Apakah Revisi Undang-Undang MK Harga Mati?

Belum lagi ketika revisi Undang-Undang, khususnya dalam kesempatan ini revisi UU MK, dilakukan karena adanya kecenderungan intervensi atau tendensi konflik kepentingan. Bukan direvisi berdasarkan visibilitas keadilan dan etika pelaksanaan Undang-Undang untuk pentingnya integritas hukum. Apa jadinya? 

Bukankah yang terjadi adalah polemik, konflik, pro-kontra, pelemahan dan lagi-lagi rencana revisi. Seolah revisi merupakan sebuah urgensi, yang dengannya dapat memastikan bahwa harga mati untuk mengembalikan dan memperbaiki marwah MK adalah dengan merevisi Undang-Undang.  

Maka bila bercermin pada sikap presenter sepak bola yang berkata, "...akan terjadi pergantian penonton...", sebuah kalimat ungkapan paradoks atas kekecewaannya pada sebuah pertandingan sepakbola yang membosankan dengan latar belakang yang juga berasal dari kekecewaan tentang persepakbolaan kita, masihkah Undang-Undang MK-nya yang harus direvisi (diganti)?

Ibarat dunia sepakbola yang dicintai, digandrungi, dielu-elukan dan diharapkan dalam kapasitas yang sesungguhnya cenderung membosankan sebab ujung-ujungnya berakhir begitu-begitu saja tanpa adanya kepastian yang mencerahkan, seperti itu pulalah perspektif yang sama, yang timbul di masyakarat pada setiap rencana revisi UU MK. 

Revisi, revisi dan revisi lagi. Sementara dalam pelaksanaannya lagi-lagi cenderung berujung sama begitu-begitu saja tanpa adanya kepastian yang mencerahkan. Jika demikian, apakah revisi Undang-Undang MK adalah harga mati untuk mengembalikan dan memperbaiki marwah MK?

Seperti presenter sepakbola yang berkata, "...akan terjadi pergantian penonton..." untuk menunjukkan bahwa tak ada yang bisa diharapkan dari para pemain pada pertandingan yang membosankan itu atas dasar kekecewaan dan pengalamannya dalam dunia sepakbola, kiranya seperti itulah opini masyarakat atas rencana revisi UU MK berdasarkan sejarah panjang eksistensi MK, tidak ada yang bisa diharapkan lagi.