Setiap musim penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah negeri, isu kecurangan dan tipu muslihat dalam proses dan mekanisme seleksi menjadi siswa baru di sekolah pasti akan mencuat. Entah itu melibatkan oknum guru dan kepala sekolah sebagai ordal atau orang dalam dengan orang tua murid, campur tangan "gaib" dari oknum pejabat yang lebih tinggi posisinya, atau menyiasati aturan dari PPDB-nya. Banyak istilah yang lahir dari praktik-praktik muslihat ini, seperti beli bangku, lewat belakang, hinggga yang paling baru, jalur "siluman".
Keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah pilihan sudah menjadi prioritas utama dalam mendaftar sekolah. Namun, ketika keinginan tersebut dihadapkan pada berbagai kendala administratif dan ketatnya persaingan, banyak orang tua yang memilih jalan pintas dengan cara melanggar hukum atau ilegal. Salah satu modus yang paling umum sekarang adalah pemalsuan dokumen Kartu Keluarga (KK) demi mendapatkan kuota di sekolah pilihan.
Fenomena ini bukanlah hal baru dalam PPDB sekolah negeri. Tahun demi tahun, kasus pemalsuan dokumen ini terus berulang dan terbongkar. Keinginan yang begitu kuat untuk memasukkan anak ke sekolah pilihan sering kali membuat orang tua mengabaikan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Mereka beranggapan bahwa kecurangan adalah cara paling mudah, praktis, dan ampuh untuk mengatasi segala kendala yang ada. Dalam pandangan mereka, selama anak bisa diterima di sekolah impian, segala cara, termasuk cara yang tidak jujur, bisa dibenarkan.
Persepsi masyarakat tentang sekolah pilihan atau impian ini bisa bermacam-macam. Ada yang memandang sekolah impian karena popularitasnya sebagai sekolah unggulan atau sekolah favorit. Ada juga yang memilih sekolah tertentu dengan alasan dekat, murah, banyak teman atau saudara, hingga lingkungan sekolah yang baik. Alasan-alasan inilah yang membuat para orang tua siswa memaksakan diri untuk memasukkan anaknya di sekolah pilihan dengan menghalalkan segala cara.
Motif Kecurangan
Ada dua motif utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan kecurangan ini, yaitu: Â persepsi bahwa sekolah unggulan adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan anak di masa depan. Persepsi ini membuat orang tua merasa terdesak untuk mengupayakan segala cara agar anak mereka bisa diterima di sekolah tersebut. Kedua, sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB sekolah negeri sering dianggap tidak adil, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang tidak memiliki sekolah berkualitas. Zonasi ini membatasi pilihan sekolah, sehingga orang tua yang merasa terjebak di zona yang tidak menguntungkan akan mencari celah untuk bisa menghindarinya.
#1 Sekolah Unggulan
Menyekolahkan anak di sekolah unggulan  memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dalam masyarakat kita. Nama-nama sekolah favorit mulai dari SD hingga SMA sudah didata sebagai tujuan sekolah anak-anak kelak. Begitu anak bisa masuk ke sekolah unggulan, derajat orang tua akan terangkat di mata tetangga dan lingkungan tempat tinggalnya.
Sebelum sistem zonasi berlaku, beberapa sekolah unggulan di daerah, terutama tingkat kota menjadi sasaran perburuan orang tua dan impian calon siswa baru. Status dan prestise sekolah yang diisi dengan siswa-siswa yang cerdas, serta fasilitas belajar yang lengkap dan mentereng, Â membuat sebagian orang tua sangat tergila-gila dengan sekolah tersebut. Apalagi sekolah-sekolah tersebut sempat menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
