Belum sebulan Erick duduk di kursi menteri, ia telah merombak pejabat di Kementerian BUMN. Langkah luar biasa, seluruh pejabat eselon 1 mulai Sesmen dan 7 deputy diberhentikan.Â
Mereka ditempatkan di beberapa BUMN, ada yang menjadi wakil Dirut dan ada yang menjadi Dirut BUMN.Â
Sebelumnya pejabat eselon satu di Kementerian boleh dibilang menjadi penguasa untuk mencari, menyeleksi, menentukan dan menempatkan pejabat direksi BUMN. Dalam sekejap kekuasaan mereka sirna, tak ada lagi kuasa.
Dengan dua wakil menteri, Erick akan mampu mengendalikan kementerian yang didirikan pada 13 April 1998 dan pada 2020 nanti akan berusia 22 tahun. Peran wakil menteri menjadi dominan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Erick juga berjanji tidak menerima lobby dan titipan orang untuk menjadi direksi BUMN. Erick akan merekrut profesional dari berbagai kalangan. BUMN besar seleksinya melalui TPA dan untuk BUMN kecil-kecil bisa ditangani Wamen. Bahkan BUMN-BUMN kecil ke depan perlu digabung agar lebih efisien.
Meskipun bagi insan BUMN pergantian direksi dan komisaris hal biasa, namun bukan perkara biasa bagi para elit, politisi dan pengamat, terutama untuk pengisian jabatan direksi dan komisaris BUMN.
Sudah bukan rahasia umum, komisaris BUMN komposisinya terdiri wakil pemerintah dari Kementerian Teknis, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, politisi, relawan dan orang-orang yang berjasa saat perebutan kekuasaan, khususnya Pilpres.Â
Para relawan bukan saat ini saja menjadi komisaris BUMN, namun sudah berjalan sejak era pemerintahan sebelumnya.
Paska penunjukan para menteri kabinet Indonesia Maju, Kementerian BUMN tergolong paling heboh. Hal itu dipicu masuknya Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang diangkat menjadi Komisari Utama PT. Pertamina (Persero). Ahok yang kontroversial banyak dibicarakan orang. Komentar para politis hingga para pengamat BUMN terus mengalir saat mencuat nama Ahok.
Seiring berjalanya waktu pemberian SK kepada Ahok sebagai Komut PT. Pertamina (Persero) berjalan mulus. Ahok kini mulai bekerja di perusahaan migas dengan omset terbesar di negeri ini. Selamat bekerja Ahok.
Meredanya pemberitaan Ahok, bukan berarti berita Kementerian BUMN berkurang.Â