Privatisasi BUMN dalam Pertimbangan Ekonomi dan Politik: Profit atau Efisiensi?

Keberadaan kebijakan privatisasi yang optimal mengutamakan kinerja perusahaan yang transparan. Berkaitan dengan persepsi bahwa sudah semestinya privatisasi tidak lagi dianggap sebagai "penjualan kepada asing" karena hal ini berdampak pada kredibilitas BUMN di mata masyarakat. Dukungan terhadap BUMN dalam kinerja yang optimal dapat dilakukan dengan peningkatan profesionalitas oleh perusahaan -- perusahaan dalam BUMN selayaknya perusahaan swasta dijalankan. Selain itu, dapat ditempuh melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai langkah penciptaan tata kelola perusahaan yang baik dalam kinerja BUMN. Idealnya, privatisasi diawali melalui restrukturisasi perusahaan secara keseluruhan yang berangkat dari pemahaman bahwa kondisi internal BUMN sejauh ini memang  perlu dibenahi. 

Kebijakan privatisasi yang diamati dari pertimbangan ekonomi maupun politis menjadi cerminan bahwa pemerintah telah berinisiatif dalam melakukan perubahan demi optimalisasi kinerja BUMN sekaligus berfokus terhadap penyediaan pelayanan publik. Kiblat privatisasi di negara berkembang seperti halnya di Indonesia tidak seharusnya terletak pada pelaksanaan privatisasi di negara maju. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dan latar belakang dilaksanakannya privatisasi di negara berkembang dan negara maju cenderung berbeda. 

Secara garis besar pengoptimalan kinerja BUMN dapat ditekankan pada pemberdayaan BUMN melalui implementasi Good Corporate Governance. Permasalahan BUMN secara keseluruhan diakibatkan oleh sulitnya pihak - pihak terkait untuk memahami kedudukan konkret BUMN, baik sebagai institusi publik sekaligus politik dan lembaga bisnis yang dikelola selayaknya perusahaan swasta. Dalam kendala memperoleh profit, BUMN masih dimaknai sebagai salah satu institusi publik/politik yang selayaknya memberikan pelayanan yang optimal. Sebaliknya, kendala penyediaan pelayanan barang dan jasa cenderung disebabkan karena kedudukan BUMN sebagai lembaga bisnis yang lebih mengejar profit. Diperlukan peningkatan profesionalisme BUMN sekaligus restrukturisasi internal secara menyeluruh sebagai upaya pemberdayaan BUMN guna membangun korporasi yang efisien sekaligus berprofit.