Sementara itu, asap yang timbul karena pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, akan  membumbung ke atmosfer bumi. Rasanya, seorang siswa SD pun mengetahui bahwa asap hasil pembakaran hutan akan membuat nafasnya menjadi sesak dan di buku-buku mata pelajaran SD pun tertulis bahwa kebakaran hutan yang menghasil  gas CO2 akan berisiko untuk meningkatkan efek rumah kaca atau meningkatnya suhu bumi.
Penulis berharap, pembaca dapat memahami bahwa kedudukan di pemerintahan Indonesia bukan ditempati oleh orang-orang lulusan SD. Mereka yang memegang kendali atas berjalannya pemerintahan di negara ini adalah orang-orang berpendidikan tinggi. Layaknya orang berpendidikan tinggi yang mampu membedakan sesuatu yang salah dan sesuatu yang benar, maka seperti itulah seharusnya para pemangku kebijakan berpikir.Â
Jika terdapat isu atau tuduhan yang dilontarkan untuk pemerintah, maka hal yang paling bijak untuk dilakukan adalah mawas diri dengan melakukan evaluasi. Setelah itu, jika yang dituduhkan memang benar terjadi, maka pemerintah harus segera menyusun strategi untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi.Â
Setelah melakukan evaluasi atas dampak nyata pembukaan lahan perkebunan sawit, maka pemerintah berkewajiban untuk merancang suatu program strategis untuk mengurangi atau bahkan memperbaiki dampak negatif dari pembukaan lahan perkebunan sawit.
Dalam kaca mata penulis, respon seorang presiden sebagai pemimpin dan penguasa suatu negara merupakan wujud dari respon pemerintah. Seorang yang berada di pusat kekuasaan merupakan tokoh publik yang setiap komunikasi yang ia dalam bermedia sosial sebagai bentuk penyampaian pesan kepada publik.Â
Cuitan Presiden Joko Widodo yang diunggah pada akun twitter pribadinya terkait tanggapannya terhadap tudingan Uni Eropa atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan sawit dapat dinilai sebagai komunikasi publik. Oleh karena itu sangat penting merancang respon matang untuk menanggapi isu negatif yang disampaikan Uni Eropa.
ISPO Sebagai Respon
Mengutip www.ispo-org.or.id Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan sebagai wujud partisipasi mengurangi emisi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.Â
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Perpres ini dikeluarkan pada 13 Maret 2020, tepat di tengah serangan kampanye negatif produk kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa.Â
Melalui perpres ini, diharapkan dapat memberi legalitas atas perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan memperhatikan pengelolaan yang layak secara sosial, ekonomi dan lingkungan.
Komunikasi Lingkungan Berkelanjutan
