Hari ini, Senin, 12 November 2018 hingga 31 Juni 2018, Ketua Umum Edy Rahmayadi resmi cuti dari Ketua Umum PSSI. Jabatan Ketua Umum berikutnya akan diemban oleh Wakil Ketua, Sekjen, dan Exco PSSI. Mengapa Edy cuti?
Publik sepakbola nasional tentu sudah memahami. Demi memisahkan kepentingan antara sportivitas yang menjadi dasar pijak mengurus olahraga sepakbola dengan kepentingan taktik dan intrik yang menjadi pijakan dalam dunia politik, pilihan cuti menjadi keharusan. Banyak pihak yang mengkawatirkan pilihan Edy mencalonkan diri menjadi gubernur Sumatera Utara, akan berdampak dalam mengurus sepakbola nasional.
Namun Edy bergeming bahwa menjadi gurbernur dan menjadi Ketua Umum PSSI, dua-duanya adalah pekerjaan suci, yaitu mengabdikan diri pada rakyat, mengurus dan melayani rakyat.
Memang pencalonan diri Edy menjadi gubernur, cukup membuat publik sepakbola nasional kawatir. Bagaiama tidak, setelah sepakbola nasional terpuruk dan sempat dibekukan, serta di tahun 2018 diharapkan menjadi tonggak tahun prestasi sepakbola nasional dengan harapan semua level timnas meraih gelar juara, mengapa justru Edy harus memilih merangkap jabatan.
Dengan alasan tidak adanya aturan Ketua Umum PSSI dilarang rangkap jabatan, menjadikan Edy kini mulus sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Namun, saat bersamaan, pekerjaan PSSI sedang menumpuk.
Sementara ajang Piala Presiden masih dalam fase semifinal. Lalu persiapan Liga 1 dan seterusnya juga belum jelas kick offnya. Lalu, timnas harus dipersiapakan di semua kelompok umur untuk rengkuh gelar.
Persoalan klasik pun masih menghimpit, yaitu soal utang. Baik kepada Ketua Umum PSSI lama, maupun PT Liga Indonesia Baru (LIB) masih nunggak pada klub di kompetisi yang lalu, baik masalah subsidi maupun hadiah uang.
Apa sebenarnya yang membuat Edy memilih langkah menjadi calon gubernur dan tetap mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI? Bahkan demi mencalonkan diri menjadi gubernurpun, rela mundur dari Pangkostrad agar netral. Apa karena aji mumpung? Atau murni karena ingin mengabdikan diri kepada rakyat?
Apa yang kini ditempuh Edy, benar-benar menjadi persoalan yang ibarat dua sisi mata uang. Meski sisi sebelah bicara sportivitas karena mengurus sepakbola, namun sisi sebelah bicara politik karena mencalonkan diri jadi gubernur dengan menunggang gerbong partai politik. Namun, di antara dua sisi itu, pinggir mata uangnya adalah pribadi Edy sendiri.
Menpora juga kaget atas cuti Edy, bahkan menyidir, dalam situasi perang malah cuti! Apa yang dikagetkan Imam, memang cukup beralasan mengingat kedudukannya sebagai pejabat pemerintah yang selama ini cukup signifikan berada dalam lingkaran kisah-kisah PSSI dan sepakbola nasional.
Lalu, apakah kira-kira Wakil Ketua, Sekjen dan Exco PSSI dapat menjadi karataker yang dapat mengemban fungsi dan tugas Ketua Umum selama masa cuti?
