Semakin banyak kementerian, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh negara.
Sebuah laporan yang dirilis oleh lembaga riset fiskal menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah kementerian dapat mengarah pada inefisiensi birokrasi, karena sering kali tugas-tugas yang ada saling tumpang tindih.Â
Misalnya, kementerian yang menangani ekonomi digital bisa saja memiliki tumpang tindih dengan kementerian yang menangani industri teknologi, sehingga alokasi anggaran menjadi boros.
Tidak hanya itu, bertambahnya kementerian juga dapat menyebabkan fragmentasi dalam pengambilan kebijakan. Ketika banyak kementerian bekerja pada isu yang sama, tanpa ada koordinasi yang baik, keputusan-keputusan kebijakan bisa menjadi saling bertabrakan dan membingungkan bagi publik.Â
Akibatnya, anggaran yang sudah dialokasikan untuk proyek tertentu menjadi tidak optimal karena adanya kebingungan atau tarik-ulur kepentingan antara kementerian.
Pemborosan yang Terjadi
Pemborosan anggaran dalam konteks banyaknya menteri sering kali terjadi dalam bentuk biaya-biaya yang tidak sepenuhnya mendukung kesejahteraan masyarakat. Biaya operasional yang besar, seperti pembangunan gedung kementerian baru, pengadaan fasilitas, atau perjalanan dinas yang sering dilakukan oleh menteri dan staf, bisa menjadi contoh nyata.Â
Selain itu, tunjangan yang diberikan kepada menteri sering kali menjadi sorotan karena dianggap tidak seimbang dengan kontribusi yang diberikan oleh kementerian yang mereka pimpin.
Fokus pemerintah seharusnya lebih diarahkan pada efisiensi. Memperbanyak kementerian bukan berarti otomatis memperbaiki kinerja pemerintahan. Sebaliknya, bisa saja yang terjadi adalah inflasi birokrasi yang justru membuat pengambilan keputusan semakin lambat dan kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran.Â
Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan kementerian, dengan mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi.
Solusi untuk Mengurangi Pemborosan
