Mohon tunggu...
Suko Waspodo
Suko Waspodo Mohon Tunggu... profesional -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

amrih mulya dalem gusti

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Tagar Ganti Kamar

29 Agustus 2018   11:55 Diperbarui: 29 Agustus 2018   12:13 500
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Peristiwa terbaru dicokoknya Nur Mahmudi politikus kader PKS oleh pihak kepolisian sebagai tersangka korupsi menambah deretan panjang para kader partai yang berperilaku busuk dan besar kemungkinan masuk bui. Apakah ini menandakan bahwa partai menjadi tempat pengaderan calon koruptor? Tentu saja tidak.

Kemungkinan yang terjadi adalah ada banyak orang yang menggunakan partai sebagai sarana meraih ambisi kekuasaan dan kemudian melakukan perbuatan busuk korupsi. Namun bisa juga terjadi bahwa seseorang mulanya merupakan kader partai yang baik dan terpuji di mata rakyat namun begitu berkuasa lalu tergoda untuk bertindak korup.

Politik sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kekuasaan memang rawan untuk terjebak dalam perilaku serakah korupsi, power tends to corrupt. Kecenderungan ini kian diperparah oleh tradisi di mana para kader partai yang memperoleh kekuasaan lalu menjadi petugas partai yang harus membiayai kehidupan partainya. Tentu mereka tidak mau gaji atau tunjangan mereka sebagai pejabat diserahkan sebagian untuk partai, maka kemudian mereka melakukan segala cara untuk bisa korupsi.

Dalam perpolitikan semestinya partai memiliki mesin bisnis yang mendukung kehidupan partai. Idealisme untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara demi kesejahteraan rakyat hanya mungkin tercapai secara bersih apabila ada dukungan dana yang bersih pula. 

Di negeri ini sudah mulai ada beberapa partai yang memiliki mesin bisnis untuk mendanai idealisme para politisi di partai yang bersangkutan. Tradisi meniadakan politik mahar merupakan awal yang baik dan bijak yang patut kita dukung.

Para politisi yang ingin terlibat di dalam kekuasaan dan atau menjadi wakil rakyat seharusnya adalah orang-orang yang tidak lagi berorientasi kekuasaan untuk memperkaya diri. Idealisme politik yang bersih hanya mungkin tercapai apabila politisinya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan tetap bermartabat.

Apabila para politisi hanya berorientasi memperkaya diri dengan perilaku busuknya maka wajar saja kalau deretan politisi dan kader partai semakin banyak yang menghuni penjara. KPK serta aparat penegak hukum lainnya harus kita dukung untuk semakin jeli dan trengginas dalam tugasnya. Perburuan tikus alias koruptor harus semakin serius. Dengan demikian bagi para koruptor senantiasa hanya akan berlaku #GantiKamar alias berpindah dari kenikmatan hidup mewahnya ke kamar penjara atau kalau perlu ke kamar mayat dan selanjutnya ke neraka.

Pancasila harga mati, kesejahteraan rakyat terwujud nyata dan merata.  Merdeka !!!

***

Solo, Rabu, 29 Agustus 2018

'salam kritis penuh cinta"

Suko Waspodo

suka idea

antologi puisi suko

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun