Sidang Paripurna DPRRI tanggal 22 Februari 2011 yang membahas tentang pengajuan Hak Angket Mafia Perpajakan berakhir dengan sebuah ending yang sangat baik bagi bangsa Indonesia. karena dengan ditolaknya pengajuan Hak Angket tersebut dengan cara voting terbuka yang hanya selisih 2 suara, dimana yang memilih menerima adalah sebanyak 264 anggota sedangkan yang menolak adalah sebanyak 266 anggota DPR RI. Jika saja kondisinya bebalik tentu bangsa ini akan kembali digonjang-ganjing dalam panggung politik yang hanya bertujuan untuk kepentingan kelompok tertentu saja, sedangkan seluruh sumber daya yang ada akan tersedot untuk hal yang tidak bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Walaupun begitu, dinamika politik yang terjadi dalam rapat paripurna tersebut dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia, agar dalam memangku mandat yang diberikan oleh rakyat harus mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Jangan hanya mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok dan mengorbankan kondisi seluruh rakyat Indonesia.
Peristiwa ini dapat dijadikan sebuah sarana evaluasi diri, atas apa yang diperjuangkan. sebagai Manusia, tentu saja kita semua memiliki kesadaran didalam hati yang paling dalam, tentang kebenaran yang hakiki. Dengarkanlah suara batin yang berbicara tentang apa yang diperjuangan, jangan hanya terperangkap didalam kepentingan kelompok-kelompok tertentu dan kepentingan sesaat. Yakinkahlah setiap langkah-langkah yang diambil merupakan sebuah tindakan yang tepat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seperti diketahui dalam Voting terbuka tersebut yang menolak adalah fraksi Demokrat (145 suara), PAN (43), PPP (26), PKB (26) dan Gerindra (26 suara), sedangkan yang menerima adalah Partai Golkar (106), PDIP (84), PKS (56), PKB (2) dan Hanura (16 suara). total yang hadir adalah 530 orang yang artinya 30 orang tidak hadir.
Dengan mencermati komposisi hasil voting tersebut dapat dilihat bahwa didalam suara yang berlawan dengan suara koalisi Partai Demokrat, terdapat anggota-anggota koalisi yang tergabung didalam Set Gab koalisi yaitu Golkar, PKS dan PKB. tentu saja hal ini menimbulkan konsekwensi politik terhadap ketiga partai politik.
Sudah sewajarnya jika sebuah koalisi politik yang dibangun, harus diserta dengan komitmen yang jelas terhadap kesepakatan untuk berkoalisi. Partai Demokrat tentu saja harus mengambil sikap atas sikap yang tidak komit dari anggota Koalisi ini. jika hal ini tidak ditindak lanjuti, dapat berakibat terjadinya sikap yang sama secara berulang-ulang dan menjadi preseden yang buruk bagi pendidikan politik di negeri ini.
Evaluasi atas ketiga partai tersebut tentu dapat dilakukan oleh Partai Demokrat dengan memberikan saran kepada Presiden untuk melakukan Reshuffle kabinet sesegera mungkin. sebagai sebuah pembelajaran politik bagi bangsa ini, dimana setiap tindakan dan keputusan yang diambil tentu harus dipertanggung jawabkan secara ke satria. tentu saja tidak bisa bersikap mendua, disatu sisi menginginkan posisi didalam kabinet, disisi lain merongrong pemerintahan dengan hal yang tidak pada tempatnya dan tidak memiliki fakta dan dasar hukum sama sekali. Sikap yang menghambat pemberantasan korupsi dengan menghalangi KPK dalam melakukan tugasnya, dengan melakukan penolakan atas kehadiran pimpinan KPK dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden SBY dalam bersikap, dimana sudah sangat jelas sekali bahwa Presiden SBY sangat konsern terhadap pemberantasan korupsi. sehingga setiap sikap-sikap yang tidak kooperatif dengan pemberantasan Korupsi, dapat dilihat sebagai sebuah sikap yang tidak seiring sejalan.
Dengan adanya fenomena Voting dalam rapat paripurna tersebut, dapat dibentuk Konsep koalisi baru dimana menambahkan Gerindra dalam anggota Koalisi. sedang bagi Partai Golkar, PKS, PKB dilakukan evaluasi dengan mengurangi jumlah menteri yang berasal dari kedua partai tersebut, tanpa harus mengeluarkan ketiganya dari koalisi. berikanlah kesempatan kepada ketiga Partai ini untuk melakukan konsolidasi internalnya untuk melakukan evaluasi diri, menata kembali pandangan partainya agar kembali kejalan yang benar. tentu saja evaluasi internal ini harus dilakukan secara terukur dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk kemudian dievaluasi kembali. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan partai-partai ini tidak juga melakukan perbaikan diri, tentu Partai Demokrat sebagai sebuah kekuatan politik terbesar harus menentukan sikap, sehingga tidak terombang ambing dalam kepentingan politik partai-partai tersebut.
Seluruh Rakyat Indonesia sangat mendukung Presiden SBY dalam melaksanakan tugasnya dalam periode kedua kepemimpinannya ini, hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah suara yang diperoleh pasangan SBY Boediono dalam pemilu presiden yang lalu. tentu saja dukungan rakyat tersebut harus dipertanggung jawabkan dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat. Jadi setiap tindakan atau gerakan apapun yang akan merugikan rakyat harus dilawan dan dihadapi. Dalam kondisi dimana rakyat sudah cerdas dalam berpolitik, tentu rakyat menyadari, siapa yang benar dan siapa yang salah.
Khusus tentang kasus mafia pajak yang menjadi esensi dari gonjang ganjing koalisi ini, tentunya harus dilakukan pengusutan secara tuntas  terhadap penguasa pengemplang pajak. Usaha ini  harus tetap dilakukan secara maksimal dan bila perlu harus dikejar sampai keujung langit. Testimoni yang diberikan gayus didepan hakim dipengadilan menjelaskan bahwa  ada 151 perusahaan pengemplang pajak yang dia tangani. Dari total 151 perusahaan, 46 perusahaan dan 3 group perusahaaan memberinya uang sebesar US$ 10 juta. Dengan adanya informasi yang sangat jelas ini maka dalam pengungkapan kasus mafia pajak , 3 perusahaan yang disebutkan Gayus harus di prioritaskan/dituntaskan terlebih karena sudah terang benderang seperti bersuluh disiang hari.
Semoga penjabaran diatas dapat dijadikan pertimbangan bagi Presiden SBY untuk melakukan tindakan evaluative terhadap partai-partai yang tidak dapat menjaga Komitmen. mungkin pendapat Griffin tentang komitmen dapat dijadikan sebagai sebuah dasar pemikiran.
