Pemerintahan Joko Widodo telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah pangan, mulai dari intensifikasi pertanian hingga pengendalian impor. Sayangnya, hasilnya belum memadai. Produksi padi terus menurun, sementara impor beras mencapai puncaknya pada tahun 2023.
Oleh karena itu, Pemerintahan Prabowo akan memperbaiki kebijakan-kebijakan tersebut dan merencanakan transisi yang strategis dari pendekatan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Prabowo telah merencanakan serangkaian kebijakan untuk mengatasi krisis ini dalam rangka mendorong kemandirian pangan.
Krisis pangan ternyata membawa dampak jangka panjang terhadap pembangunan SDM Indonesia karena ketergantungan terhadap komoditas pangan luar berpotensi merusak kebutuhan asupan gizi dan nutrisi masyarakat.
Kualitas pengolahan dan kandungan gizi yang ada dalam komoditas pangan impor belum tentu sesuai dengan kondisi tubuh masyarakat Indonesia yang berpotensi mengganggu proses tumbuh kembang anak-anak baik tubuh maupun otaknya.
Meskipun sorotan terhadap ketergantungan Indonesia pada impor pangan sangat tajam, persoalan kandungan gizi pada komoditas pangan impor tersebut juga perlu dikemukakan demi kualitas SDM Indonesia yang lebih baik.
Selama ini pemerintah selalu mengedepankan kepentingan ekonomi dalam mersepons kritik terhadap impor pangan, seperti pengendalian impor dan penguatan infrastruktur dan teknologi pertanian. Padahal, ancaman yang tidak kalah seriusnya adalah kandungan nutrisi pada komoditas-komoditas impor tersebut.
Impor pangan yang masif dan terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia memberi kesan terjadinya penyeragaman konsumsi pangan impor yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Akibatnya, masyarakat di daerah kehilangan pengetahuan tentang kearifan lokal yang terkandung dalam pangan lokal di daerahnya sendiri.
Untuk mengatasi problem krisis pangan ini pemerintahan Prabowo harus membuat kebijakan yang tegas mendorong penanaman tanaman pangan yang beragam dan memperkuat konsumsi produk lokal.
Selain untuk mengurangi impor, kebijakan ini juga harus bisa melindungi kebutuhan gizi dan nutrisi berkualitas sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal.
Jika pemerintah lamban atau kurang tegas dalam mengawal kebijakan pangan ini maka bangsa ini akan terus-terusan tergantung pada impor alias kecanduan impor.
