Kasus kematian Vina di Cirebon yang bertele-tele menambah panjang daftar kasus yang mencederai kepercayaan publik terhadap Polri. Penanganan kasus yang lamban dan terkesan melindungi pelaku yang memiliki kekuatan atau pengaruh menunjukkan adanya masalah serius dalam integritas dan transparansi penegakan hukum.
Polri harus menunjukkan komitmen yang jelas dalam menangani kasus ini secara transparan dan adil. Semua pihak yang terlibat harus diusut tuntas tanpa pengecualian. Polri juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga pengawas independen untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Transparansi dan Akuntabilitas
Polri harus membuka diri terhadap pengawasan dari masyarakat dan lembaga independen. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Untuk mengefektifkan transparansi Polri perlu memperketat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap anggota Polri bekerja sesuai dengan etika dan hukum. Polri perlu terus meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, khususnya dalam hal etika, dan hak asasi manusia.
Penggunaan teknologi canggih dalam penegakan hukum, seperti sistem pengawasan digital dan analisis data, harus ditingkatkan untuk memperkuat kemampuan Polri dalam mendeteksi dan menindak kejahatan. Di sini Polri harus memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional untuk menangani kasus-kasus yang bersifat lintas batas, seperti judi online.
Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, isu-isu integritas, profesionalisme dan transparansi akan menjadi komitmen Polri untuk memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan. Polri bisa mendapatkan kembali kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga bhayangkara negara.
Depok, 01/07/2024
Â
Â
