Mamuju -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  HAM Sulawesi Barat, Parlindungan mengatakan bahwa jajarannya akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada Pemerintah daerah di Sulawesi Barat dalam hal penyusunan produk hukum daerah.
Parlindungan menilai, jajarannya telah berkomitmen untuk terus Berkontribusi pada pembangunan hukum.
"Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan dan fasilitasi produk hukum" lanjut salah satu Kakanwil unit wilayah dibawah pimpinan Menkumham, Yasonna itu
Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju kembali membahas  Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2024 yang dilaksanakan Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Pemda Mamuju. (15/2)
Dalam pembahasan draft Peraturan Bupati itu, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang diwakili Sejumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan memaparkan draft yang telah disusun.
Tim perancang Per UU memberikan masukan agar judul disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019, sehingga judul diubah dari draft yg diberikan dari pemrakarsa;
Tim dari Kemenkumham Sulbar juga berharap agar materi muatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait dan aplikasi yang digunakan.
Hasil dari pembahasan Ranperbup itu menyisakan lampiran dari pemrakarsa
Sementara itu, dalam pembahasan itu dihadiri Sekretaris BKAD, Kabag Hukum Setda Kab. Mamuju, pihak Inspektorat Kab. Mamuju, Kepala Seksi Perencanaan Keuangan Setda Kab. Mamuju dan Kasubag Perundang-undangan Setda Kab. Mamuju Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
