Kakanwil Parlindungan Resmi Lakukan Kerja Sama dengan 6 OBH di Sulbar, Berikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat

Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan  berharap bantuan hukum yang diselenggarakan jajarannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin.

Hal tersebut disampaikan oleh Kakanwil Parlindungan saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023, Senin (16/1/2023) di Aula Pengayoman, Kantor Wilayah.

Kakanwil yang didampingi oleh Kadivyankumham Rahendro Jati, mengatakan secara konstitusional negara menjamin hak setiap orang di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut adalah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Baca juga: Kemenkumham Sulbar Dukung Kerja Sama antara Kemenkumham dan LPSK, Berikan Kepastian Hukum kepada Masyarakat

Tahun ini, sebanyak 6 (enam) Pemberi Bantuan Hukum di Sulawesi Barat yang akan melaksanakan program Bantuan hukum gratis kepada msayarakat kurang mampu, untuk itu kepada OBH Parlindungan meminta untuk melaksanakan program Bantuan hukum ini dengan sebaik-baiknya.

Sehingga, melalui kesempatan itu, Parlindungan berharap agar masyarakat mengakses Bantuan hukum ini.

"Sebagai wujud Negara hadir di tengah-tengah masyarakat" lanjut salah satu Pimpinan Unit Wilayah Institusi Menkumham, Yasonna itu

Baca juga: Kakanwil Parlindungan Bersama Jajaran Gencar Bangun Kerjasama, Hari Ini Temui Kakanwil Kemenag

Lebih jauh, Kakanwil menyampaikan kegiatan bantuan hukum pada tahun 2023 merupakan output Prioritas Nasional yang mendapat pantauan dari Bappenas dan Kantor Staf Presiden (KSP).  

"Sehingga untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik antara kita bersama. Saya minta kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melakukan kerjasama yang sinergis dengan seluruh elemen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, baik di Bidang Hukum Kantor Wilayah maupun dengan seluruh UPT dilingkungan Kantor Wilayah," sambung Kakanwil.

Baca juga: Bahas Raperda Bantuan Hukum di Gedung DPRD, Ini Masukan Pihak Kemenkumham Sulbar

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati menyebut bahwa mengacu pada pelaksanaan bantuan hukum tahun 2022 yang lalu, sejumlah OBH di Sulbar juga melaksanakan hal yang sama, sehingga Ia menyampaikan apresiasi kepada para Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di Sulawesi Barat.

"Sesuai dengan data di aplikasi SIDBANKUM (Sistem Database Bantuan Hukum), total jumlah masyarakat miskin yang telah mendapatkan bantuan hukum di Sulawesi Barat pada tahun 2022 adalah sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang/perkara di pada litigasi dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan pada Non Litigasi dan senyerapan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun 2022 dapat mencapai prosentase 100%," pungkasnya.