Wacana Hak Angket dan Politisasi Hasil Pilpres 2024

Dari aspek politis, DPR harus menggunakan Hak Angket dengan bijaksana dan bertanggung jawab, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat yang sempit wawasannya. Pengawasan masyarakat sipil yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa Hak Angket digunakan sesuai dengan tujuan aslinya.

Partai politik sebagai elemen utama dari DPR juga harus bijak dalam menempatkan Hak Angket di tengah isu kecurangan pemilu. Jangan sampai untuk kepentingan sesaat Hak Angket disalahgunakan untuk memeriksa pemerintah dalam rangka memengaruhi hasil pemilu.

Penting diketahui bahwa partai politik bisa menginisisasi Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki kinerja pemerintah atau lembaga negara terkait dengan kebijakan dan wewenangnya dalam mengatur penyelenggaraan pemilu. 

Partai politik harus merespons urgensi Hak Angket ini sebagai upaya untuk menegakkan prinsip demokrasi yang sudah dicederai oleh penyelenggaraan pemilu yang diduga mengandung kecurangan.

Sumber: Kompas.com

Untuk calon presiden yang berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilpres 2024 harus berkomitmen untuk menghormati hasil pemilihan dan menyelesaikan perselisihan secara konstitusional. Ketika seorang capres menghadapi kekalahan, dia harus bersikap sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadinya. 

Dia harus dewasa dalam berpolitik dengan menerima hasil pilpres secara lapang dada, dalam rangka membangun kedamaian dan stabilitas politik pasca-pemilihan. Dengan mengakui kemenangan lawan tanpa meragukan integritas proses pemilihan, capres yang kalah menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam menghadapi polemik Hak Angket pun capres  yang kalah harus menunjukkan sikap yang tenang dan bijaksana. Alih-alih terlibat dalam retorika politik yang memicu konflik atau merongrong legitimasi pemerintahan yang terpilih, seorang negarawan justru selalu berupaya untuk menjaga kedamaian dan memperkuat pondasi demokrasi.

Semua kandidat perlu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan main demokrasi dengan menghormati keputusan KPU dan Mahkamah Konstitusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa pemilihan. 

Capres yang kalah bisa berpartisipasi dalam mekanisme hukum yang ada untuk menyelesaikan perselisihan sebagai tindakan yang menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum dan stabilitas institusi.

Segera Bangun Rekonsiliasi