Meskipun Presiden Jokowi bisa menurunkan angka kemiskinan dengan signifikan, usaha pemerintah menghilangkan kemiskinan dari Indonesia belum selesai. Pemerintahan baru harus bisa menekan lagi angka kemiskinan jauh lebih rendah dibanding pemerintahan Jokowi.
Oleh karena itu, CSPS UI mendorong pemerintahan baru untuk melakukan sinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan dengan inovasi kebijakan baru yang fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan akses modal bagi usaha mikro. Strategi berbasis ekonomi kerakyatan, termasuk pemberdayaan UMKM dan penguatan jaring pengaman sosial, menjadi kunci penting dalam resolusi ini.
 3. Krisis Pangan
Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan sumber daya alam yang melimpah, namun masih mengalami tantangan besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Ketergantungan pada impor pangan seperti beras, kedelai, daging, hingga bawang putih sering kali menyebabkan ketidakstabilan harga dan ketersediaan pangan. Hal ini diperparah oleh lemahnya infrastruktur distribusi dan pemasaran yang menyebabkan produk pertanian lokal sulit bersaing.
Ketergantungan Indonesia pada impor pangan masih menjadi ancaman bagi kedaulatan pangan nasional. Pemerintahan Prabowo harus mampu mengatasi krisis pangan dengan mendorong swasembada pangan melalui modernisasi pertanian, diversifikasi pangan, dan pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan. Selain itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang mendorong investasi dalam riset pangan dan ketahanan pangan nasional.
Pemerintahan Prabowo harus memperbaiki kebijakan-kebijakan tersebut dan merencanakan transisi yang strategis dari pendekatan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan baru ini perlu mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan sebagai langkah awal dalam merumuskan strategi yang lebih efektif. Kebijakan lama yang masih relevan bisa disesuaikan dengan visi baru, sementara inisiatif yang kurang efektif harus digantikan dengan strategi yang lebih sesuai.
Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, produksi pangan harus ditingkatkan lebih banyak lagi. Jika negara tidak mampu memproduksi dan tidak mampu memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan maka akan terjadi kekacauan. Untuk menjadi negara yang kuat dan selalu bisa mempertahankan kemajuan yang dicapai selama ini, mau tidak mau kita harus swasembada pangan. Karena itu, CSPS UI merekomendasikan  landasan kebijakan pemerintahan Prabowo terhadap pangan ke depan adalah meningkatkan produksi pangan domestik, diversifikasi dan penguatan produk lokal, serta pembangunan infrastruktur pertanian.
Pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu bisa diselaraskan dengan hilirisasi pertanian bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda ekonomi dan sosial. Rekomendasi kebijakan ini bisa menjadi resolusi pemerintah dalam membenahi tata kelola pangan agar ke depannya nanti Indonesia tidak perlu mengimpor pangan lagi karena produksi pangan lokal sudah sangat melimpah.
 4. Krisis Lingkungan
Degradasi lingkungan, deforestasi, dan kerusakan ekosistem menjadi isu yang terus memburuk. Untuk menyelamatkan lingkungan, pemerintahan baru harus melakukan reorientasi kebijakan lingkungan dengan menekankan pada pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk memperketat kebijakan moratorium lahan, perluasan kawasan konservasi, serta penerapan teknologi hijau di sektor pertanian dan industri.
