UMKM/UKM juga merupakan penting dalam kerangka ekonomi Pancasila karena sektor ini memainkan peran sentral dalam menggerakkan perekonomian desa. UMKM/UKM berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi desa.
Sementara koperasi bisa menjadi alat strategis untuk memperkuat sinergi antara ekonomi desa dan UMKM/UKM. Koperasi sebagai bentuk ekonomi kerakyatan yang menitikberatkan pada asas gotong-royong mampu menjadi motor penggerak distribusi hasil ekonomi yang lebih merata sebagai tujuan dari ekonomi Pancasila.
Penguatan ekonomi Pancasila merupakan resolusi nyata dari pemerintah untuk mengembalikan jati diri ekonomi bangsa Indonesia yang sudah lama larut dalam popularitas sistem ekonomi global, yaitu kapitalisme dengan dampak ketimpangan sosial yang sangat lebar.
Momentum KolaborasiÂ
Pemilu, Pilpres, dan Pilkada serentak nasional yang dilaksanakan secara bersamaan pada 2024 adalah momentum istimewa dalam meletakkan landasan pembangunan yang kolaboratif. Momentum istimewa ini memungkinkan kolaborasi yang lebih lancar, proses pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor juga dapat terwujud lebih cepat. Kolaborasi ini tidak hanya mendorong keberhasilan program, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, sesuai dengan kondisi lokal setiap daerah.
Saat periode pemerintahan dimulai dari titik yang sama, pemerintah daerah dan pusat hasil pemilu 2024 sama-sama memulai dari awal sehingga proses harmonisasi kebijakan bisa berjalan lebih mudah dan efisien. Momentum kolaborasi ini merujuk pada upaya menyelaraskan visi dan implementasi program antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan bersama sehingga bisa menghilangkan potensi tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah berlangsung sebelumnya.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi sangat krusial dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemerintahan hasil Pilkada dan Pilpres 2024 memiliki peluang untuk membangun sinergi dari awal, memastikan bahwa program-program daerah selaras dengan Asta Cita yang menjadi visi pemerintahan Prabowo. Dalam konteks pemerintahan, kolaborasi merujuk pada upaya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mencapai tujuan bersama bagi kepentingan publik.
Di Indonesia, kolaborasi ini sangat penting karena struktur pemerintahan terdiri dari tingkatan hierarkis, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab. Kolaborasi ini memungkinkan perencanaan, harmonisasi kebijakan, dan pelaksanaan program menjadi lebih efisien dan terkoordinasi. Kesempatan ini memberikan ruang bagi terciptanya sinergi yang lebih kuat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, sejahtera, dan makmur.
_________
Sultani, Assosciate Researcher CSPS-SKSG UI
Depok, 30/9/2024
