Menyusul demokratisasi di Tunisia, kini giliran Mesir, Aljazair, Libya, Yaman dan Jordania terancam mengalami kisah serupa. Rezim-rezim otokrasi Dunia Islam itu di ambang kejatuhan seperti daun zaitun rontok ke bumi.
Revolusi Tunisia, dipicu oleh kondisi pemerintahan yang otoriter, Presiden Zine al-Abidine Ben Ali yang sudah berkuasa dengan tangan besi selama 23 tahun. Hal yang memicunya terjadinya gelombang protes adalah peristiwa yang menimpa Mohamed Bouazizi seorang penjual buah dengan gelar sarjana. Bouazizi menyirami dirinya dengan bensin dan kemudian membakar diri yang dilakukan setelah shalat Jum’at, 17 Desember 2010, di depan Kantor Pemda kota kelahirannya Sidi Bousaid. Tindakan ini merupakan reaksi Bouazizi atas tindakan pengambilan paksa gerobak sayurannya, dengan alasan tidak mempunyai izin berdagang. Tindakan Bouazizi ini memicu demonstrasi yang menutut turunnya Presiden Zine al-Abidine Ben Ali.
Dalam facebook terakhirnya yang ditulis oleh Bouazizi, dengan sangat memilukan dia menulis,
“Musafir (pergi) wahai ibuku. Maafkan aku. Gak ada gunanya. Semuanya hilang di jalan apa yang kumiliki (maksudnya dirampas polisi). Maafkan aku wahai ibu, jika aku tidak menuruti ucapanmu. Makilah zaman (waktu atau situasi). Jangan maki aku. Pergi tidak kembali lagi. Dst”.
kejadian ini memicu protes atas sikap pemerintah otoriter yang berkuasa yang memang telah menindas hak-hak asasi masyarakat di Tunisia dalam jangka waktu 23 tahun terakhir.
Seperti kita ketahui sistem pemerintahan yang ada dibeberapa negara dikawasan timur tengah, memang masih berada dalam kondisi demokratisasi yang kurang baik. Penguasa yang Otoriter telah melakukan praktek-praktek pemerintahan yang hanya menindas kepentingan masyarakat banyak.
Bagaikan semua epidemi, kejadian di Tunisia menimbulkan efek domino pada negara-negara timur tengah yang memiliki kesamaan kondisi sosial masyarakatnya, yaitu diperintah oleh pemerintahan otoriter, sudah berkuasa lebih dari puluhan tahun, dan merupakan pemerintahan yang sistemnya tidak demokratis.
Husni Mubarak yang memerintah Mesir dengan tangan besi, juga mengalami protes. nampaknya masyarakat Mesir merasakan mendapat angin segar dengan kejadian penumbangan kekuasaan di Tunisia. Gelombang protes terhadap pemerintahan terus berjalan, pemerintah menetapkan jam malam, dan membatasi akses Internet, sehingga hanya bisa di akses oleh Militer dan bursa saham saja yang dapat mengaksesnya.
Mesir yang berbentuk republik sejak 18 Juni 1953, Mohamed Hosni Mubarak telah menjabat sebagai Presiden Mesir selama lima periode, sejak 14 Oktober 1981 setelah pembunuhan Presiden Mohammed Anwar el-Sadat.
Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal.
Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multikandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan yang baru juga menerapkan berbagai batasan sehingga berbagai tokoh, seperti Ayman Nour, tidak bisa bersaing dalam pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu.
