Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, diperlukan reformasi menyeluruh di tubuh DPR. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah yang diambil oleh para wakil rakyat. Proses seleksi anggota DPR harus lebih ketat, dengan menekankan pada kualitas, rekam jejak, dan komitmen terhadap kepentingan publik.
Selain itu, perlu adanya mekanisme yang memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses legislasi. Rakyat harus memiliki akses yang lebih luas untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, baik melalui mekanisme formal seperti dengar pendapat maupun melalui media dan teknologi yang semakin berkembang. Dengan demikian, DPR dapat kembali menjadi lembaga yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
Penutup
Pembusukan DPR adalah fenomena yang serius dan mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia. Namun, munculnya parlemen jalanan menunjukkan bahwa rakyat tidak akan tinggal diam ketika wakil-wakil mereka di parlemen tidak lagi menjalankan amanah dengan baik. Parlemen jalanan menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan dan kegagalan institusi formal.
Namun, untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan, parlemen jalanan perlu dikombinasikan dengan reformasi mendasar di tubuh DPR. Hanya dengan demikian, DPR dapat kembali menjadi lembaga yang dipercaya dan dihormati oleh rakyat, dan demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dengan sehat.
***
Solo, Sabtu, 24 Agustus 2024. 7:43 am
Suko Waspodo
