Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) "Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor" kata ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat.
Keputusan tersebut merupakan buntut atas putusan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas amar putusannya terkait syarat batas usia capres-cawapres dengan tambahan frasa yang dengan keputusannya meloloskan Gibran maju cawapres.
Berkenaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut banyak pihak dari berbagai kalangan masyarakat kecewa, merasa dihianati hingga muncul narasi bahwa MK merupakan kependekkan dari Mahkamah Keluarga dan politik dinasti.
Dalam tatanan hukum tata negara, putusan MKMK ternyata hanya mampu menjangkau pelanggaran etiknya sehingga sanksi etik pulalah yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sementara untuk putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres sudah bersifat final dan mengikat, seperti ditegaskan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.
Dengan demikian, putusan MKMK atas pelanggaran etik tidak berimplikasi pada putusan MK tentang syarat batas usia capres cawapres. Menurut para pakar hukum dari berbagai berita daring, didapatkan informasi bahwa putusan MK nomor 90 hanya bisa dibatalkan lewat putusan MK dengan uji material baru atas pasal yang sama.
Namun jika pun itu dilakukan, kecenderungan putusannya hanya berlaku ke depan, tidak berlaku surut, itu artinya pencalonan capres-cawapres pada pemilu yang sebentar lagi akan memasuki masa kampanye sepertinya tidak bisa berubah meskipun ada putusan MK yang dapat membatalkan putusan MK nomor 90 tadi.
Apakah putusan MKMK terhadap pelanggaran etik dan kaitannya dengan informasi atas putusan MK yang tidak dapat dibatalkan mampu mengobati kekecewaan masyarakat? Rasanya jawabannya tidak.
Berdasarkan data netizen yang dianalisis oleh Continuum pada periode 11-24 Oktober 2023 dari platform media sosial terutama X, melalui data yang diambil dari semua perbincangan tentang putusan MK, ditemukan sebanyak 95% netizen kecewa dengan keputusan MK tersebut.
Kekecewaan netizen (masyarakat) dilandasi oleh banyak hal antara lain, ketidaksepakatan jika perkara itu jadi wewenang MK, muak dengan MK yang dianggap cawe-cawe atas batas usia capres-cawapres, putusan penuh sandiwara, merasa dihianati, MK mudah diintervensi dan lainnya.
Oleh karenanya, putusan MKMK yang hanya sebatas memutuskan perkara etik terhadap para hakimnya tanpa menyentuh putusan MK-nya bisa menjadi salah satu bukti langkah yang diambil untuk meredam Masyarakat Kecewa Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MKMKMK) meskipun tidak secara menyeluruh mengobati rasa kecewa masyarakat.
Setidaknya, putusan MKMK merupakan langkah hukum yang tepat, cepat, tegas dan berwibawa guna membantu meredam polemik dan kekecewaan yang ditimbulkan oleh MK, terutama sebagai upaya untuk mengembalikan serta menjaga muruah Mahkamah Konstitusi. Tetapi benarkah demikian?
Ada sebuah kekontrasan yang terjadi atas putusan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) terhadap putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menjadi bukti bagi MKMKMK (Masyarakat Kecewa Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi), bila boleh dibilang sebagai bagian dari masyarakat yang terindikasi tidak kecewa atas putusan MK.
Kekontrasan itu hadir dan terindikasi dalam sebuah argumentasi yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), yang menyebut Anwar Usman Tengah menjadi korban pembunuhan karakter sadis.
"Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi saat ini sedang menjadi korban pembunuhan karakter sadis oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab atas putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya mengabulkan sebagian atas uji materi gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres dengan ditandatangani oleh semua majelis hakim dan penitera" kata Wakil Ketua ACTA, Minggu (5/11/2023).
Melihat fakta tersebut, siapa seharusnya yang kita dukung? Masyarakat yang kecewa dan masih belum sepenuhnya terobati atau kekontrasan argumentasi yang muncul dengan narasi pembunuhan karakter sadis?
Referensi
Budianto, Arif. 2023. "Indef Sebut 95% Netizen Kecewa dengan Putusan MK Batas Usia Capres-Cawapres", https://nasional.sindonews.com/read/1238099/13/indef-sebut-95-netizen-kecewa-dengan-putusan-mk-batas-usia-capres-cawapres-1698574206, diakses pada tanggal 8 November 2023.
Detik.com, Tim. 2023. "ACTA: Anwar Usman Sedang Jadi Korban Pembunuhan Karakter Sadis", https://news.detik.com/berita/d-7019698/acta-anwar-usman-sedang-jadi-korban-pembunuhan-karakter-sadis, diakses pada tanggal 11 November 2023.
Dirgantara, Adhyasta, Rastika, Icha. 2023. "Anwar Usman Dicopot dari Ketua MK, Yusril: Putusan Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final", https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/21201521/anwar-usman-dicopot-dari-ketua-mk-yusril-putusan-soal-batas-usia-capres, diakses pada tanggal 8 November 2023.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
