Pentingnya Politik Kesehatan bagi Perguruan Tinggi Kesehatan

Bismillah,

Selama ini politik itu menurut orang awam jauh dari kesehatan bahkan tak ada hubungan sama sekali. Itu pendapat yang keliru. Dalam realita pelayanan kesehatan yang ditangani oleh negara maka berkonsekuensi kepada politik pelayanan kesehatan. 

Kesehatan secara konvensional mempunyai dua aspek yang saling berhubungan yakni kesehatan dianggap sebagai ketiadaan penyakit (definisi biomedik) dan kesehatan sebagai komoditi (definisi ekonomi). 

Sifat politik kesehatan

Kesehatan merupakan isu politik karena sejumlah alasan: 1) kesehatan termasuk sumberdaya atau komoditi di bawah sistem ekonomi neo-liberalisme, 2) kesehatan mempunyai determinan sosial yang mudah diterima dalam intervensi politik dan biasanya bergantung kepada tindakan politik, 3) kesehatan adalah hak terhadap standar kehidupan  dan kesejahteraan harus menjadi aspek kewarganegaraan dan hak azasi manusia.

Politik dan kesehatan ialah dua sisi dari sekeping mata uang. Kesehatan ialah produk politik yang mestinya dihasilkan politik yang sehat pula. Hanya pemerintahan dan DPR yang sakit-sakitan, kedua-dua lembaga itu merumuskan politik kesehatan, yang membiarkan rakyat sakit-sakitan.

Ketidaksetaraan kesehatan

Determinan kesehatan paling kuat dalam kehidupan modern yang meliputi faktor sosial, budaya dan ekonomi. Faktor- faktor ini datangbdari berbagai sumber dan diakui oleh pemerintah dan badan-badan Internasional. 

Namun demikian ketidaksetaraan kesehatannterua terjadi dalam sebuah negara misalnya disebabkan adanya perbedaan kelas sosial ekonomi, gender dan kelompok etnik di anatara mereka. Ketimpangan masih terjadi antara masalah kemakmuran, kesejahteraam dan sumberdaya (Donkn, Goldblatt & Lynch, 2002).

Ketidakseimbangan kesehatan merupakan isu politik. 

Determinan kesehatan

Para ahli sudah sejak lama memahami secara baik penyebàb dan faktor predisposisi terhadap sehat-sakit yang dihadapi masyarakat. Meskipun demikian faktor sosial dan ekonomi sama pentingnya dengan faktor lingkungan dalam mempengaruhi kesehatan (Bambra et al, 2005; Marmot & Wilkinson, 2001).  Faktor-faktor seperti pendapatan penduduk, perumahan, pengangguran dan isu lainnya banyak didominasi oleh masalah politik yang menjadi determinan keaehatan dan kesejahteraan. Demikian pula sejumlah determinan kesehatan dan ketidaksetaraan terhadap kesehatan bergantung dan berada di luar sektor kesehatan (Acheson, q998; Palutturi dkk., 2013).

Untuk masalah-masalah seperti itu hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan non sektor kesehatan. Sebagai misal banjir yang banyak terjadi di seluruh Indonesia tidak berhubungan secara langsung dengan sektor kesehatan. Kewenangan ini berada di Dinas PUPR, Tata Ruang,  atau mungkin juga Bappeda. Karena tidak baiknya perencanaan menyebabkan wilayah kota/kabupaten terjadinya kesemrawutan kota  srlokan tersumbat sehingga terjadi genangaj di mana-mana.  Terjadilah banjir yang berdampak pada kesehatan. Pada hal semua itu bukan wewenang dinas kesehatan.

Dalam kenyataannya determinan sosial terhadap kesehatan (social determinants of health) trlah memdapat porsi yang besar dalam banyak debat atau sidang-sidang di lembaga legislatif, bahkan dalam kebijakan untuk menyelesaikan masalah itu. Selalu saja ditemukan kegagalan dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang berhubungan dengan determinan politik dan ketidaksetaraan kesehatan (political determinants of health).

Kesehatan sebagai hak masyarakat

Kesehatan atau hak terhadap standar hidup yang kayak  merupakan hak warga negara yang sangat penting. Isu kesehatan gratis termasuk isu yang berkaitan dengan jaminan kesehatan nasional (JKN) telah menjadi perdebatan politik di banyak negara bahkan di WHO sejak puluhan bahkan ratusam tahun yang lalu. Sejarah perkembangan hak-hak sosial direkam oleh Palutturi (2013). 

Mengapa kesehatan menjadi isu politik?

Politik kesehatan terbelakang dan termarginalkan (underdeveloped and marginalized). Belum banyak debat akademik yang memperdebatkan dan mendiskusikan politik kesehatan sebagai entitas politik. Bagus jika ada seminar, lokakarya, penelitian, pelatihan, seminar dan konferensi. Kegiatan seperti itu mestinya melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas termasuk juga dalam ilmu politik. Mengapa ada kealapaan ini, tidak ada penjelasan. Pada hal politik kesehatan merupakan hasil interaksi dari sebuah isu yang sangat kompleks.

Politik dan outcome kesehatan

Ditemukan oleh para ahli bahwa terdapat hubungan antara politik, pasar tenaga kerja, disparitas sosial dan outcome kesehatan (lihat Palutturi, 2013). Politik yang dimaksud misalnya berupa dukungan elektoral yang diukur dengan partisipasi pemilih dan keberpihakan pemilih, dan sumber daya kekuasaan yang mendukung setiap tradisi politik. Disparitas sosial memberi dampak terhadap kesehatan baik terhadap angka kematian bayi maupuj terhadap usia harapan hidup.

Tulisan ini memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi kesehatan untuk mengajarkan krpada mahasiswa mereka "Pentingnya Dimensi Politik Terhadap Kesehatan". Tiba masanya bahwa politik kesehatan akan menjadi bidang ilmu yang tidak kalah pentingnya dengan sosiologi kedokteran dan sosiologi politik.

Dari berbagai sumber

Palutturi, S. 2013. Pentingnya politik bidang kesehatan. Jurnal AKK, bol 2 no 3, September 2013, hal. 42-46.

Sumber: https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1795-politik-kesehatan

Tugas untuk pembaca..

1) tulis di ruang komen.. Apakah di daerah kalian politik kesehatan ini sudah difahami oleh masyarakat dan tenaga kesehatan?

2) apakah anda tertarik untuk mengadakan debat akademik tentang politik kesehatan ini? Jelaskan langkah konkrit yang akan anda lakukan.