"Bus Trans Java", Libatkan Swasta Pelayanan Bersaing

Dioperasikanya jalan  tol Trans-Jawa memberikan angin segar bagi pelaku bisnis angkutan jalan raya, khususnya bagi pengusaha bus. Jalan tol Trans Jawa memberikan banyak peluang kepada perusahaan otto bus untuk meningkatkan pelayanan kepada pelangganya, terutama dari sisi  waktu tempuh yang lebih cepat.

Sebagai pelanggan bus BUMN saya merasakan betul betapa pelayanan bus perusahaan pelat merah itu kalah greget dengan pelayanan bus swasta, baik tampilan bus, kehandalan armada dan juga pelayananya. Meskipun demikian saya masih menggunakan bus BUMN.

Menteri  Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengeluarkan ide untuk membuat moda transportasi umum bertajuk Trans-Java.  Pengoperasian  akan menggandeng BUMN,  Jasa Marga dan Perum Damri.

Belum tahu konsep bus Trans Java seperti apa. Apakah bus yang dioperasikan dengan rute Jakarta-Surabaya secara terjadwal dan hanya dioperasikan Damri. Masih belum tahu konsepnya. Meski demikian, ide Menhub membuat para pengusaha bus antarkota antarprovinsi (AKAP) terkaget.

propertidata.com

Pengurus Pusat Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Anthony Steven Hambali menjelaskan, wacana yang dilontarkan Menhub mendatangkan kekecawaan bagi para pengusaha bus. Apalagi, selama ini para pengusaha bus sudah berusaha mengikuti segala macam regulasi yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan ( Kemenhub).

Selama ini kami sudah mati-matian mengikuti regulasi, tiba-tiba tol ini jadi (Trans-Jawa) langsung mereka berencana membuat transportasi sendiri, lantas bagaimana dengan kami," ucap Anthony yang juga pemilik PO Sumber Alam kepada Kompas.com, Senin (7/1/2019).

Lebih lanjut Anthony menjelaskan, keberadaan tol Trans-Jawa menjadi sebuah titik cerah bagi pengusaha bus. Keberadaan tol yang menyambung dari Merak hingga Pasuruan ini membuat beberapa pengusaha kembali bergairah dan menyusun langkah bisnis baru ke depan.

Kehadiran bus Trans Java yang digagas Menhub akan mematikan perusahaan otto bus. Akan lebih bijak bila seluruh pengusaha bus baik swasta maupun BUMN diberi kesempatan membuat inovasi baru dengan layanan yang lebih fresh dengan  membuat produk unggulan dari masing-masing pelaku usaha bus   pasca dioperasikanya jalan tol Trans Jawa.

Ide membuat bus trayek Trans Java hanya melibatkan Damri-Jasa Marga bukan kebijakan tepat. Tol Trans Jawa telah mendorong para  pengusaha bus AKAP, sedang bersiap, merancnang bisnis baru untuk menyajikan produk unggulan pada trayek- trayek eksisting dengan memadukan layanan dan kecepatan.

Munculnya ide Trans Java yang hanya melibatkan BUMN Damri dan Jasa marga tentu harus dikomunikasikan. Swasta  bisa diajak kompromi, diajak diskusi mengemas produk pasca beroperasinya jalan tol Trans Jawa.

Dengan melibatkan swasta, pemerintah cukup memberikan ide atau panduan saja, sedangkan untuk pelaku bisnisnya bisa swasta bisa BUMN. Beri kesempatan  agar mereka bersaing secara sehat. Siapa pun yang memberikan layanan terbaik pasti akan dipilih pelanggan.

Rute-rute bus Trans Java dikemas tidak ditangani pemerintah, dan BUMN saja, namun melibatkan semua perusahaan bus AKAP yang berminat.

Paket kebijakan mengoperasikan  Bus Trans Java jangan seperti trayek bus Trans Jateng yang dioperasikan di wilayah Banyumas. Bus Trans Jateng yang dikelola Dishub telah  mematikan angkutan bus swasta Purwakoerto-Purbalingga-Bobotsari.

Meskipun trayek busnya Purwakerto-Sokaraja-Purbalingga-Banyumas dampak bagi bus-bus kecil dan angkot yang sedang susah payah untuk hidup akan bertambah beban dengan berkurangnya penumpang. Anak sekolah semula langganan bus kecil berpindah ke bus Trans Jateng.

Angkutan bus di Jawa bukan lagi angkutan perintis.  Beri kesempatan swasta seluas-luasnya.  Kehadiran Trans Jateng telah membuat bus trayek Purwokerto-Bobotsari hidup enggan mati tak mau jangan sampai terulang pada bus Trans Java. pelaku bisnis angkutan bus antar kota dalam provinsi ini menjadi  serba salah. Tidak beroperasi kebutuhan mendesak, namun beroperasi pendapatan  sangat minim.  Bus kecil tentu tidak mampu bersaing dengan bus milik Dishub yang dibeli dan dioperasikan dengan dana APBN-APBD.

Pengalaman Trans Jateng jangan sampai terulang di Trans Java yang akan digulirkan Kemenhub. Sebelum menentukan kebijakan kumpul dulu, FGD mencari solusi terbaik agar kue jalan tol Trans Jawa bisa dibagi sesuai porsi dan semua mendapatkan yang paling mengenakan semua pihak. Bus swasta harus hidup.

Dengan melibatkan swasta dan BUMN, Damri dapat meningkatkan pelayanan sehingga pelayanan bus negara ini bisa setara dengan pelayanan swasta yang justru tampil lebih baik. Tampil lebih gagah. Trans Java tidak boleh monopoli, namun harus melibatkan swasta dan BUMN.

Untuk kerjasama dengan Jasa Marga tak perlu ikatan khusus. Kita sesama pengguna jalan tol sama-sama bayar. Justru kerjasama saling menguntungkan dengan Jasa Marga bisa disediakan space atau rest area khusus bus AKAP dengan pelayanan lebih baik. Toilet, restoran dan tempat ibadah disediakan lebih representatif. Bus umum perlu diperlakukan lebih baik untuk pelayanan kepada masyarakat. ***