Kurikulum merupakan poros dari banyak kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, dalam merancang suatu perubahan kurikulum, implikasi terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya perlu diperhatikan agar mudah diselaraskan dalam implementasinya. Keselarasan (alignment) dalam merancang perubahan kurikulum akan berkaitan dengan tiga hal, yaitu:
1. Keselarasan antara kurikulum, proses belajar (pedagogi) dan asesmen
2. Keselarasan antara kurikulum dan sistem tata kelola dan kompetensi guru
3. Keselarasan dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembelajaran individu sejak usia dini hingga perguruan tinggi.
Tiga hal ini menjadikan rancangan kurikulum perlu dipandang secara sistemik dan melibatkan lintas unit dalam sistem birokrasi pemerintah dalam proses kerjanya.
5. Bergotong royong
Prinsip bergotong royong ini terutama terkait dengan proses perancangan dan pengembangan kurikulum. Perancangan kurikulum tidak saja berbasis pada data ilmiah tetapi juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk guru dan peserta didik. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya, dalam proses perancangan kurikulum mulai dari kerangka dasar dan struktur kurikulum, Capaian Pembelajaran, sampai dengan pengembangan berbagai perangkat ajar, berbagai pihak dilibatkan.
Pakar yang dilibatkan dalam perancangan kurikulum ini adalah kombinasi dari akademisi dan praktisi termasuk guru. Pengembangan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan juga dianjurkan untuk melibatkan orangtua, peserta didik, dan masyarakat. Selain itu, pelibatan siswa dan masyarakat juga sangat dianjurkan dalam pembelajaran berbasis projek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila yang menjadi bagian dari struktur kurikulum.
6. Memperhatikan hasil kajian dan umpan balik
Hasil penelitian kontemporer di berbagai konteks global memberikan inspirasi tentang kebijakan dan praktik yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Ini artinya kurikulum perlu dirancang dengan berbasis pada data yang sahih sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Data atau hasil kajian tidak hanya dibutuhkan sebagai referensi dalam proses perancangan kurikulum di awal, namun juga ketika kurikulum tersebut mulai diimplementasikan dalam konteks yang lebih riil.
Ketika Kurikulum Merdeka diujicobakan secara terbatas dalam Program Sekolah Penggerak (PSP) dan SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) mulai Tahun Ajaran 2021/2022, umpan balik tentang rancangan kurikulum ini diperoleh melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: evaluasi dokumen kurikulum yang fokus pada produk kurikulum dan evaluasi implementasi yang lebih fokus pada bagaimana kurikulum diterapkan di satuan pendidikan.
