Berbagi Pengalaman dari Proses Sertifikasi RSPO (Bagian 1)

Billy M Hasbi sudah lebih dari lima tahun bergabung dengan Solidaridad, sebuah lembaga nirlaba yang memfokuskan diri pada pemberdayaan petani mandiri, perubahan iklim, dan kelestarian serta keberlanjutan rantai pasok. Ada berbagai pengalaman yang bisa dibagi oleh Billy, salah satunya adalah tentang proses sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Dalam kesehariannya, Billy beserta timnya di Kalimantan Barat dan Timur melakukan pendampingan untuk petani kelapa sawit mandiri yang ingin belajar tentang Good Agricultural Practices (GAP) dan ingin menjalani sertifikasi RSPO.

Billy menyatakan bahwa untuk memenuhi semua prinsip dan kriteria sertifikasi RSPO, para petani mandiri biasanya disarankan untuk berkelompok atau bergabung dalam kelompok tani. Pendampingan kemudian akan dilakukan untuk memastikan kelompok tani tersebut beserta anggotanya telah paham akan tata kelola organisasi yang baik serta dibekali dengan teknik pertanian dan budidaya yang ramah lingkungan. RSPO sendiri mensyaratkan beberapa prinsip dan kriteria yang secara ketat akan diawasi serta diaudit.

Prinsip 1: Mengoptimalkan Produktivitas, Efisiensi, Dampak Positif, dan Ketahanan.

Untuk memenuhi prinsip ini, organisasi petani perlu difasilitasi pembetukan entitas legalnya agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui negara. Bentuknya bisa berupa akta pendirian yang disahkan oleh notaris atau Surat Keputusan pembentukan kelembagaan petani yang disahkan oleh Dinas terkait dari pemerintah, sesuai bentuk kelembagaan petani yang dibentuk. Pendampingan pasca pembentukan juga tetap dilakukan agar organisasi petani tersebut memiliki kapasitas dalam mematuhi Standar Pekebun Swadaya RSPO. Dalam legalitas organisasi petani ini, harus ada sedikitnya struktur kepengurusan dan Manajer Kelompok.

Setiap petani sawit mandiri yang difasilitasi perlu menyatakan secara tertulis dalam Lembar Pernyataan Komitmen yang ditandatangani sesuai anjuran pedoman sertifikasi RSPO. Lembar ini harus ditandatangani secara sukarela tanpa paksaan.

Sistem Kendali Interal (Internal Control System - ICS)

Proses berikutnya, organisasi petani perlu memiliki Sistem Kendali Internal (SKI) atau Internal Control System (ICS) dalam menjalankan program kerjanya. ICS ini merupakan sebuah unit yangterdiri dari beberapa anggota tim yang bertugas memastikan pemenuhan semua persyaratan kelayakan pengelolaan organisasi, pengelolaan keuangan, memastikan praktik budidaya terbaik termasuk menyelesaikan pelatihan tentang mekanisme penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit, serta melaksanakan audit internal untuk organisasi.

Hal-hal yang menjadi ranah pekerjaan ICS di antaranya adalah dokumentasi Standard Operational Procedures (SOP) atau Prosedur Operasional Standar, jadwal pelatihan, pencatatan basisdata petani yang sudah dilatih sebagai pemenuhan persyaratan sebelum dilakukannya audit sertifikasi dan memastikan setiap anggota telah mengikuti pelatihan. Yang terakhir adalah melakukan audit internal. Seluruh proses dan keputusan juga harus diketahui serta dipahami oleh anggota, sebagai bentuk pelaksanaan tata kelola organisasi yang adil dan transparan.

Selain itu, Manajer Kelompok bersama ICS perlu diberi pendampingan untuk membuat perencanaan dan pemantauan pengelolaan keuangan organisasi yang berkelanjutan. Bisa juga organisasinya sendiri langsung difasilitasi untuk menyusun rencana bisnis sebagai upaya berkelanjutan operasional organisasi.

Pengelolaan Kebun Secara Efektif

Masih dalam kebutuhan pemenuhan prinsip kesatu dari RSPO, pendamping organisasi petani juga perlu memastikan petani  atau pekebun dampingannya memiliki kemampuan mengelola kebun secara efektif. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa petani dampingan telah mengikuti dan menyelesaikan rangkaian pelatihan Good Agricultural Practices (GAP) dan tata kelola kebun, yang meliputi pengoperasian, pemantauan, dan perencanaan usaha perkebunan. Pelatihan tersebut mencakup topik-topik tentang penyimpanan catatan untuk produksi, termasuk catatan transaksi input produksi dan hasil panen.

Untuk setiap pelatihan yang dilakukan, terdapat catatan atau dokumentasi kegiatannya. Materi yang disampaikan, terutama untuk pelatihan GAP dan tata kelola kebun, mencakup pengelolaan teknis budidaya, pemupukan, dan pengendalian hama. Dari rangkaian pelatihan ini, petani diharapkan mampu menerapkan disiplin pencatatan tata kelola kebun serta transaksi TBS mereka. 

Dalam prosesnya, organisasi petani harus selalu melakukan perencanaan pelatihan yang diperlukan, melalui rapat koordinasi rutin antara pengurus dan anggota. Pelatihan yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan upaya keberlanjutan yang akan terus dilakukan sesuai kebutuhan pemenuhan standar keberlanjutan pengelolaan kebun yang efektif.

Untuk kegiatan pemantauan pengelolaan kebun yang efektif, pengurus organisasi petani melakukan pemantauan kepada anggotanya secara rutin untuk memastikan teknik budidaya yang baik terus diterapkan, pencatatan input pertanian dan hasil panen juga terus dilaksanakan dengan tertib, serta transaksi TBS juga tercatat dengan baik. 

Pekebun Melaksanakan Praktik Perkebunan yang Baik (GAP) di Kebunnya

Selain menandatangani Lembar Pernyataan Komitmen, petani juga harus menerapkan poin-poin yang tercantum dalam lembar komitmen tersebut, salah satunya adalah tentang pelaksanaan GAP di kebun masing-masing. Secara umum, pelatihan GAP mencakup materi tentang pemupukan, penggunaan pestisida, penanganan kemasan bekas pestisida, cara memanen TBS dengan baik, tata cara pembangunan kebun baru yang ramah lingkungan, dan pengendalian hama terpadu (PHT).

Pemahaman dan penerapan praktik GAP di kebun masing-masing merupakan elemen terpenting yang harus dicapai oleh para petani. Pemantauan dalam bentuk kunjungan lapangan akan dilakukan oleh ICS atau pengurus organisasi petani. Ketertiban pencatatan penjualan TBS dan pemantauan produktivitas kebun juga dilaksanakan seiring dengan pemantauan lapangan.

================

(bersambung ke bagian 2)