Manisnya HTI, Ibarat Gula yang "Menggerogoti" Tubuh NKRI!

Memasuki era reformasi, HTI mulai menjadi organisasi terbuka dan berkembang pesat. Persyaratan keanggotaan yang begitu ketat membuat HTI sebagai organisasi elite yang kurang dikenal di masyarakat.

Menurut Pendiri sekaligus Direktur Institute For Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney  Jones dalam makalahnya berjudul 'Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran' menyebutkan HTI adalah organisasi yang anti-demokrasi, namun dalam tindakannya di masyarakat justru sangat berhati-hati dengan hukum.

"Mereka tidak menggunakan kekerasan, meskipun kadang-kadang mendukung orang lain yang melakukannya. Tujuannya bersifat revolusioner dan anti-demokrasi, dan salah satu cabang terbesar di dunia ada di Indonesia," sebut Sidney  Jones dalam makalahnya itu.

Poster ajakan bela negara/GemaPembebasan.or.id

Ketertarikan Mahasiswa pada HTI

Hal yang membuat mahasiswa begitu tertarik dengan HTI, karena doktrin yang didengung-dengungkan bisa menggerakan semangat muda dari mahasiswa yang begitu patriotik.

Bagaimana tidak terpengaruh HTI, jika mahasiswa diajak mengembalikan kejayaan dan keemasan umat Islam seperti masa lampau. Kejayaan itu dianggapnya baru bisa terjadi dengan mengambil alih kendali negara dan bangsa di dunia.

Artinya, mahasiswa diajak pula untuk mengubah tatanan kenegaraan yang sudah ada. Dengan kata lain, perjuangan mahasiswa itu baru  bisa terlaksana, jika akidah Islam dapat menjadi dasar negara, dasar konstitusi, dan undang-undang.

Ilustrasi Bubarkan HTI/Detik.com

Oleh karena itu, dengan tegas Pemerintahan Jokowi-JK memutuskan untuk membubarkan HTI, karena dianggap membahayakan NKRI. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang memuat memotong jalan mekanisme pembubaran ormas tanpa harus melalui proses pengadilan.

Perppu Ormas tersebut kini telah sah menjadi Undang-Undang setelah DPR lewat rapat paripurna  (24/10/2017) mengesahkan Perppu 2/2017 tentang Ormas menjadi UU. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 ini merupakan perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ada unsur larangan yang diperluas, di antaranya soal definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Baik HTI maupun PKI, sama-sama berbahaya bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. HTI dan PKI di awal kemunculannya, seringkali menawarkan gula yang begitu manis untuk dirasakan. Namun,  sayangnya gula itu menggerogoti sekujur tubuh NKRI ini. Dalam sejarah berdirinya NKRI, bangsa ini kenyang  dirongrong oleh mereka yang ingin menghancurkan NKRI, di antaranya PRRI/Permesta, DI/TII, dan masih banyak lagi. 

Kita tentunya tak mau semua rongrongan terhadap eksistensi NKRI itu terulang kembali.