[caption id="" align="aligncenter" width="277" caption="bengkuluekspress.com"][/caption]
Kewenangan akhir-akhir ini selalu menjadi perdebatan yang menarik untuk di perbincangkan oleh khalayak masyarakat. Siapa yang berhak menangani kasus merupakan sajian yang sangat menarik dan hangat untuk di perbincangkan di masyarakat. Kasus Pengadaan Simulator Surat Ijin Mengemudi merupakan salah satu sajian yang hangat dari sekian ribu kasus yang ada.
Sebetulnya kalau dilihat dari kasusnya tidak sebesar kasus korupsi yang sedang di sidik lainnya oleh aparat terkait. Yang menjadi hangat karena terjadi perebutan kewenangan untuk menyelesakan kasus yang sedang berjalan. Keduanya merasa memiliki kewenangan, yang membuat diri masing-masing mempunyai hak.
Para pihak ngotot bahwasannya kelompok merekalah yang paling berwenang untuk menyelesaikan kasus. Dipihak lain lain tidak mau kalah karena sudah kepalang basah melakukan tindakan penggeledahan yang tentunya sudah sesuai dengan prosedur. Yang satu merasa rumahnya di obok-obok tanpa permisi dan kemungkinan memang untuk melindungi rekannya. Hehehe.
Menangani kasus Korupsi di negeri ini harus tegas tidak usah pandang bulu, karena sudah mendarah daging. Ibarat darah yag mengalir ditubuh, semua tulang belulang dan daging di sekujur tubuh sudah di lumuri darah. Nah, bagaimana menghentikan darah yang sudah mengalr ini, tentunya di butuhkan keberanian untuk menghentikannya.
KPK merupakan salah satu penegak hukum yang diharapkan berani melakukan tindakan yang berani dan terarah tentunya. Banyak sudah rekor yang sudah dicetak oleh KPK dalam menangani berbagai kasus Korupsi, yang akhirnya terdakwa masuk hotel Prodeo. Kami sebagai masyarakat mendukung kinerja KPK untuk membredel para pengemplang uang Negara.
Polisi merupakan salah satu penegak hukum tapi anehnya selalu mempermainkan hukum itu sendiri untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompok. Penegak hukum yang satu ini, seharusnya sudah mulai sadar dan mawas diri. Banyak tingkah polah Polisi dinilai masyakarat kurang baik, perbaikilah citra polisi di mata masyarakat.
KPK dan Polisi sama-sama merupakan penegak hukum yang di bentuk oleh Negara, untuk menyelesaikan kasus dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, seharusnya memberikan pelajaran kepada masyarakat kalau memang ada anggota yang bersalah jangan dilindungi. Serahkan kepada hukum yang berlaku untuk ditindak lanjuti, kalau tidak terbukti bersalah biar jelas.
Yang menjadi blunder dalam kasus pengadaan simulator sim karena arogansi dari polisi yang merasa bahwa dirinya sebagai penegak hukum. Berikanlah kewenangan kepada KPK untuk menyidik masalah ini, karena jika yang menyidik dari Polisi sendiri apa kata dunia “ Jeruk makan Jeruk ”
Merdeka,