Tantangan Zaken Kabinet dalam Sistem Politik Indonesia
Namun, meski terlihat ideal, penerapan zaken kabinet di Indonesia tidak lepas dari tantangan besar. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi adalah:
1. Kekuatan Politik Partai:Â Sistem politik Indonesia yang multipartai menjadikan partai politik sebagai aktor penting dalam pengambilan keputusan. Pembentukan kabinet biasanya melibatkan distribusi kekuasaan untuk menjaga koalisi yang stabil. Zaken kabinet, yang cenderung netral secara politik, dapat mengurangi kekuatan partai, sehingga sulit diterima dalam situasi politik saat ini.
2. Dukungan Parlemen: Zaken kabinet yang tidak memiliki afiliasi politik akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), karena parlemen Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan partai. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang diusulkan oleh kabinet tersebut tidak mendapatkan persetujuan, yang berujung pada kebuntuan politik.
3. Keterlibatan Publik: Masyarakat Indonesia, khususnya konstituen partai politik, mungkin merasakan kurangnya keterlibatan langsung dalam pemerintahan jika zaken kabinet diterapkan. Ini dapat mengurangi legitimasi politik pemerintah di mata rakyat.
4. Sumber Daya Ahli:Â Meskipun Indonesia memiliki banyak individu berkompeten di berbagai bidang, ada tantangan dalam menemukan ahli yang juga mampu menjalankan tugas administratif dan kepemimpinan politik yang efektif. Tidak semua teknokrat memiliki kemampuan manajerial dan diplomasi yang dibutuhkan dalam pemerintahan.
Sejarah dan Kasus Zaken Kabinet di Indonesia
Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, konsep zaken kabinet pernah beberapa kali dicoba, meski tidak sepenuhnya diterapkan. Salah satu contoh yang mendekati adalah kabinet pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana beberapa menteri diangkat berdasarkan keahlian mereka di bidang tertentu, terutama selama era Demokrasi Terpimpin. Namun, pada kenyataannya, pengaruh politik tetap kuat dalam pembentukan kabinet.
Di era modern, kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo juga beberapa kali memasukkan teknokrat ke dalam jajaran menteri, meskipun tidak sepenuhnya menerapkan model zaken kabinet. Beberapa menteri yang dianggap teknokrat, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir, menunjukkan bahwa teknokratik dalam kabinet memiliki tempat, namun tetap harus bekerja dalam lingkungan politik yang kompleks.
Prospek di Masa Depan
Meskipun zaken kabinet menghadapi banyak tantangan di Indonesia, bukan berarti konsep ini tidak mungkin diterapkan di masa depan. Dalam situasi politik yang semakin dinamis, ada kemungkinan bahwa masyarakat dan aktor politik akan mencari alternatif model pemerintahan yang lebih fokus pada hasil ketimbang kepentingan partai politik. Selain itu, dengan semakin berkembangnya kesadaran publik tentang pentingnya kualitas tata kelola pemerintahan, zaken kabinet bisa menjadi bagian dari reformasi besar dalam sistem politik Indonesia.
