Mamuju - Kepala Divisi Administrasi Slamet Pramoedji berharap kegiatan Supervisi Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 menjadi landasan awal sebagai perencanaan target kinerja dan kegiatan satuan kerja di tahun 2023 menjadi salah satu pilar pembangunan reformasi birokrasi di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.
Menurutnya, Penyelenggaraan Supervisi Penyusunan RKAKL dilakukan untuk mewujudkan sinergitas dalam tataran perencanan dan pengganggaran.(7/9)
"Serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dan anggaran, sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengendalian terhadap kegiatan, dan penyusunan perencanaan kegiatan yang terukur dengan memperhitungkan ketersediaan pagu anggaran" lanjut salah satu Pimti Institusi Menkumham Yasonna itu
Hal tersebut dilaksanakan sebagai langkah persiapan dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran pada tahun 2023, dengan memperhatikan target output yang disesuaikan dengan postur anggaran 2023 dan ketersediaan pagu tahun 2023.
Kadivmin beharap melalui kegiatan ini para peserta dapat memenuhi unsur-unsur perencanaan dan pengangguran serta melakukan pemenuhan terhadap data dukung rencana kerja dan anggaran yang disusun untuk meminimalisasi adanya blokir pagi yang disebabkan oleh kurangnya data dukung.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali agar penyusunan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan utama dalam rangka mendukung peningkatan kinerja.
Penyelenggaraan kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapa oemar seno aji Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, dan diikuti oleh penyusun RKA-K/L Kanwil dan para operator RKA-K/L pada Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Keimigrasian, yang dilaksanakan dari tanggal 6 hingga 8 September 2022
