Kurang Tegasnya Hukum di Indonesia Menyebabkan Politik Dinasti Kini Berkembang

14 Februari 2024, Indonesia akan kembali menggelar pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2024, terdapat tiga pasangan calon yang siap maju untuk menjadi presiden dan wakil presiden pertahun 2024, Akan tetapi banyak kontroversi dalam pilpres kali ini, salah satunya adalah adanya isu politik dinasti.

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga, dan dapat disimpulkan bahwa dinasti politik lebih indentik dengan sistem kerajaan, karena kekuasaannya diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. 

Sistem politik dinasti ini bertujuan agar kekuasaan tetap berada dilingkungan keluarga, sistem ini berdampak buruk bagi kemajuan bangsa Indonesia salah satunya adalah maraknya praktek Nepotisme seperti korupsi dan kolusi.

Menurut Adhie Massardi Koordinator Gerakan Indonesia Bersih " dinasti politik terbagi dua yakni positif dan negatif, untuk dinasti yang baik, misalnya keluarga mantan presiden soekarno yang menjunjung tinggi semangat nasionalis dan itu tertular kepada keturunannya, hal itu dinilainya sebagai membangun dinasti dalam tatanan yang baik atau positif, sedangkan untuk yang negatif seperti halnya di Provinsi Banten,Kesejahteraan masyarakat masih jauh dan terbelakang". Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa politik dinasti dapat disalahgunakan oleh suatu oknum untuk kepentingan pribadi meski niat kepentingannya itu baik atau buruk. 

Jika kepentingan itu disalahgunakan dengan cara yang buruk,Maka pemerintah harus tegas dalam mengatasi hal ini, 

pertama dengan memberlakukan pembatasan jabatan

Pembatasan jabatan adalah batasan waktu yang diberikan kepada seorang pejabat untuk menjabat suatu posisi tertentu,Pembatasan jabatan ini bertujuan untuk menghindari masa jabatan yang tidak terbatas, yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan, Diindonesia pembatasan jabatan presiden diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945, di mana seorang presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. artinya, masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya diperbolehkan dua periode

Kedua peningkatan transparansi

Peningkatan transparansi adalah suatu upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan, Transparansi memungkinkan masyarakat untuk melihat dan mengakses informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan mereka, melakukan pemantauan, dan memeriksa kebijakan serta keputusan pemerintah,Peningkatan transparansi pemerintahan juga dapat membangun kepercayaan publik dan memungkinkan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan

Ketiga pemberdayaan pemilih

Pemberdayaan pemilih adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, Pemberdayaan pemilih ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses, pendidikan politik, dan kampanye sosialisasi,Pemberdayaan pemilih juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak suara mereka dan memberikan akses yang lebih mudah ke fasilitas pemilihan 

Keempat reformasi sistem pemilihan

Reformasi sistem pemilihan adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pemilihan umum,reformasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, seperti kecurangan, manipulasi, dan ketidakadilan,reformasi sistem pemilihan dapat mencakup berbagai aspek, seperti perubahan aturan, penggunaan teknologi, dan peningkatan keterlibatan masyarakat 

Kelima penguatan partai politik

Penguatan partai politik adalah upaya untuk memperkuat peran dan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi,Penguatan partai politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas dan memperkuat sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik, penguatan sistem pengumpulan dana dan meningkatkan partisipasi partai politik dalam proses politik. 

Keenam penegakan hukum yang tegas

penegakan hukum yang tegas adalah upaya untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten tanpa pandang bulu,Penegakan hukum yang tegas bertujuan untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia 

Jika keenam langkah ini dilakukan dengan konsisten oleh pemerintah, maka politik dinasti ini tidak akan berkembang diindonesia. Sehingga,penting bagi masyarakat umum untuk memahami sistem politik dinasti serta dapat mencegah dan tidak ikut terjerumus kedalam praktek yang menjijikan ini baik di dunia kerja maupun di kehidupan bermasyarakat. Agar dapat menciptakan Indonesia yang lebih maju dan bebas nepotisme.

Maka dari itu sistem politik dinasti ini tidak baik untuk dijalankan di Indonesia, karena sifatnya hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak mencerminkan negara yang demokrasi dan hanya menimbulkan banyak sekali permasalah sosial seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat menghambat kemajuan bangsa.