Meskipun bukan warga Jakarta, namun pencalonan kandidat Dki 1, menarik untuk di simak karena Jakarta pusat pemerintahan, icon Indonesia (banyaknya gedung pencakar langit dan monas), history/budaya, dan tak kalah penting barometer perpolitikan nasional
Calon independen diakui oleh Undang-Undang dengan syarat pengumpulan ktp dengan jumlah tertentu. Majunya ahok  lewat calon independen pada pilgub Dki, dan bukan diusung oleh parpol ,penulis menilai ada beberapa kelemahan.Â
Beberapa hari yang lalu mantan mensesneg (Yusril IM), mengingatkan ,pengumpulan ktp untuk kandidat sejak awal mensyaratkan harus paket artinya gubernur dan wakil gubernur, sedangkan TA(teman ahok), hanya menyodorkan Ahok sebagai Gubernur, padahal Wakil Gubernur mempunyai posisi yang vital ,yang harus sepaham dan bisa kerjasama dengan Gubernur. Bisa saja dikemudian hari ada pendukung  Ahok yang menarik dukungan dengan alasan tidak setuju dengan Wakilnya, sehingga  jumlan pengumpulan ktp sesuai syarat calon independen menjadi berkurang.
Anggota  Dpr/Dprd berasal dari partai politik ,mempunyai fungsi membuat undang-Undang untuk anggota pusat, Perda untuk Tk prov/kab/kota, penganggaran dan pengawasan. Jakarta sebagai ibukota dengan masalah yang kompleks, membutuhkan kerjasama dari seluruh elemen, meskipun Ahok menang Pilkada , namun 5 tahun kerjasama dengan Dprd yg notabene berasal dari parpol(apakah harmonis ,selaras)
Partai Nasdem ingin membantu Ahok lewat pengumpulan ktp, tapi bisa saja menuai kritikan karna bukan independen lagi namanya kalau ada bantuan dari parpol.
Power tends to corrup kekuasaan cenderung untuk korupsi. Seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, begitupula kasus sumber waras yang mulai marak di media.
