Menakar Kinerja Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi: Kebijakan Luar Negeri, PSBB, hingga PPKM

Ketiga, mengacu pada realitas di tengah masyarakat dengan masih adanya keterbatasan fasilitas kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan kurangnya sumber daya yang memadai terutama dalam hal ini tenaga medis. Bahkan perlindungan bagi tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan infeksi virus  COVID-19 pun masih sangat minim dan rawan bagi keselamatan tenaga medis, mengingat masih banyaknya tenaga medis yang terinfeksi virus. 

Melalui poin-poin permasalahan yang ditemukan dari pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan – kebijakan yang secara keseluruhan mengatur mengenai permasalahan ekonomi, stabilitas politik, dan mobilitas masyarakat tidak dapat mengatasi penyebaran kasus infeksi Corona Virus Disease-19. Semakin menjauh dari optimalisasi kebijakan di bidang kesehatan hanya akan memperparah kondisi penularan di tengah masyarakat. 

Selain itu keberadaan vaksinasi secara menyeluruh bagi semua lapisan sebagai upaya dalam menciptakan herd immunity terbukti cukup efektif untuk meningkatkan keberhasilan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Bersamaan dengan hal tersebut, kemudahan aksesibilitas oleh masyarakat akan tes COVID-19 dapat menjadi langkah screening dan deteksi dini bagi Pemerintah. Menganalisis implementasi kebijakan dan juga dampak yang ditimbulkan dari adanya berbagai kebijakan oleh Pemerintah selama ini terbukti bahwa kebijakan preventif menjadi upaya paling tepat untuk diterapkan sebagai langkah antisipasi.