Sunan Gunung Djati-Salah satu manusia historis Sunda yang layak diteladani karena keberanian dan keteguhan memegang prinsip demi tegaknya ajen adalah Dipati Ukur.
Tidak berlebihan seandainya Ajip Rosidi menjadikannya sebagai manusia Sunda yang layak dijadikan referensi bersanding dengan Ki Tapa, Pangeran Kornel, Haji Hasan Mustapa, dan Dewi Sartika. Minimal langkah-langkah politik Dipati Ukur dapat menjadi ilham untuk mendefinisikan apa dan siapa manusia Sunda.
Cerita Dipati Ukur tidak kalah menarik dengan hikayat Perang Bubat. Dalam Perang Bubat banyak versi, begitu juga cerita Dipati Ukur memiliki ragam perspektif. Desertasi Edi S Ekadjati (1979), Cerita Dipati Ukur Karya Sastra Sejarah Sunda, menyebut lebih dari 20 naskah yang menyinggung Dipati Ukur yang kemudian dibaginya dalam delapan tipologi: versi Galuh, Sukapura, Sumedang, Bandung, Talaga, Banten, Mataram, dan Batavia.
Dipati Ukur bukan fiksi, melainkan tokoh sejarah manusia Sunda, wedana para bupati Priangan bawahan Mataram pada abad ke-17. Ia adalah seorang wedana yang telah memimpin sebuah pasukan besar untuk menyerang Belanda di Batavia (1628) atas perintah Mataram, tetapi tidak berhasil, bahkan justru menimbulkan konflik di dalam yang tidak kalah ruwetnya.
Dipati Ukur harus berhadapan langsung dengan Mataram sendiri yang telah terprovokasi Tumenggung Bahureksa atau Narapaksa. Justru perang melawan Mataram inilah yang menjadi pusaran konflik yang telah menyita tenaga dan pikirannya. Bahkan, pimpinan manusia Sunda lain, yakni Wirawangsa, Samahita Astramanggala, Uyang, dan Sarana, yang diajak angkat senjata, menikam dari belakang dan melaporkan niat pemberontakan Dipati Ukur kepada sultan Mataram. Tentu balasan bagi pelapor itu, tiga orang di antaranya diangkat menjadi bupati di Sukapura, Parakanmuncang, dan Bandung.
Raja-raja kecil Sunda yang diajak Dipati Ukur untuk melawan aneksasi Mataram itu tampaknya tidak hanya mencerminkan leutik burih, tetapi juga lebih mementingkan mencari politik selamat daripada harus mengobarkan “nasionalisme kesundaan” yang belum tentu menang dan atau barangkali sentimen kesundaan saat itu belum kuat untuk digalang dijadikan amunisi melawan Mataram. Sensitivitas kesukuan belum tumbuh untuk membangun solidaritas sapapait samamanis melawan penjajah.
Untuk melawan Mataram yang saat itu adalah kerajaan terbesar di Nusantara, Dipati Ukur sempat pula meminta bantuan kepada kerajaan Banten. Namun, karena situasi politik Banten sedang kacau menghadapi kompeni Belanda, permintaan itu tidak dipenuhinya.
Berakhir tragis
Apa hendak dikata, seperti dalam bahasa Sunda piit ngendeuk-ngendeuk pasir, heroisme saja tidaklah cukup. Mataram terlampau besar untuk dilawan. Gerilya itu pada akhirnya dapat dilumpuhkan oleh Mataram. Dipati Ukur dan para pengikutnya yang setia kira-kira berjumlah 2.000 laki-laki dan wanita dibawa ke Mataram untuk menerima ganjaran setimpal sebagai pemberontak: dihukum mati. Bahkan, konon para pengikut laki-laki dihukum dengan cara dipenggal, dibakar, dikuliti, dimutilasi, dan dikenai perbuatan keji lain sebagai siasat politik Mataram menebar teror dan ketakutan bahwa siapa pun bupati yang punya nyali melakukan perlawanan harus siap menghadapi risiko seperti itu.
Perang gerilya yang diperagakan Dipati Ukur, dari Gunung Pongporang, Gunung Lumbung, hingga Bumbang, tidak berkutik melawan gurita kekuasaan Mataram yang masih kuat. Ada juga bantuan dari bupati-bupati Priangan yang ternyata tidak kalah sangarnya membantu Sultan Agung melalui tangan Tumenggung Bahureksa untuk menangkap Dipati Ukur. Konteks “kiwari”
Tentu saja babad sejarah Dipati Ukur dan atau hikayat yang mirip Perang Bubat dihidupkan kembali tidak untuk membuka luka lama, apalagi menyulut sentimentalisme dangkal kesukuan. Namun, itu justru sebagai satu siasat menggali akar historisitas kesundaan agar mereka paham terhadap sejarah masa silamnya. Dengan demikian, kesalahan yang sama di satu sisi tidak diulangi lagi dan di sisi lain hal-hal positif masa lalu terwariskan.
Dipati Ukur pada titik tertentu dapat menjadi tolok ukur untuk merumuskan langkah strategis politik Sunda ke depan dan lebih luas lagi mendefinisikan manusia Sunda itu sendiri.
Minimal keberanian dan sikap kritis Dipati Ukur melawan Belanda di Batavia atau Mataram, terlepas motif di belakangnya, menanamkan satu keinsafan ihwal pewarisan manusia vokal dengan keteguhan memegang prinsip yang sekarang justru absen di tengah masyarakat Sunda. Menjadi sangat relevan justru di tengah situasi para politisi Sunda yang kehilangan wawanen untuk berkompetisi dengan politisi lain.
Dipati Ukur seakan hendak menunjukkan bahwa sikap kritis adalah bagian dari ruh kepribadian manusia Sunda. Komunikasi heurin ku letah tidak banyak mudaratnya, tetapi sering kali menjebak seseorang menjadi tertinggal dalam semua segmen kehidupan.
Sikap kritis itu sudah mendapatkan pijakan kultural, seperti tampak dalam Siksa Kandang Karesian yang memiliki tujuh fungsi (1) sebagai rawayan (jalan) dalam melakoni kehidupan, (2) sebagai pengendali diri agar tidak terseret ke dalam arus kehendak nafsu destruktif, (3) sebagai haluan tempat masyarakat menjangkarkan harapan masa depan, 4) sebagai counter culture terhadap budaya luar yang berseberangan dengan jati diri kesundaan, 5) sebagai “ideologi kritik” untuk melakukan protes atas persoalan sosial yang menyimpang dari alur jalan yang benar, 6) sebagai siasat (tarekah) untuk menciptakan kehidupan yang ajek, baik dalam makna personal maupun dalam ruang sosial, 7) untuk meneguhkan tentang relasi sosial yang setara dan demokratis.
Dipati Ukur seakan hendak tampil ke panggung “politik nasional” melakukan interupsi dengan sebuah pernyataan bahwa heurin ku letah sejatinya adalah cerminan manusia yang terjajah nilai dan budaya baru yang sama sekali tidak menggambarkan watak asli manusia Sunda. Eksistensi manusa yang genuine adalah otonom, kritis, dan merdeka, sebagaimana tecermin pada nilai-nilai purba yang dikemukakan Siksa Kandang Karesian.
Jangan-jangan keterpurukan manusia Sunda saat ini sebagaimana banyak ditenggarai para pengamat adalah karena kebanyakan di antara kaum elite Sunda lebih memilih mengambil opsi cari selamat sebagaimana kebanyakan bupati-bupati Priangan saat Dipati Ukur hidup. Mereka lebih terpikat berpolitik yang berporos pada semangat pragmatisme kebendaan ketimbang berjuang menegakkan nilai-nilai atau mencari kemungkinan baru untuk mewujudkan situasi yang lebih menjanjikan.
ASEP SALAHUDIN Wakil Rektor IAILM Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya [Kompas Jawa Barat, 3 April 2010]
