Isu silaturahmi politik pasca lebaran yang melibatkan 3 pemegang kunci kekuasaan di negeri tiba-tiba melempem setelah sempat santer beberapa hari terakhir ini. Isu yang beredar adalah Prabowo Subianto selaku penerus Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Di kesempatan yang berbeda, beredar juga isu kalau Presiden Joko Widodo juga diagendakan untuk bertemu dengan Ibu Mega.
Pertemuan Prabowo, Megawati, dan Joko Widodo diperkirakan bisa menjadi jalan terciptanya rekonsiliasi nasional setelah persaudaraan dan persatuan bangsa ini dikoyak oleh perbedaan pilihan calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Saat ini, ketiga tokoh tersebut merupakan tokoh utama yang memegang kunci kekuasaan politik Indonesia.
Baca juga:
Membangun Rekonsiliasi di Tengah Perbedaan Pilihan Politik
Representasi Politik Nasional
Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024 sudah dipastikan akan menjadi orang nomor satu Republik ini setelah dilantik pada Oktober 2024. Megawati adalah pemimpin tertinggi PDI Perjuangan, partai pemenang Pemilu 2024. Sedangkan Joko Widodo merupakan Presiden RI yang masih berkuasa saat ini.
Kekuatan politik yang dimiliki oleh tiga tokoh ini mencerminkan akumulasi elemen politik nasional yang saat ini terkoyak oleh perbedaan pilihan capres. Prabowo Subianto, secara definitif adalah Ketua Umum Partai Gerindra, namun memiliki kemampuan untuk merekatkan kelompok Islam yang saat ini menjadi pendukung Anies Baswedan. Untuk diketahui, Prabowo merupakan satu-satunya sosok yang pernah dekat dengan elemen-elemen Islam yang saat ini mendukung Anies ketika dia menjadi calon presiden pada 2014 dan 2019.
Megawati Soekarnoputri merupakan tokoh politik senior yang dikenal sebagai pemersatu kelompok nasionalis-sekuler yang direfleksikan melalui kekuatan politik PDIP, partai nasionalis yang dipimpinnya sejak 1998. Kekuatan PDIP sendiri mulai bangkit  pada Pemiu 2014 dan terus mencetak kemenangan hingga Pemilu 2024. Artinya, PDIP menjadi satu-satunya parpol yang berhasil menang dalam 3 kali pemilu secara berturut-turut. Semua itu berkat figur dan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
Joko Widodo adalah Presiden ketujuh Indonesia yang saat ini masih menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan negara ini. Kedudukannya sebagai presiden menjadi kekuatan dominan yang bisa memengaruhi konstelasi politik di negara ini. Kekuasaan eksekutif yang dimilikinya membuat mantan Gubernur DKI Jakarta ini memiliki akses penuh dalam menentukan jalannya pemerintahan melalui kebijakan publik yang disetujuinya.
Gaya kepemimpinan merakyat dan sosoknya yang sederhana adalah kekuatannya dalam menyedot dukungan mayoritas rakyat terhadap kekuasaannya hingga sekarang. Approval rating Jokowi yang masih berada di kisaran angka 80 persen menjadi bukti atas kekuatan dukungan yang dimiliki Jokowi sekarang. Meskipun secara formal Jokowi bukanlah pemimpin partai atau ormas besar, kedekatannya dengan rakyat menjadi sumber kekuasaan yang bisa melebihi pemimpin partai politik sekali pun.
Kendala Pertemuan
Wacana pertemuan ketiga tokoh ini hingga sekarang belum bisa terwujud karena masih terhalang oleh agenda masing-masing dan kendala teknis maupun politis. Prabowo Subianto dalam hari-hari ini sedang melakukan konsolidasi politik dengan partai-partai koalisi melalui silaturahmi lebaran dalam rangka membiacarakan pembentukan pemerintahan yang akan dipimpinnya kelak. Selain itu, calon presiden terpilih ini juga terlihat sibuk dengan agenda kunjungan ke luar negeri, entah dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan atau calon pengganti Jokowi.
Megawati juga masih sibuk dengan agenda konsolidasi politik internal partai setelah Pemilu 2024. Megawati dan PDIP masih galau meski mereka berhasil menjadi pemenang Pemilu di tengah guncangan politik eksternal yang mengoyak kohesivitas partai. Megawati masih mengonsentrasikan dirinya untuk menentukan posisi partainya ke depan, apakah tetap menjadi bagian dari pemerintah atau menjadi oposisi. Selain itu, semua pimpinan partai juga sedang memantau perkembangan hasil sidang sengketa Pilpres 2024 yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi pada 22 April nanti.
Joko Widodo sebagai Presiden agendanya sudah pasti dan jelas. Di tengah kritikan dan hujatan masyarakat terhadap keberpihakannya pada Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo saat ini semakin aktif mengawal program-program pembangunan strategis yang ditargetkan harus selesai sebelum masa pemerintahannya berakhir.
Kunjungan-kunjungan ke sejumlah daerah dalam rangka memastikan semua program pembangunannya sudah berjalan, Â sudah menjadi agenda Presiden yang harus dilakukan setiap hari. Belum lagi agenda-agenda kenegaraan lain yang harus dihadiri langsung oleh Presiden pada hari yang sudah ditentukan.
Agenda dan kesibukan ketiga tokoh ini kemudian menimbulkan kendala teknis untuk mempertemukan mereka. Sejauh ini, agenda untuk mempertemukan ketiganya secara langsung masih tidak memungkinkan karena terkait dengan sejumlah alasan personal dan politis di antara ketiganya. Agenda yang mengemuka baru pertemuan "bilateral" antara Prabowo dengan Megawati, serta Megawati dengan Jokowi.
Untuk pertemuan Prabowo -- Megawati sendiri, isunya sudah muncul beberapa hari sebelum lebaran, lalu mencuat lagi setelah lebaran. Baik Prabowo maupun Megawati tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan untuk saling bertemu. Perwakilan dari kedua tokoh ini sudah saling bertemu untuk membicarakan waktu pertemuan yang paling tepat untuk keduanya.
Bahkan, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani yang secara khusus diutus Prabowo untuk bertemu Megawati sendiri belum bisa mendapatkan kepastian waktu dari Megawati.
Bagaimana dengan agenda pertemuan Megawati dengan Presiden Joko Widodo? Agenda untuk mempertemukan kedua tokoh ini sudah dinyatakan oleh pihak Istana, bahwa Presiden akan bertemu dengan Ibu Mega dalam acara halal bihalal. Sebaliknya, dari pihak Megawati sendiri belum memberikan pernyataan resmi tentang kesediaannya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Isu tentang agenda pertemuan Jokowi -- Megawati ini pun bergulir dan menjadi konsumsi politik publik dan para politikus. Bagi mereka yang menghendaki terjadinya rekonsiliasi nasional, agenda pertemuan kedua tokoh ini harus segera diwujudkan karena silaturahmi keduanya berdampak positif bagi terbukanya jalan rekonsiliasi.
Sebaliknya, bagi mereka yang memandang agenda pertemuan Megawati -- Jokowi tidak produktif untuk kepentingan politiknya, malah mempersulitnya dengan berbagai alasan yang terkesan dibuat-buat. Bahkan, campur tangan merekalah yang membuat Jokowi masih belum bisa bertemu dengan Megawati dari lebaran hari pertama hingga sekarang.
Dilansir dari Tempo.co (13/4), para politikus PDIP menyatakan bahwa Jokowi memiliki banyak kesalahan terhadap Megawati Soekarnoputri. Bahkan, jika dibandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, kesalahan Jokowi masih jauh lebih banyak.
Baca juga:
Jokowi, Netralitas, dan Etika Politik
Selain cawe-cawe dalam Pilpres, Jokowi juga dianggap bersalah karena telah membiarkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. Kesalahan Jokowi ini justru dimunculkan lagi ketika isu pertemuan antara Jokowi dengan Megawati mencuat setelah perayaan Idul Fitri 2024.
Realisasi Pertemuan
Membaca gelagat politik yang ditunjukkan oleh ketiga tokoh ini beserta para pendukungnya dalam menyikapi rencana pertemuan bersejarah ini, rasa-rasanya peluang untuk mewujudkan pertemuan mereka tetap terbuka lebar. Ketiga tokoh ini tampak sudah legowo untuk menerima kenyataan setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres dan Pemilu 2024.
Menurut sejumlah pengamat, realisasi pertemuan dari tiga tokoh ini tampaknya akan lebih berpeluang terjadi antara Prabowo dengan Megawati. Pasalnya, secara politis hubungan antara Prabowo dengan Megawati akan terus terjalin setelah Prabowo dilantik menjadi Presiden. Hubungan tersebut bisa terjadi melalui partai politik, di mana Megawati adalah Ketua Umum PDIP sedangkan Prabowo adalah Ketua Umum Gerindra.
Selain itu hubungan politik tersebut juga bisa terjadi melalui relasi politik antara Presiden dengan PDIP melalui DPR kelak. Kerjasama jangka panjang ini yang akan menjadi pertimbangan utama Megawati akan lebih menerima untuk bertemu dengan Prabowo dalam waktu dekat ini.
Baca juga:
Megawati-Prabowo: Dua Sosok Penentu Titik Temu Kepentingan Nasional
Sebaliknya, dengan Joko Widodo agenda pertemuannya masih perlu penyesuaian waktu dan kesediaan mereka. Selama ini Istana selalu mencarikan waktu yang pas untuk mempertemukan kedua sosok yang pernah menjadi tokoh sentral politik nasional.
Selain soal  waktu, sikap Megawati yang tertutup terhadap Jokowi diprediksi bisa menjadi ganjalan besar dalam proses rekonsiliasi keduanya. Keengganan Megawati untuk menerima ajakan silaturahmi dari Prabowo dan Jokowi selama ini justru karena faktor kedekatan Prabowo dan Jokowi selama ini.
Sikap Megawati yang lamban dalam merespons situasi ini, terutama bertemu dengan Prabowo, lantaran syarat ini belum dipenuhi oleh Prabowo. Megawati ingin bertemu dengan Prabowo dengan syarat tanpa melibatkan sosok Jokowi.
Prabowo sendiri tampaknya tetap ingin melibatkan Jokowi sebagai elemen kepemimpinan nasional paling strategis saat ini. Meskipun Prabowo saat ini berkeinginan untuk membentuk pemerintahan yang stabil dengan merangkul PDIP melalui pertemuannya dengan Megawati sekarang, meninggalkan Jokowi di momen penting ini bukanlah pilihan yang strategis bagi Prabowo.
Dengan kata lain, Prabowo sendiri sendiri sulit untuk melepaskan Jokowi dalam momen-momen penting yang bisa merekatkan persatuan di antara mereka bertiga. Inilah jalan rekonsilisasi yang harus diciptakan oleh Prabowo sebagai Presiden Indonesia lima tahun mendatang.
Depok, 15 April 2024
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
