Di saat sepakbola nasional sedang dituntut untuk berprestasi, setelah sempat dibekukan oleh Pemerintah, kini lagu lama yang seharusnya sudah tidak perlu diapungkan lagi, faktanya dinyanyikan kembali untuk sepakbola Kota Depok.
Di tengah keterpurukan sepakbola Depok yang terjadi dari tahun ke tahun, karena jauh dari dukungan pemerintah, seperti menjilat ludah sendiri, ternyata pejabat pemerintah Kota Depok kini berminat mendukung sepakbola. Ada apa di balik itu?
Hasilnya, kendati Askot PSSI Kota Depok telah berproses mulai dari Kongres Tahunan untuk Kongres Luar Biasa (KLB) dengan agenda utama pemilihan Ketua Umumnya, ternyata  tetap direcoki oleh Asprov PSSI Jabar.
Bagaimana mungkin, proses KLB yang dijalankan sudah sesuai prosedur statuta Askot PSSI Kota Depok dapat digugurkan oleh Asprov PSSI Jabar hanya dengan dua landasan. Pertama pengaduan mosi tidak percaya dari sejumlah klub anggota Askot PSSI Depok. Kedua, mudurnya 2 personel Komite Banding.
Ironisnya hingga, Asprov sampai mengambil alih Askot PSSI Depok dengan Surat Keputusan (SK) dari Asprov PSSI Jawa Barat dengan Nomor KEP/04/PSSI-JBR/TA/VI-2018 tentang Pengambilalihan PSSI Kota Depok dan menunjuk Komite Adhoc Noemalisasi PSSI Kota Depok Sebagai Representasi Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Kota Depok pada tanggal 30 Juni 2018, Askot PSSI Depok dengan Komite Pemilihannya bahkan tidak pernah mendapatkan salinan Surat Mosi tidak percaya yang asli dan ditandangani sejumlah Klub Depok dari Asprov PSSI Jabar. Ada apa di balik ini juga?
Bahkan sesuai jalur  yang benar, karena ada Komite Pemilihan, maka mosi tidak percaya juga seharusnya masuk ke Komite Pemilihan terlebih dahulu, bukan potong kompas langsung ke Asprov Jabar.
Gugurnya salah satu calon Ketua Umum karena tidak lolos verifikasi oleh Komite Pemilihan, adalah awal dari sumber permasalahan sehingga muncul mosi tidak percaya, lalu ikut campurnya Asporv Jabar. Padahal, persoalan mengapa salah satu calon tidak lolos verifikasi, baik Asprov Jabar dan PSSI pusat pun telah mengetahui alasannya.
Lucunya, hingga Asporv Jabar menerbitkan Surat Keputusan Pengambilahan Askot PSSI Kota Depok, hal yang menjadi sumber akar masalah, yaitu surat mosi tidak percaya yang ditanda tangani oleh sejumlah klub kota Depok, ketika diminta bukti dan faktanya, tidak pernah ditunjukkan oleh Asprov Jabar kepada Ketua Komite Pemilihan.
Selain masalah surat mosi tidak percaya yang dirasa janggal, karena seolah menjadi rahasia, Asprov Jabarpun tetap mencari-cari kesalahan dengan mempersoalkan mundurnya 2 personal Komite Banding sehingga hasil yang dibutuhkan dianggap tidak demokratis, Padahal 6 personal Komite Banding terpilih dalam Kongres Tahunan Askot PSSI Kota Depok.
Tidak puas dengan keputusan mengambil alih Askot PSSI Kota Depok, Komite Adhok Normalisasi PSSI Kota Depok, bahkan dengan luar biasa berani menetapkan 1 tambahan personal Komite Banding dari luar Kota Depok. Ini berdasarkan statuta yang mana?
Saat Asprov PSSI Jabar menerbitkan Surat Keputusan (SK) dari Asprov PSSI Jawa Barat dengan Nomor KEP/04/PSSI-JBR/TA/VI-2018 tentang Pengambilalihan PSSI Kota Depok juga berdasarkan mengingat Statuta PSSI, Statuta PSSI Jawa Barat, Statuta PSSI Depok, Kode Pemilihan PSSI Jawa Barat, dan Kode Pemilihan PSSI Kota Depok.
Bahkan salinan Surat Keputusan pun disampaikan kepada Komite Eksekutif PSSI di Jakarta, Komite Eksekutif PSSI Jawa Barat, Sekretaris Jenderal PSSI di Jakarta, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, KONI Provinsi Jawa Barat, Asosiasi PSSI Kab/kota se-Jawa Barat, Klub Anggota PSSI se-Jawa Barat, Kepala Dinas Pemuda. Olahraga, Pariwisata, Seni, dan Budaya Kota Depok, KONI Kota Depok, dan Arsip.
Apakah Asprov PSSI Jabar tidak menyalahi aturan dengan mengabaikan statuta PSSI Depok, sehingga menerbitkan Surat Pengambilalihan dan menetapkan Komite Adhok Normalisasi PSSI Kota Depok dilanjutkan dengan penambahan personel Komite Banding.
Mengapa seolah yang dilakukan menghalalkan segala cara, padahal dalam statuta sudah tergaris aturan yang tidak boleh dilanggar. Bagi masyarakat Kota Depok, persoalan campur tangan Asprov Jabar ke PSSI Kota Depok sejatinya sudah sangat dipahami arahnya.
Mengapa Asprov Jabar sampai seperti kebakaran jenggot hingga salinan keputusan juga dikirim ke berbagai pihak, yang tadinya tidak tahu masalah malah justru akan menjadi tahu akar masalahnya. Bukankah yang demikian sama halnya membuka aib sendiri?
Lewat tulisan ini, kepada semua insan yang memahami etika dan sportivitas olahraga khususnya sepakbola, ayolah kembalikan kegiatan olahraga ke traknya, jangan ditunggangi oleh intrik dan taktik demi kepentingan politik. Sepakbola memang seksi, makanya menarik untuk dijadikan kendaraan politik bukan?
Bagaimana pendapat Anda-Anda membaca informasi ini? Bagaimana PSSI? Kasihan sepakbola Depok yang tetap mau maju dan berkembang, namun selalu terhambat oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi dan golongan, terlebih, jabatan Wali Kota Depok tinggal hitungan bulan. Jangan sampai persistiwa sepakbola di Kota Depok, terjadi di Kota dan Kabupaten lain.
Untuk PSSI Depok dan Komite Pemilihannya, dengan kejadian seperti ini, ayo mengalir saja. Â Biarkan sikap tidak elegan Asprov Jabar karena mungkin ada tujuan lain dengan cara yang kini dilakukan. Yang benar pasti akan menang.Â
Apa yang kini tengah dilakukan oleh Asprov PSSI Jabar kepada Askot PSSI Depok, biarlah publik nasional turut menilai. Dan kira-kira, PSSI akan memihak ke mana, meski masing-masing ada statuta!
