Lika-liku Komunikasi Pemerintahan di Era Digital

Di era digital seperti sekarang ini, tentunya banyak sektor yang mengalami perubahan dan pergeseran tak terkecuali komunikasi pemerintahan yang juga telah mengalami pergeseran akibat globalisasi. Dimana sekarang komunikasi pemerintahan juga dilakukan melalui E-Government atau Elektronik Government yang mempertemukan masyarakat dengan pemerintah secara digital. 

Sebagaimana diketahui media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan informasi. 

Di era digital komunikasi dilakukan melalui media-media terkini seperti media sosial berupa facebook, instagram, twitter, whatsApp dan lain sebagainya.
       

Permasalahan yang melatarbelakangi penulisan artikel ini yakni kenyataan bahwa saat ini dihadapkan akan kemajuan teknologi informasi yang kian pesat yang tentunya menuntut berbagai bidang untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada termasuk pemerintah. 

Dalam menjawab tantangan di era digital, maka sudah seharusnya pemerintah juga beradaptasi dalam melakukan komunikasi pemerintahan dengan masyarakat yang melibatkan media sosial terkini. 

Akan tetapi dalam mencapai hal tersebut tentunya tidak mudah sebab akan ditemui hambatan-hambatan dalam mencapai komunikasi pemerintahan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam artikel ini akan dijabarkan lika-liku komunikasi pemerintahan yang ada beserta dinamikanya.

Peran Media Sosial Di Era Digital Dalam Upaya Menjalin Komunikasi Pemerintahan

Saat ini ini telah berkembang paradigma baru komunikasi pemerintahan yang  mengedepankan inovasi, transparansi, kreatifitas, serta responsif dan kekinian. 

Perkembangan tersebut merupakan jawaban terhadap tuntutan transparansi dan  akuntabilitas dalam membangun  kepercayaan publik (Public Trust) yang tentunya terkait dengan kerja-kerja kementerian dan lembaga pemerintah yang diharapkan dengan adanya paradigma baru komunikasi pemerintah di era digital ini akan semakin meningkatkan kualitas komunikasi pemerintahan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Di era digital, komunikasi pemerintahan tentunya dituntut agar tetap berjalan dan berlaku sebagaimana fungsinya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya komunikasi pemerintahan juga melakukan upaya-upaya menyesuaikan keadaan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik, dimana lembaga pemerintah telah menggunakan media sosial sebagai salah satu saluran komunikasinya. 

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara pada tahun 2017 mengimbau pemerintah daerah dapat menggunakan akun media sosial atau medsos milik pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan harapan bahwa adanya keterlibatan dalam penggunaan media sosial ini maka akan terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
       

Dalam upaya menjalin komunikasi pemerintahan salah satunya yakni melalui strategi komunikasi pemerintah yang tepat, berdasarkan pengemasan materi dan data dukung yang berkualitas melalui  beragam media sosial kekinian sebagai upaya perbaikan tata kelola komunikasi pemerintahan.
     

Sejauh ini, apabila diamati maka peran media sosial memang membawa dampak positif bagi komunikasi pemerintahan karena penyebaran informasi dapat dilakukan melalui media sosial yang banyak dimiliki oleh masyarakat seperti facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Sehingga informasi yang ada dapat cepat dan dengan mudah tersebar serta diketahui oleh masyarakat tanpa membutuhkan waktu yang lama. Di era digital ini juga tentunya pemerintah dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi dimana masyarakat menginginkan transparansi informasi publik yang cepat melalui pemanfaatan digital.
        

Pemerintah harus terlibat secara konstan dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi mengenai kebijakan, ide atau gagasan dan keputusan antara pemerintah sebagai pihak yang memerintah  dan masyarakat atau warga negara sebagai pihak yang diperintah. Oleh sebab itu, diperlukan komunikasi yang lancar agar setiap kebijakan dan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat sampai ke masyarakat. Salah satu hal yang dilakukan yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi salah satunya dengan adanya media sosial.
      

Media sosial saat ini tidak hanya dilihat sebagai dampak negatif tetapi juga dilihat sebagai dampak positif yang memberikan banyak kemudahan dan akses serta berperan sebagai sarana komunikasi, informasi, serta edukasi kepada masyarakat.  Sebagai sarana komunikasi media sosial tentulah sebagai penyambung komunikasi dari komunikator kepada komunikan dan sebagai sarana informasi berarti media sosial sebagai wadah informasi yang ada. 

Tidak hanya itu, ternyata media sosial juga berperan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat sebab media sosial membantu untuk mempelajari hal-hal yang awalnya tidak diketahui menjadi tahu berkat adanya media sosial.
        

Dari uraian diatas maka tampaklah bahwa peran media sosial dalam komunikasi pemerintahan sangatlah penting sebab dengan adanya media sosial maka komunikasi pemerintahan dapat sampai dengan cepat kepada masyarakat.

Lika-Liku Komunikasi Pemerintahan Di Era Digital

Komunikasi pemerintahan di era digital sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, memang memiliki kelebihan-kelebihan terutama peran media sosial dalam melancarkan komunikasi pemerintahan sehingga dapat menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, tentunya hal ini juga tak luput dari lika-liku yang mewarnainya. 

Lika-liku tersebut tentunya berkaitan dengan adaptasi dan tantangan bagi pemerintah dalam menghadapi arus teknologi informasi yang terus berkembang. Tantangan inilah yang kemudian menimbulkan lika-liku dalam pelaksanaan komunikasi pemerintahan.
      

Presiden Jokowi sendiri dalam seminar Nasional Kehumasan Pemerintah pada Senin, 16 April 2018, juga mengatakan bahwa cara komunikasi pemerintah dan masyarakat sudah berubah  sangat cepat,  sehingga tentunya tidak bisa lagi puas hanya dengan menyebar press release atau sekadar membuat konferensi pers, akan tetapi harus ada dialog dan kolaborasi dengan masyarakat,  untuk itu humas pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. 

Adaptasi inilah yang kemudian menjadi tantangan yang harus dijawab dan diselesaikan agar pemerintah dapat dengan mudah memanfaatkan perkembangan teknologi di era digital. Selain itu, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini menandakan adanya lika-liku pemerintahan yang harus segera diatasi. Lika-liku ini tentunya berkaitan komunikasi pemerintahan di era digitalisasi saat ini.
      

Pada dasarnya setiap hal selalu dituntut untuk melakukan perubahan serta inovasi yang sesuai tak terkecuali pada komunikasi pemerintahan. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan segala hal terlebih ketika dimasa pandemi, oleh karenanya sudah ditemukan beberapa inovasi yang memudahkan komunikasi antar birokrasi atau dari pemerintah kepada masyarakat. Namun, komunikasi pemerintahan yang terjalin tersebut memang belum bisa dikatakan maksimal sebab kerap dijumpai hambatan-hambatan yang menjadi batu sandungan dalam menerapkan apa yang sudah direncanakan terkait komunikasi pemerintahan di era digital.
    

Apabila melihat kondisi saat ini, tentunya komunikasi pemerintah yang dibangun secara digital belum dapat dikatakan berjalan maksimal. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya informasi yang ternyata belum sampai kepada masyarakat yang tentunya ini memperlihatkan adanya lika-liku komunikasi pemerintahan yang terjadi saat ini. 

Lika-liku komunikasi pemerintahan tersebut berupa tantangan komunikasi pemerintahan dan tantangan pemerintah untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Pada awalnya tentu pemerintah menemui kesulitan-kesulitan dalam upaya menciptakan komunikasi yang baik melalui media sosial. Lika-liku tersebut meliputi:

1.Kurangnya pengoptimalan media sosial yang dimiliki di tiap-tiap daerah
Kurang optimalnya media sosial yang dimiliki daerah ini terlihat dari masih banyaknya daerah yang kurang memperhatiakan akun media sosial di wilayahnya seperti tidak adanya pembaruan informasi atau bahkan ada daerah yang sama sekali tidak memiliki media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakatnya
2.Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan
3.Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government

       

Lika-liku ini tentunya hanya sebagian dari banyaknya lika-liku komunikasi pemerintahan di era digital yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, lika-liku diatas merupakan beberapa hambatan paling besar dalam komunikasi pemerintahan di era digital sehingga kita bisa melihat masih banyaknya lika-liku yang mewarnai proses komunikasi pemerintahan di era digital ini.
       

Dari lika-liku yang telah dijabarkan diatas, maka tampak bahwa komunikasi pemerintahan yang ada saat ini belum dikatakan maksimal sebab masih menemui beberapa hambatan-hambatan yang ada yang kemudian menjadi lika-liku dalam komunikasi pemerintahan. Dari hambatan dan lika-liku diatas, maka seharusnya kita bisa melihat dan menangani lika-liku dalam komunikasi pemerintahan tersebut dengan melakukan beberapa upaya. Beberapa upaya tersebut diantaranya yaitu:

1.Meningkatkan dan memaksimalkan media sosial yang telah dimiliki masing-masing daerah dengan cara rutin memperbarui informasi yang ada
2.Bagi daerah yang belum memiliki media sosial agar segera digalakkan untuk memiliki minimal 1 media sosial yang ada sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat
3.Mengoptimalkan SDA pemerintahan yang ada agar dapat menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi
4.Memiliki strategi dalam memberikan informasi di media sosial
5.Meningkatkan sistem yang lebih mendukung untuk terciptanya komunikasi pemerintahan secara digital

Dengan adanya upaya-upaya pencegahan tersebut diharapkan kedepannya lika-liku komunikasi pemerintahan yang ada segera dapat teratasi dan menjadi pelajaran kedepannya untuk menghadapi perubahan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat ini.

Di era digital, komunikasi pemerintahan tentunya dituntut agar tetap berjalan sebagaimana fungsinya. Salah satunya yakni melalui strategi komunikasi pemerintah yang tepat, dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Adanya media sosial sangat berperan dan membawa dampak positif bagi komunikasi pemerintahan karena penyebaran informasi dapat dilakukan melalui media sosial. 

Akan tetapi, ternyata masih ada lika-liku komunikasi pemerintahan yang terjadi saat ini diantaranya kurangnya pengoptimalan media sosial yang dimiliki di tiap-tiap daerah, pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif, belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government. 

Oleh sebab itu, untuk mengatas hal tersebut, dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi yaitu dengan meningkatkan dan memaksimalkan media sosial yang telah dimiliki masing-masing daerah, bagi daerah yang belum memiliki media sosial agar segera digalakkan untuk memilikinya, mengoptimalkan SDA pemerintahan yang ada, memiliki strategi dalam memberikan informasi di media sosial, dan meningkatkan sistem yang lebih mendukung untuk terciptanya komunikasi pemerintahan secara digital.

Untuk menghadapi lika-liku pemerintahan yang ada, maka sebaiknya dilakukan upaya-upaya penanggulangan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya.

IDENTITAS PENULIS

NAMA            : SULISTIAWATI
PEKERJAAN : Mahasiswi Universitas Riau
TEMPAT TINGGAL : Siak Sri Indrapura