Bangsa Indonesia harus bisa mengusung Ekonomi Pancasila sebagai fondasi ekonomi yang berkeadilan sosial dan berbasis pada kebersamaan serta gotong royong, sesuai dengan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ekonomi Pancasila bertujuan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta menghindari ketimpangan ekonomi yang terjadi di banyak negara kapitalis. Ekonomi Pancasila menempatkan manusia dan masyarakat sebagai pusat pembangunan sebagaimana tercermin dalam prinsip koperasi, redistribusi sumber daya yang adil, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama.
Kedudukan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang lahir dari karakter bangsa Indonesia yang tulen ini merupakan rangkuman pendapat dari "Strategic Policy Forum" yang diselenggarakan oleh Center for Strategic Policy Studies (CSPS)  sebagai pusat riset dari Center for Strategic and Global Studies (CSGS)  Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (selanjutnya disebut CSPS UI). Forum ini diselenggarakan pada 17-18 September 2024 di kampus SKSG UI Salemba, Jakarta.Â
"Strategic Policy Forum" (SPF) sendiri adalah wadah diskusi dan bertukar gagasan untuk membahas isu-isu strategis dan kebijakan strategis pemerintahan baru dalam rangka memberikan solusi pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia maju, mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera. SPF menjadi forum Pentahelix yang melibatkan Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media (ABCGM).
Ekonomi Pancasila menjadi salah satu dari delapan isu yang didiskusikan bersama oleh narasumber Pentahelix yang memiliki kompetensi keilmuan, kepakaran, profesi, dan praktisi. CSPS UI telah mengidentifikasi 8 isu strategis dalam kerangka Asta Cita yang akan menjadi agenda pembangunan prioritas Pemerintahan Prabowo selama 5 tahun mendatang. Delapan agenda tersebut adalah: Stunting & Gizi Buruk; Kemiskinan; Krisis Pangan; Krisis Lingkungan; Krisis Energi; Hilirisasi; Sumber Daya Maritim; dan Ekonomi Pancasila.
Delapan isu yang diuraikan dari Asta Cita ini memang bukanlah persoalan baru yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran kelak. Persoalan-persoalan ini merupakan akumulasi dari semua persoalan yang kerap muncul pada kepemimpinan semua Presiden yang pernah memimpin Indonesia. CSPS UI mengkaji kedelapan problem tersebut untuk pemerintahan Prabowo karena problem tersebut telah lama menjadi perhatian prioritas Prabowo yang kerap disampaikan dalam kampanye dan diskusi-diskusi publik.
Ekonomi Pancasila merupakan salah satu isu strategis yang kerap disampaikan oleh Prabowo Subianto lantaran bangsa ini sudah kehilangan jati diri Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Prabowo kerap mengatakan bahwa ketidakadilan ekonomi yang semakin terang dalam kehidupan ekonomi nasional karena bangsa Indonesia sudah menjadi bagian dari kapitalisme global. Bangsa Indonesia terlalu mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mengabaikan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang terus bertambah.
Di tengah dinamika globalisasi dan tantangan modern, konsep Ekonomi Pancasila yang diusung Prabowo menjadi solusi strategis karena berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, dengan menekankan peran desa sebagai pusat penggerak ekonomi, dan memperkuat sektor-sektor strategis yang mendukung ketahanan ekonomi nasional, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Sistem ini sejalan dengan visi pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, di mana ekonomi harus melayani kepentingan semua rakyat, bukan hanya segelintir elit atau korporasi besar.
Menggeser Dominasi Kapitalisme
Menurut Prabowo, Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang menyerap esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme, yaitu membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar, tetapi juga memperhatikan dan menjamin jaring pengaman sosial (social safety net) untuk masyarakat yang paling lemah. Konsep Ekonomi Pancasila yang ditawarkan ini sangat menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, yaitu moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pertanyaannya, mampukah presiden terpilih Prabowo Subianto menggeser dominasi kapitalisme global dengan gagasan Ekonomi Pancasila yang diusungnya?
