Menimbang Tapera Sebagai Solusi atau Potensi Masalah Baru?

Salah satu syarat utama pembuatan kebijakan publik yang baik adalah transparansi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Dalam kasus Tapera, ada kekhawatiran mengenai kurangnya transparansi terkait siapa saja yang akan dikenai iuran dan bagaimana dana yang terkumpul akan dikelola. 

Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas dan terbuka, ada potensi besar bahwa dana Tapera bisa disalahgunakan. Transparansi yang rendah juga dapat mengurangi akuntabilitas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini.

2. Partisipasi Publik

Kebijakan publik yang baik seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembuatannya. Dalam peluncuran Tapera, ada indikasi bahwa kebijakan ini tidak melalui konsultasi publik yang memadai. Banyak pekerja dan masyarakat umum yang merasa tidak dilibatkan dalam diskusi mengenai kebutuhan dan desain program ini. Ketiadaan partisipasi publik yang luas bisa menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3. Efektivitas Implementasi

Kebijakan yang dirancang untuk mengatur kepentingan masyarakat secara langsung harus memiliki mekanisme implementasi yang jelas dan efektif. Tapera, meskipun memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah, berpotensi menghadapi tantangan besar dalam hal implementasi. 

Penetapan iuran yang dipotong dari gaji semua pekerja tanpa mempertimbangkan apakah mereka sudah memiliki rumah atau belum, menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang. Ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan pekerja.

Potensi Kebocoran 

Potensi masalah yang muncul terkait dengan syarat kebijakan publik di balik peluncuran Tapera menimbulkan kecurigaan terjadinya potensi kebocoran dalam kebijakan Tapera ini. Terutama jika dana yang terkumpul tidak dikelola dengan baik dan diawasi secara ketat.  Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kebocoran dan korupsi antara lain: 

• Kurangnya Pengawasan: Tanpa pengawasan yang ketat dari lembaga independen, dana yang terkumpul dari iuran Tapera bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
• Birokrasi yang Kompleks: Tambahan lapisan birokrasi untuk mengelola Tapera dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi jika tidak ada sistem yang transparan dan akuntabel.
• Ketiadaan Laporan Publik: Jika tidak ada laporan yang terbuka dan rutin tentang penggunaan dana Tapera, masyarakat tidak dapat mengawasi secara langsung dan mempertanyakan jika terjadi penyimpangan.

Banyak pakar kebijakan publik yang menentang peluncuran Tapera dalam kondisi saat ini. Mereka menyoroti bahwa kebijakan ini berpotensi menjadi sarang korupsi baru jika tidak dikelola dengan baik. Tanpa transparansi dan pengawasan yang memadai, Tapera hanya akan menambah beban finansial bagi pekerja tanpa memberikan manfaat yang signifikan. 

Pemerintah seharusnya fokus pada reformasi sistem yang sudah ada, seperti BPJS Ketenagakerjaan, yang sudah memiliki mekanisme untuk membantu kepemilikan rumah bagi pekerja.