Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia masih menjadi energi yang dominan dikonsumsi oleh masyarakat. Konsumsi BBM sejalan dengan tingginya tingkat pengguna kendaraan bermotor. Alhasil, beban kebutuhan BBM terus meningkat karena pertumbuhan produksi kendaraan bermotor baru. Tahun lalu, produksi mobil baru diperkirakan 1,2 juta unit dan sepeda motor baru 7 juta unit.
Tingkat konsumi BBM Nasional perhari mencapai 1,4 juta barel tak sebanding dengan tingkat produksi yang hanya mencapai 830.000 barel perhari, sehingga sisanya harus dipenuhi lewat impor. Dengan impor BBM, Negara mesti berhadapan dengan fluktuasi harga minyak dunia serta inflasi rupiah yang masih diatas Rp. 10ribu per dollar.Secara otomatis, perekonomian nasional terganggu karena neraca perdagangan yang timpang.
Harusnya Indonesia mampu membuat kilang minyak sendiri untuk mengatasi beban produksi Nasional perhari. Sayangnya, kita terlambat. Pemerintah lebih mengutamakan kas Negara karena besarnya biaya membangun satu kilang minyak mencapai US $ 7 miliar atau sekitar  Rp. 80 trilyun.
Salah satu solusi adalah menarik investor dengan konsekuensi insentif pajak dan insentif fiscal lainnya yang nilainya setara dengan  Rp. 14 trilyun. Namun pemerintah enggan untuk memenuhinya. Padahal, dengan modal Rp.14 trilyun Negara bisa menghemat Rp. 140 trilyun dari satu kilang minyak jika beroperasi selama empat tahun.
Hal ini dikarenakan berbelitnya system birokrasi Indonesia yang membuat kalangan investor terpuruk, sehingga peningkatan daya saing Indonesia menurun. Menurut laporan tahunan World Investment 2013 menunjukkan bahwa investor lebih tertarik menanamkan modalnya di Negara yang telah memiliki system birokrasi yang mapan dan efektif serta jaminan kepastian hukum yang jelas.
Naiknya konsumsi energi masyarakat sebenarnya positif, sejalan dengan meningkatnya produktifitas masyarakat. Jika saja pemerintah mempertimbangkan ulang secara proporsional untuk membangun satu kilang minyak baru, maka beban konsumsi BBM yang selalu ditalangi lewat impor bisa diatasi. Harus ada political will yang kuat, dan mudah-mudahan pemerintah yang baru di 2014 memiliki itikad itu. []
