Konflik Transisi Energi

Di tengah ketidakpastian global, perang Ukraina menciptakan pertentangan dalam transisi energi. Industri energi global sedang beralih dari sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil, seperti minyak, gas alam, dan batu bara, dan menuju sumber energi baru dan terbarukan (EBT), seperti angin, matahari, dan baterai lithium-ion. Penggerak utama transisi energi adalah 

meningkatnya penetrasi EBT dalam bauran pasokan energi, dimulainya elektrifikasi, dan pengembangan penyimpanan energi. Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, 22-26 Mei, 

menilai perang Rusia-Ukraina memiliki konsekuensi serius bagi kecepatan transisi energi tidak hanya di Eropa, tetapi juga secara global. Segitiga kebijakan energi tradisional keamanan pasokan, keterjangkauan, dan keberlanjutan telah berkembang. Tanpa mengabaikan dua tujuan lainnya, keamanan pasokan merupakan masalah utama bagi banyak pemerintah, khususnya di Eropa.

Uni Eropa (UE), yang berbatasan dengan zona konflik Ukraina, diakui sebagai yang paling luas dan agresif dalam mencapai tujuan bersih nol emisi (NZE). Transformasi energi telah mencapai persimpangan jalan. Dengan kemampuan teknologi dan modal mereka, negara-negara UE seperti Jerman dan Inggris dapat mempercepat transisi energi lebih cepat 

daripada kebanyakan negara berkembang di seluruh dunia. Jerman kini berada dalam cengkeraman krisis energi akibat masalah pasokan gas alam cair yang dipasok dari Rusia. 

Pada kenyataannya, impor gas ini menjadi jembatan dan merupakan bagian dari strategi transisi energi Jerman menjadi lebih ramah lingkungan. Karena konflik di Ukraina, Rusia mengajukan penggunaan rubel dalam transaksi untuk melawan sanksi ekonomi AS dan UE.

Jerman, pelopor teknologi transisi energi, terkena dampak konflik yang tidak memiliki tanggal akhir. Menurut The Guardian (3/3/2022), mereka telah menetapkan inisiatif efisiensi energi untuk menghindari ketergantungan pada impor gas dari Rusia, Jerman, dan anggota UE lainnya. Masyarakat umum didorong untuk menghemat energi dengan menurunkan 

suhu termostat di rumah sebesar satu derajat Celcius. Eropa sangat bergantung pada Rusia untuk minyak dan gas. Uni Eropa membeli 155 miliar meter kubik gas alam dari Rusia, menurut Badan Energi Internasional (IEA). Impor Rusia ini mencakup lebih dari 45 persen impor gas UE dan hampir 40 persen dari total penggunaan gas UE. Rusia menyumbang lebih dari seperempat impor minyak mentah UE.

Rusia, sebagai salah satu pengekspor gas utama dunia, menggunakan sumber daya gasnya untuk memajukan tujuan geopolitiknya. Salah satu pilihannya adalah mengendalikan aliran energinya agar negara-negara mitra tetap setia. Rusia memanfaatkan kelimpahan gasnya sebagai senjata ekonomi dan politik dalam konflik Ukraina. 

Tidak mengherankan, setiap negara di UE menanggapi secara berbeda larangan barang gas Rusia karena gas sangat penting bagi mereka. Gagasan untuk membatasi impor gas Rusia sebagai bentuk sanksi ekonomi terhadap Rusia dianggap memperumit ketahanan energi mereka, menyebabkan lonjakan harga, dan menyebabkan krisis energi di Eropa.

Pengalaman Jerman adalah model bagi beberapa negara Eropa. Karena ketegangan intens dari krisis energi yang diciptakan oleh perang Ukraina, Jerman berdiskusi tentang mengaktifkan kembali tiga reaktor nuklirnya yang ditutup. Namun, pemangku kepentingan pembangkit listrik tenaga nuklir di Jerman terpecah karena pengalaman bencana Chernobyl (1986) dan Fukushima (2011). 

Tidak peduli seberapa sulit masalah krisis energi Eropa, keberlanjutan transisi energi global dan upaya untuk memotong impor gas Rusia harus diubah menjadi kemungkinan bersejarah. 

Uni Eropa dengan cepat menggabungkan "Kesepakatan Hijau Eropa" dengan Rencana 10 Poin yang disarankan IEA, yang memberikan pedoman praktis untuk mengurangi ketergantungan Eropa pada gas Rusia.

Untuk mencegah pemanasan global, transisi energi harus diprioritaskan sesuai dengan kewajiban Perjanjian Paris 2015. EBT harus dikembangkan sesuai dengan kewajiban perubahan iklim internasional. Proporsi EBT harus ditingkatkan dengan mengganti energi fosil dengan teknologi hijau yang ramah lingkungan.

Menanggapi permasalahan transisi energi saat ini, menurut saya kepresidenan G20 Indonesia dapat menjadi jembatan antara negara industri dan negara berkembang. Dengan potensi energi terbarukan sebesar 3.683 gigaton, Indonesia dapat menjadi inti transformasi energi negara berkembang. 

Pada konferensi G20 di Bali pada November 2022, Indonesia dapat mendesak untuk transisi yang adil dan kerjasama energi hijau untuk mengimplementasikan solusi menuju nol bersih, selain mempresentasikan keberhasilan transisi energinya atas nama negara-negara miskin.

Kemitraan menjadi kata kunci dan kekuatan pendorong yang semakin penting dalam pengembangan ekonomi global berbasis energi berkelanjutan. Beberapa negara dapat berkontribusi pada pengetahuan transisi energi dengan memproduksi teknologi nol karbon, sementara negara lain memiliki keadaan alami untuk menawarkan energi hijau. 

Untuk transisi energi yang adil, ekonomis, dan berkelanjutan yang juga dapat menawarkan kemungkinan pekerjaan baru, kemitraan yang saling menguntungkan harus dibentuk.

Bagi Indonesia, pengaruh geopolitik perang Ukraina terhadap krisis energi global, khususnya di Eropa, harus dijadikan pelajaran untuk memperkuat ketahanan dan ketahanan energi kita. Ketahanan memerlukan cadangan energi yang substansial dan berkelanjutan, serta kebutuhan untuk 

mendiversifikasi saluran pasokan untuk mengimbangi pemadaman pasokan yang tidak terduga. Ketahanan energi dikaitkan dengan investasi untuk menghasilkan energi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Keamanan energi sangat penting agar sistem energi dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan mendadak dalam keseimbangan pasokan-permintaan.