Pada tahun 1960 sampai 1980, Djakarta Lloyd adalah pemimpin sekaligus tulang punggung transportasi laut di Indonesia. Karena pada saat itu, Djakarta Lloyd tidak hanya sebagai operator tetapi juga stabilisator dalam membantu pemerintah. Hal ini terbukti dengan beberapa penugasan pemerintah kepada Djakarta Lloyd dalam memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Di masa jayanya, Djakarta Lloyd memiliki kapal-kapal modern dengan teknologi mutakhir di jamannya. Kebijakan manajemen dan bantuan dari yang mengganti kapal-kapal tua dengan kapal baru buatan Jepang dan Jerman menjadikan Djakarta Lloyd sebagai perusahaan pelayaran yang beraktivitas menggunakan kapal-kapal paling modern di Indonesia. Diantaranya, memiliki armada kapal barang full container dan kapal semi kontainer.
Memasuki akhir tahun 2000, merupakan awal mula era keterpurukan perusahaan pelayaran kebanggaan Nasional ini. Kondisi ekonomi menjelang krisis tahun 1998 menjadi satu dari sekian banyak faktor penyebab runtuhnya  Djakarta Lloyd.
Selain itu persaingan dengan perusahaan pelayaran dari berbagai negara yang hilir mudik memasuki perairan Indonesia seiring kebijakan pemerintah membuka open sea sangat berpengaruh terhadap kinerja perseroan.
Seperti diketahui, kebijakan open sea adalah kebijakan dimana pemerintah Indonesia mengijinkan kapal-kapal berbendera asing bebas mengangkut barang ekspor--impor dari dan ke pelabuhan-pelabuhan di dalam negeri.
Persaingan ini memicu perang tarif angkutan kapal laut. Djakarta Lloyd kalah bersaing dengan kapal-kapal asing. Karena disamping bisa mengangkut barang apa saja dan kemana saja sesuai dengan keinginan konsumen.
Sementara itu, kapal-kapal Djakarta Lloyd tidak bisa melakukannya, karena keterbatasan rute yang dilayari dan kondisi kapalnya tidak sebesar seperti kapal asing. Saat itulah, kinerjanya makin menurun.
Masa kejayaan Djakarta Lloyd telah berubah menjadi malapetaka. Bisnis Djakarta Lloyd mulai meredup yang ditandai dengan makin berkurangnya jumlah armada kapal yang digunakan.
Pada tahun 2008, Djakarta Lloyd masih mengoperasikan 14 kapal. Dari 14 kapal tersebut, dua diantaranya adalah kapal kontainer tipe Palwo Buwono 1600, tiga kapal kontainer tipe Palwo Buwono 400 dan sembilan unit kapal tipe Caraka Jaya Niaga III.
Waktu terus berjalan, seiring dengan perkembangan politik dan perekonomian bangsa yang mengalami pasang surut pasca merdeka, peran BUMN sebagai alat politik pemerintah juga terus mengikuti perkembangan jaman. Djakarta Lloyd yang sebelumnya sebagai pelayaran nasional samudera berubah menjadi perusahaan negara (PN) pada tahun 1961.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 tahun 1961 status perusahaan berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) dengan nama PN Djakarta Lloyd. Sebagai PN, tentu banyak penugasan-penugasan pemerintah dibebankan kepada Djakarta Lloyd untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok dalam negeri dan barang ekspor impor.
