Pentingnya membenahi standardisasi sistem elektronik nasional terlebih dahulu karena karena tanpa adanya standar maka masalah keamanan siber tidak akan pernah terjawab dengan baik. Salah satu contohnya adalah tentang perlindungan data pribadi yang hingga sekarang masih kerap menjadi isu sensitif. Selain menyentuh soal  keamanan yang lebih bersifat individu dan privat, standardisasi ini juga menyangkut masalah keamanan yang sifatnya rahasia negara dan bersifat publik.
Selain landasan konsep tentang keamanan digital, kita juga belum memiliki lembaga yang benar-benar kuat dan kompeten dalam menjaga lalu lintas informasi penyelenggara negara dan masyarakat. Saat ini transparansi informasi penyelenggara negara telah dijaga oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), akan tetapi lalu lintas dari informasi publik di ruang siber bisa dibolak-balik oleh teknologi dari yang sifatnya bebas menjadi informasi yang berbayar. Padahal, informasi tersebut adalah informasi pubik yang bisa diakses secara bebas oleh masyarakat.
Dalam kaitannya dengan informasi yang bersifat rahasia negara, pengawasannya selama ini sudah diatur melalui Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) yang mentransformasi wewenang persandian negara dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). BSSN sendiri dibentuk tahun 2017 sebagai penggabungan beberapa entitas pemerintah sebelumnya, antara lain Lemsaneg, Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, serta Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (IdSIRTII). BSSN juga mengonsolidasikan semua kewenangan, tugas, dan fungsi yang tumpang tindih di antara lembaga terkait siber seperti Kominfo, BIN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan institusi lainnya.
Lanskap Keamanan Siber 2023
BSSN adalah pengemban tugas yang melaksanakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber dan sandi. Penerapan keamanan siber adalah keniscayaan yang menjadi suatu prioritas kewajiban bagi BSSN, di mana tingkat urgensinya berbanding lurus dengan tingkat ketergantungan pada pemanfaatan ruang siber nasional. Manifestasi keamanan siber tersebut harus terencana dan terpadu dan terpadu agar penerapannya tepat, optimal, dan selaras dengan strategi keamanan siber nasional.
Penyusunan strategi keamanan siber dilakukan dengan mengacu pada potensi ancaman dan serangan siber termasuk analisis perbandingan strategi keamanan siber di negara-negara lain. Salah satu manifestasi dari strategi keamanan siber yang diemban oleh BSSN adalah membuat "Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023" sebagai dokumen yang merangkum beragam ancaman siber yang telah terjadi di ruang siber Indonesia sepanjang tahun 2023.
Dokumen ini bukan sekadar laporan tahunan yang menggambarkan kerja keras BSSN dalam menjaga keamanan siber, melainkan gambaran komprehensif tentang tantangan, tren, dan langkah-langkah pencegahan yang menjadi fokus utama BSSN.  Dokumen ini memberikan wawasan dan membantu pemangku kepentingan dapat proaktif dalam membangun strategi pertahanan siber yang efektif  (Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023).
Mengacu pada dokumen Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023 BSSN berhasil menghimpun 403.990.813 trafik anomali di Indonesia selama tahun 2023. Aktivitas anomali trafik ini dapat berdampak pada penurunan performa perangkat dan jaringan, pencurian data sensitif, hingga perusakan reputasi dan penurunan kepercayaan terhadap suatu organisasi.
Dari semua trafik anomali yang tercatat, aktivitas trafik tertinggi adalah Generic Trojan RAT dari "top 10" trafic anomali. Aktivitasnya tercatat mencapai 109.379.790 Â atau 27,07 persen dari total trafik anomali. Intensitas trafic Generic Trojan RAT tersebut menargetkan komputer dengan sistem operasi Windows dan dapat menyebar melalui tautan pada e-mail, tautan pada pesan singkat, pengunduhan melalui drive, ataupun dibawa oleh malware yang lebih dahulu menginfeksi perangkat.
