Perjuangan KH Wahid Hasyim Menuju Kemerdekaan Indonesia

PERJUANGAN KH WAHID HASYIM MENUJU KEMERDEKAAN INDONESIA

Oleh: Sukir Santoso

KH Wahid Hasyim adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, baik sebagai seorang ulama maupun sebagai pemimpin politik yang memiliki pengaruh besar dalam perjuangan bangsa. Beliau adalah putra KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sebagai seorang intelektual dan pejuang kemerdekaan, KH Wahid Hasyim berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta memperjuangkan peran Islam dalam kehidupan berbangsa.

Awal Kehidupan dan Pendidikan

Lahir pada 1 Juni 1914 di Jombang, Jawa Timur, KH Wahid Hasyim merupakan putra KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan ulama besar yang sangat dihormati di Indonesia. KH Wahid Hasyim tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat kuat dengan nilai-nilai keislaman. Ia dibesarkan di Pondok Pesantren Tebuireng, yang saat itu sudah dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam terkemuka di Indonesia.

Sejak usia dini, KH Wahid Hasyim sudah mendapatkan pendidikan agama yang ketat dari ayahnya dan ulama-ulama lain di pesantren tersebut. Selain belajar Al-Qur'an, tafsir, fikih, dan hadis, ia juga mempelajari ilmu bahasa Arab, sehingga menguasai kitab-kitab klasik dalam tradisi Islam. Di bawah bimbingan KH Hasyim Asy'ari, ia tidak hanya diajarkan ilmu agama secara mendalam tetapi juga nilai-nilai kepemimpinan dan kecintaan pada tanah air.

Ketika berusia sekitar 15 tahun, Wahid Hasyim mulai memperlihatkan ketertarikannya pada ilmu pengetahuan umum yang lebih modern. Pada tahun 1932, dalam usia sekitar 18 tahun, ia memutuskan untuk pergi ke Mekkah guna memperdalam ilmu agama dan memperluas wawasan tentang dunia Islam. Selama berada di Mekkah, Wahid Hasyim tidak hanya belajar di lingkungan Masjidil Haram tetapi juga berdiskusi dengan tokoh-tokoh intelektual Islam dari berbagai negara, seperti Mesir dan India.

Di sana, ia terpapar pada pemikiran Islam modern yang berkembang di dunia Islam saat itu, termasuk gagasan pembaruan dalam Islam dan bagaimana umat Islam bisa berperan lebih luas di era modern. Pengalaman ini membentuk pola pikirnya yang inklusif dan moderat, serta menumbuhkan keinginannya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam yang adaptif dan relevan dengan konteks Indonesia.

Sekembalinya ke Indonesia, KH Wahid Hasyim berupaya menerapkan pemikiran-pemikiran modern yang ia peroleh. Di pesantren Tebuireng, ia memperkenalkan kurikulum yang memadukan pendidikan agama dan umum. Ia menambahkan pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah ke dalam sistem pendidikan pesantren yang sebelumnya lebih fokus pada pelajaran agama. Langkah ini dianggap sebagai terobosan di kalangan pesantren dan menjadi salah satu kontribusi besarnya dalam memperbarui sistem pendidikan Islam di Indonesia.

Aktivitas Melalui Nahdlatul Ulama (NU)

Setelah kembali dari Mekkah ke Indonesia pada tahun 1934, KH Wahid Hasyim mulai aktif berkontribusi dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Di usia muda, Wahid Hasyim telah memiliki pandangan progresif tentang pentingnya pendidikan bagi umat Islam Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan dunia modern. Keinginannya adalah agar NU dapat mempersiapkan umat Islam Indonesia menjadi bagian dari bangsa yang merdeka, mandiri, dan tidak tertinggal oleh bangsa lain.

Sebagai bentuk kontribusinya, Wahid Hasyim mendirikan lembaga pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan pengetahuan umum, sebuah inovasi yang cukup revolusioner di kalangan pesantren pada masa itu. Salah satu upayanya adalah mendirikan Madrasah Nizamiyah, yang menyisipkan mata pelajaran umum seperti matematika, geografi, dan sejarah ke dalam kurikulum agama yang sudah ada. Pendidikan model ini adalah sesuatu yang baru dan sempat memicu perdebatan di lingkungan pesantren, namun Wahid Hasyim yakin bahwa umat Islam perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia.

Selain dalam bidang pendidikan, KH Wahid Hasyim juga berperan penting dalam memperkuat organisasi NU. Pada tahun 1940-an, ia terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah partai politik yang didirikan untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam di Indonesia. Meskipun Jepang saat itu mengontrol berbagai organisasi di Indonesia, Wahid Hasyim tetap memperjuangkan agar suara umat Islam bisa diperhitungkan dalam pemerintahan pendudukan Jepang.

Sebagai pemimpin yang berpikiran luas, ia berusaha memperkenalkan cara-cara baru dalam pengelolaan organisasi. Di antaranya adalah memperkenalkan cara pengorganisasian yang lebih sistematis dan efektif. Ia mendorong para pemuda NU untuk aktif dalam kegiatan sosial-politik yang tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan. KH Wahid Hasyim mendirikan Lajnah Pendidikan Ma'arif NU, sebuah lembaga di bawah NU yang khusus bergerak dalam pendidikan, guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia dan menguatkan dasar-dasar intelektual Islam di kalangan generasi muda.

Selain itu, Wahid Hasyim menyadari peran penting media dalam menyebarkan gagasan kemerdekaan dan nasionalisme. Oleh karena itu, ia mendukung penerbitan Majalah Soeara Nahdlatul Oelama sebagai media yang menyuarakan aspirasi dan perjuangan NU. Majalah ini digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan sebagai sarana pembelajaran bagi kaum muda.

Dengan semangat nasionalisme yang tinggi, KH Wahid Hasyim mengajak masyarakat, khususnya umat Islam, untuk berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia tidak bisa terus hidup di bawah penjajahan, dan Islam memiliki peran penting dalam perjuangan membebaskan bangsa dari belenggu kolonialisme. Wahid Hasyim melihat bahwa Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dapat menyatukan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Baginya, ajaran Islam tentang keadilan dan kemerdekaan adalah dasar yang kuat bagi upaya pembebasan bangsa.

Peran dalam Mendorong Nasionalisme dan Kebangkitan Rakyat

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), KH Wahid Hasyim menyadari bahwa situasi yang sulit bisa dijadikan peluang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia terlibat aktif dalam mobilisasi masyarakat melalui organisasi-organisasi Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai seorang ulama sekaligus tokoh nasionalis, Wahid Hasyim memahami pentingnya memanfaatkan organisasi-organisasi Islam untuk menggerakkan kesadaran nasional dan mengkonsolidasikan kekuatan umat Islam dalam menghadapi Jepang. Ia juga mendukung pembentukan berbagai lembaga dan program yang memungkinkan peran masyarakat Muslim dalam perjuangan kemerdekaan.

KH Wahid Hasyim berperan besar dalam memperkuat Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), yang awalnya didirikan sebagai federasi organisasi Islam untuk menyatukan aspirasi umat Islam dalam pemerintahan Jepang. Masyumi menjadi wadah utama bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk menyuarakan keinginan akan kemerdekaan serta berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Melalui Masyumi, Wahid Hasyim mendorong masyarakat Muslim agar berani menyuarakan hak mereka dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara damai dan terorganisasi.

Selain itu, KH Wahid Hasyim juga menjadi anggota Chuo Sangi In, yaitu Dewan Penasihat Pusat yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa Jepang "melibatkan" pemimpin-pemimpin Indonesia dalam pemerintahan. Meski Dewan ini berada di bawah kendali Jepang dan memiliki fungsi terbatas, KH Wahid Hasyim memanfaatkan kesempatan ini untuk menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia. Ia menekankan kepada pihak Jepang bahwa rakyat Indonesia mendambakan kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Dalam pertemuan-pertemuan di Chuo Sangi In, Wahid Hasyim sering kali membawa isu-isu penting terkait kesejahteraan rakyat, memperbaiki kondisi sosial, dan hak-hak rakyat.

Melalui perannya di Chuo Sangi In, KH Wahid Hasyim juga mampu mempertahankan semangat nasionalisme yang tidak pudar, meskipun di bawah pengawasan ketat Jepang. Ia berupaya untuk mengadvokasi kepentingan rakyat, termasuk di bidang ekonomi dan pendidikan. Selain itu, dalam berbagai kesempatan, ia mengajarkan kepada umat Islam bahwa jihad yang sebenarnya pada masa itu adalah perjuangan melawan penjajahan, memperjuangkan keadilan, serta menuntut kedaulatan bangsa Indonesia.

Pada masa itu, Jepang juga membentuk tentara sukarela seperti Heiho dan PETA (Pembela Tanah Air). KH Wahid Hasyim mendukung partisipasi masyarakat dalam organisasi-organisasi tersebut sebagai cara untuk memperkuat kemampuan militer rakyat Indonesia dan menggalang pengalaman berorganisasi. Melalui dukungannya terhadap PETA, Wahid Hasyim percaya bahwa pemuda-pemuda Indonesia bisa mendapatkan pengalaman militer yang kelak bermanfaat dalam mempertahankan kemerdekaan. Bahkan, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, banyak dari anggota PETA dan Heiho yang menjadi pejuang kemerdekaan dalam pertempuran mempertahankan Indonesia dari penjajahan Belanda.

Melalui keterlibatannya di organisasi-organisasi tersebut, KH Wahid Hasyim berhasil memupuk kesadaran nasional dan memperkuat tekad masyarakat Muslim untuk berjuang bersama elemen bangsa lain demi kemerdekaan Indonesia. Meskipun berada di bawah kendali Jepang, ia tetap mengobarkan semangat kemerdekaan dan menanamkan nasionalisme dalam hati rakyat, sehingga ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, masyarakat sudah memiliki mental siap untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut.

Peran dalam Kemerdekaan Indonesia

KH Wahid Hasyim memainkan peran yang sangat penting dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Ia terlibat langsung dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), badan yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara, undang-undang dasar, serta perangkat-perangkat dasar lainnya untuk negara yang baru akan berdiri. Dalam PPKI, Wahid Hasyim menjadi salah satu tokoh yang aktif menyuarakan pentingnya landasan negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang beragam, baik dari segi agama, suku, maupun budaya.

Sebagai ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), KH Wahid Hasyim memiliki pandangan bahwa Islam dan nasionalisme dapat berjalan beriringan dalam menciptakan negara yang berdaulat. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah dalam perdebatan mengenai dasar negara Indonesia yang diusulkan, yaitu Pancasila, yang bertujuan untuk mengakomodasi berbagai keyakinan yang ada di masyarakat. Pada saat itu, terdapat perdebatan yang cukup intens mengenai formulasi Piagam Jakarta, khususnya mengenai "tujuh kata" dalam kalimat Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. KH Wahid Hasyim dan tokoh-tokoh Islam lainnya akhirnya menyetujui perubahan ini demi persatuan bangsa, dengan mengubahnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

KH Wahid Hasyim percaya bahwa nilai-nilai agama bisa terwujud dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus tercantum secara eksplisit dalam konstitusi. Baginya, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama namun juga memungkinkan adanya keberagaman. Keputusan ini menjadi salah satu bukti kepemimpinan beliau yang mengutamakan persatuan bangsa dan menjaga harmoni di antara berbagai kelompok di Indonesia.

Selain peran dalam pembahasan dasar negara, KH Wahid Hasyim juga memberikan pemikiran yang matang dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Ia ingin agar konstitusi negara Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa sekaligus menghormati hak asasi setiap warga negara. Dalam berbagai sidang dan diskusi, Wahid Hasyim memperjuangkan kebebasan beragama dan toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Pemikirannya ini bertujuan agar setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, dapat hidup berdampingan secara damai dan setara di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepemimpinannya dalam PPKI turut mengukuhkan peran NU dan umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan serta dalam pembentukan negara Indonesia. Dengan bijaksana, Wahid Hasyim berusaha menyeimbangkan aspirasi umat Islam dan keinginan untuk membentuk negara yang inklusif. Sikap moderat dan komprominya pada masa itu turut menciptakan suasana harmonis di dalam PPKI, sehingga perumusan konstitusi berjalan dengan lancar dan mendapat persetujuan dari berbagai kalangan.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, KH Wahid Hasyim tetap melanjutkan perjuangannya untuk memastikan bahwa kemerdekaan yang telah diraih dapat dipertahankan dan diwujudkan dalam bentuk pemerintahan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Pemikiran-pemikirannya dalam PPKI tidak hanya menjadi fondasi penting bagi negara, tetapi juga menjadi contoh bagi generasi penerus tentang pentingnya toleransi, moderasi, dan persatuan dalam membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Peran KH Wahid Hasyim dalam Pertempuran Melawan Sekutu di Surabaya 

KH Wahid Hasyim memainkan peran penting dalam Pertempuran Surabaya pada Oktober hingga November 1945, terutama dalam menggalang semangat perlawanan rakyat dan merangkul ulama-ulama serta organisasi Islam untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan pemimpin Islam yang berpengaruh, ia bersama dengan ayahnya, KH Hasyim Asy'ari, turut berperan dalam memobilisasi dukungan moral dan spiritual dari umat Islam.

Salah satu kontribusi terbesar KH Wahid Hasyim dalam pertempuran ini adalah mendukung Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh NU pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini dipelopori oleh KH Hasyim Asy'ari, dan KH Wahid Hasyim ikut berperan dalam menyebarluaskan seruan jihad tersebut ke seluruh Jawa dan wilayah sekitarnya. Resolusi Jihad menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama (jihad fi sabilillah) bagi setiap Muslim. Seruan ini menjadi pendorong utama bagi banyak santri, ulama, dan masyarakat Surabaya untuk bangkit melawan pasukan Sekutu yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia.

KH Wahid Hasyim dan NU secara aktif menggerakkan umat Islam untuk ikut serta dalam pertempuran melawan pasukan Sekutu di Surabaya. Pengaruhnya memperkuat semangat juang para pejuang kemerdekaan dan membuat mereka lebih berani dalam mempertahankan kota. Pertempuran yang sangat sengit pada 10 November 1945---yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan---didukung oleh semangat jihad yang dibangun oleh Resolusi Jihad NU.

Melalui perannya ini, KH Wahid Hasyim tidak hanya menjadi bagian dari sejarah perlawanan di Surabaya, tetapi juga membuktikan bahwa nilai-nilai agama dapat memberi semangat yang kuat bagi perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Jabatan Menteri Agama Pertama di Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, KH Wahid Hasyim dipercaya untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun 1949, ia diangkat menjadi Menteri Agama dalam kabinet pertama RIS (Republik Indonesia Serikat) dan kemudian pada kabinet NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) setelah RIS beralih menjadi NKRI pada tahun 1950. Penunjukan Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada seorang ulama yang memiliki pandangan luas dan mampu menjembatani peran agama dalam kehidupan berbangsa.

Sebagai Menteri Agama, KH Wahid Hasyim berperan aktif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang latar belakang agama. Beliau memiliki visi bahwa setiap agama harus dihormati dan diberi tempat dalam pemerintahan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Salah satu kebijakan penting yang dirintisnya adalah memastikan agar hak-hak beragama terjamin bagi seluruh rakyat, sesuai dengan dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa.

KH Wahid Hasyim juga memiliki perhatian khusus terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri. Pada saat itu, pendidikan agama belum menjadi bagian resmi dari kurikulum sekolah-sekolah umum, dan beliau melihat pentingnya pembinaan nilai-nilai keagamaan bagi generasi muda. Oleh karena itu, salah satu kontribusi besarnya adalah merintis pembentukan kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri. Ia mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan nasional dengan cara yang inklusif, sehingga setiap siswa, tanpa memandang agama, bisa memperoleh pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinannya.

Selain itu, KH Wahid Hasyim berperan dalam mendirikan Departemen Agama yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan urusan keagamaan di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Departemen Agama tidak hanya berfokus pada Islam, tetapi juga mencakup agama-agama lain yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan kebijaksanaannya dalam mengelola keberagaman agama di Indonesia dan mengimplementasikan prinsip kebebasan beragama.

KH Wahid Hasyim juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan haji di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki jumlah jemaah haji yang sangat besar. Ia memperkenalkan sistem yang lebih terstruktur dan profesional dalam pengurusan haji, termasuk regulasi administrasi haji dan koordinasi pengiriman jemaah. Kebijakan ini menjadi cikal bakal dari sistem manajemen haji yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini.

Selain mengelola pendidikan dan urusan haji, KH Wahid Hasyim juga memperjuangkan kesejahteraan guru-guru agama dan memastikan mereka mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah. Ia memperkenalkan sistem penggajian untuk guru-guru agama di sekolah negeri, yang sebelumnya belum terstruktur dengan baik. Melalui kebijakan ini, guru-guru agama mendapatkan status yang setara dengan guru-guru lainnya, dan pendidikan agama menjadi lebih dihargai sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Kontribusi KH Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama membentuk dasar bagi hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Kebijakannya yang inklusif dan moderat meletakkan fondasi bagi keharmonisan antaragama di Indonesia dan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara. Hingga kini, kontribusi beliau tetap dihargai dan menjadi inspirasi bagi pengembangan kebijakan keagamaan di Indonesia.

Warisan dan Pengaruh KH Wahid Hasyim

Pengaruh KH Wahid Hasyim dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa sangatlah besar dan abadi. Beliau tidak hanya berperan dalam diplomasi dan pembentukan dasar negara, tetapi juga meletakkan fondasi bagi moderasi Islam di Indonesia. KH Wahid Hasyim adalah salah satu tokoh yang berhasil menjembatani nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip kebangsaan, menciptakan harmoni antara keduanya dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam.

Pemikirannya yang inklusif dan moderat dalam mengelola keragaman agama menjadi warisan yang tak ternilai bagi Indonesia. Beliau yakin bahwa Islam dan nasionalisme bukanlah hal yang bertentangan, melainkan bisa saling memperkuat. Hal ini terlihat jelas dari dukungannya terhadap Pancasila sebagai dasar negara, di mana ia percaya bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bisa mencakup semua keyakinan tanpa mengabaikan identitas keagamaan. Sikapnya yang mengutamakan persatuan, toleransi, dan kebersamaan dalam kemajemukan menjadi inspirasi bagi pendekatan kebijakan keagamaan di Indonesia hingga saat ini.

Sebagai Menteri Agama, KH Wahid Hasyim juga mewariskan kebijakan-kebijakan yang visioner, seperti integrasi pendidikan agama dalam kurikulum nasional dan pembentukan sistem pengelolaan haji yang terstruktur. Kebijakan ini menjadi dasar bagi berbagai upaya pemerintah dalam mengelola urusan agama secara profesional dan inklusif. Di sisi lain, usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan guru agama serta memperjuangkan status mereka di sekolah negeri menegaskan bahwa pendidikan agama adalah bagian integral dari pembentukan karakter generasi muda Indonesia.

Di kalangan Nahdlatul Ulama dan masyarakat Muslim Indonesia, KH Wahid Hasyim juga meninggalkan warisan intelektual dan spiritual. Sikapnya yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern dan keterbukaan terhadap perbedaan pemikiran telah membentuk pola pikir dan pendekatan moderat yang hingga kini dianut oleh NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pemikiran-pemikirannya terus diteruskan oleh generasi berikutnya, termasuk oleh putranya,

Gus Dur, atau KH Abdurrahman Wahid, yang menjadi Presiden Indonesia ke-4. Ia menjabat dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Gus Dur terpilih sebagai presiden setelah pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999, menggantikan Presiden BJ Habibie. Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh pluralisme dan toleransi.

KH Wahid Hasyim adalah sosok yang menggambarkan kesetiaan pada bangsa dan agama. Perjuangannya dalam kemerdekaan Indonesia serta upayanya dalam membangun landasan moral dan sosial bangsa menjadi bukti bahwa nilai-nilai keagamaan dapat sejalan dengan semangat kebangsaan. Oleh karena itu, beliau dikenang sebagai pahlawan nasional yang menginspirasi, mengajarkan bahwa agama bisa menjadi kekuatan positif yang mempererat persatuan bangsa. Warisannya dalam bidang pendidikan, kebijakan keagamaan, dan pemikiran moderat tetap relevan dan dihargai sepanjang masa sebagai landasan moral bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan keberagaman.