(Dokpri)
Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dilakukan.
Menurutnya, pengembangan SDM adalah suatu keharusan dalam menjawab tantangan dengan meningkatnya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas suatu organisi pemerintah.
"Aparatur Sipil Negara atau ASN harus mampu mengikuti perkembangan zaman, apalagi semakin kedepan kita harus mampu memenuhi seluruh kebutuhan akan layanan bagi masyarakat" lanjutnya
Dalam kesempatan yang sama itu, Faisol Ali menilai upaya untuk mengembangkan kompetensi SDM di Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.
"Seperti halnya hari ini, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara menggelar Diklat Manajemen Risiko, yang salah satu tujuannya dalam rangka melakukan pembinaan dan mengembangkan kompetensi bagi ASN di Kemenkumham" sambung salah satu Kakanwil Institusi Menkumham, Yasonna itu (9/12)
Sementara itu, dalam kegiatan yang sama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Asep Kurnia berharap para peserta Diklat memahami pentingnya Manajemen Risiko, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi telah mampu memahami risiko dan cara menanggulangi risiko.
"Manajemen Risiko sangat dibutuhkan oleh instansi pemerintah dalam hal menyusun matriks identifikasi risiko dalam menunjang maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi" tutur Asep
Ia juga meminta, seluruh peserta terus mengembangkan komptensi yang dimiliki, dengan mengikuti pelatihan ini dengan baik, berkomunikasi dan menjaga sikap dengan baik.
Sehingga, kata Asep, peserta dapat memahami betapa pentingnya Manajemen Risiko. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi para peserta mampu memahami risiko yang ada dan cara menanggulangi risiko tersebut.Â
"Mari kita tingkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang semakin Berakhlak sehingga dapat meningkatkan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi pemerintahan," ujarnya.
Pelatihan Manajemen Risiko ini diikuti sebanyak 40 peserta dari Wilayah Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang terdiri dari Pejabat dan Pegawai yang menangani Manajemen Risiko pada Satuan Kerja masing-masing. Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H