Tol laut merupakan ide Presiden Jokowi pada masa kampanye, dan diwujudkan setelah memegang tampuk pemerintahan. Tol laut merupakan pelayaran langsung secara terjadwal, regular atau tetap sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuan tol laut untuk menjaga stok kebutuhan pokok di  daerah tertinggal terpencil, terdepan dan perbatasan (3TP) agar stok barang cukup dan  dapat  mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada awalnya Pelni menjadi implementator kebijakan tol laut pada 4 November 2015. Trayek tol laut terus berkembang dari 6 rute pada 2015, menjadi 13 rute di tahun 2017 dan menjadi 15 rute di 2018. Setelah berkembang, penugasan tol laut tidak hanya kepada Pelni, namun juga kepada ASDP dan pelayaran swasta. Dari 15 rute, Pelni ditugasi menjalankan 6 rute tol laut, ke pulau-pulau terdepan.
Melayani penugasan ke pulau terdepan Pelni harus menyiapkan sarana pendukung untuk muat bongkar, sarana distribusi, dan juga membangun jaringan dengan Pemda, BUMD, BUMDes, Koperasi dan para pelaku usaha di daerah tujuan tol laut yang masih belum terbangun. Beruntung Pelni memiliki anak perusahaan PT. Sarana Bandar Nasioanl (SBN) yang dapat menjadi tangan kanan BUMN transportasi laut. SBN dapat menjabarkan dan menjalankan visi dan misi Pelni sebagai kelanjutan visi misi pemerintah membangun daerah dalam membangun daerah 3TP.
Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna merupakan 2 kabupaten di perbatasan negeri, letaknya paling utara Indonesia. Dengan wilayah meliputi Midai dan Serasan Provinsi Kepulauan Riau pulau terdepan ini berada di jalur pelarayan ke Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Kabupaten Anambas dan Nutana berhadapan dengan negara  Vietnam dan Kamboja di Utara. Sedangkan di sisi barat dan timur ada Malaysia dan Singapura.
Kabupaten  Natuna dengan penduduk sekitar 72.000 jiwa wilayahnya terdiri ratusan pulau di hamparan laut di Laut China Selatan, konon hanya 26 pulau yang dihuni warga. Selebihnya merupakan pulau-pulau kecil tanpa penghuni dengan mayoritas tanaman kelapa. Kabupaten dengan potensi ikan laut 1 juta ton/tahun ini baru dapat dimanfaatkan 36 %, potensi ekonomi ini masih sangat tinggi.
Kepadatan penduduknya  124,10 /Km2, tentu penduduknya tergolong sedikit, mereka teresebar di beberapa pulau, sehingga sarana transportasi laut menjadi kebutuhan utama warga. Dengan penduduk yang sedikit, kabupaten denagn potensi gas alam cair 112.680.000 barel dan gas bumi 400.386.000 barel ini, perlu mendapat suplai kebutuhan pokok mencukupi, termasuk kebutugas gas dipasok dari Jakarta dengan kapal tol laut Pelni. Â
Untuk memasok kebutuhan warga Kabupaten Sangihe, Talaud dan Siau Tagulandang Biaro di Sulawesi Utara, Pelni menjalani  Trayek  T-4, dari Tanjung Perak, Surabaya ke Makasar, Sulawesi Selatan dan Tahuna Sulawesi Utara dengan KM. Logistik Nusantara 1, kapal Lognus I hanya sampai Tahuna yang memiliki dermaga mencukupi untuk menumpuk kontainer.
Kota Tidore di Maluku Utara dengan penduduk 48.687 jiwa, Kabupaten  Morotai yang merupakan  pulau terdepan di timur laut wilayah Indonesia ini data penduduknya belum diperoleh penulis, namun kabupaten yang pernah menjadi basis pertahanan Jepang dan sekutu pada Perang Dunia II ini,  dilayari  Trayek  T-6 dari Tanjung Perak-Tidore-Morotai-PP dengan KM. Caraka Jaya Niaga III-2.
Kabupaten Morotai belum lebih maju dari Kota Tidore yang banyak memiliki benteng peninggalan Portugis di masa kesulatanan Ternate. Tidore merupakan pulau yang perlu mendapatkan pasokan bahan pokok secara rutin, meskipun bukan pulau terdepan  di Maluku Utara. Tidore sebelumnya dipasok barang kebutuhan pokok dari Ternate, yang sebelumnya ibu kota Maluku Utara sebelum dipindahkan ke Sofifi di Pulau Halmahera, pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara. Â
Kalabahi, Moa dilayari Trayek T-13, dengan rute dari Surabaya- Kalabahi-Moa-Rote (Baa)-Sabu (bu) PP dengan KM. Logistik Nusantara 3. Kalabahi bagi warga Indonesia barat merupakan nama asing, namun bagi Pelni-SBN yang hadir di sana, nama ini tak asing. Kemudian Moa, di Maluku Barat Daya (MBD). Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku ini penduduknya sekitar 27.000 orang dengan luas wilayah 4.548 kilo meter persegi terdiri 117 pulau, sedangkan pulau yang dihuni hanya sekitar 27 pulau.
Kisar, Moa, Wetar merupakan beberapa pulau  terdepan  berbatasan langsung dengan Timor Leste. Moa tidak menghasilkan beras dan berbagai kebutuhan pokok. Ada cerita miris ketika penulis berkunjung bersama Komisi V DPR pada agustus  2017 silam, warga mengaku mendapatkan pasokan kebutuhan pokok dari negara tetangga, Timor Leste yang dulu bagian dari Indonesia.Â
Trayek  T-14 Tanjung Perak-Lewoleba-Adonara/Tenong-Larantuka PP dengan KM. Logistik Nusantara 4. Lewoleba, Tenong, Larantuka merupakan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, berdekatan  dengan Provinsi Ambon. Dengan adanya rute tol laut di sini warga lebih tenang, selain stok barang tercukupi, warga dapat pula mengumpulkan kopra dan garam  untuk dijual di Surabaya, produk mereka diangkut  kapal tol laut bersubsidi, inilah bukti tol laut dapat menciptakan lapangan kerja di wilayah tol laut.
Terakhir Trayek T-15 Tanjung Perak-Kisar-Namrole-PP dengan KM. Logistik Nusantara 2. Kisar dan Namrole juga termasuk pulau-pulau indah, termasuk Kisar yang pernah penulis kunjungi di medio Agustus 2017 silam. Kisar sebelumnya merupakan ibukota Kabupaten MBD sebelum dipindahkan ke Tiakur. Kisar memiliki kisah sama dengan Moa, mendapatkan produk dari negera tetangga, Timor Leste.
Dari 6 rute penugasan ke daerah kepulauan terdepan, tugas Pelni dan SBN bukan saja hanya mengantar barang ke pulau-pulau terluar, tapi harus membangun jaringan agar dapat mengurangi disparitas harga. Untuk membangun jaringan perlu komunikasi dengan Pemda, BUMN, BUMD, BUMDes, Koperasi dan para pengusaha di daerah tujuan tol laut. Kordinasi dengan BUMN diperlukan untuk kelancaran ketersediaan barang untuk memasok kebutuhan bahan pokok dan barang penting di daerah terdepan.
Dengan sedikitnya penduduk yang dilayani dan keterbatasan infrastruktur di daerah tujuan tol laut, kinerja tol laut sulit diukur dengan volume barang yang diangkut. Kinerja tol laut harus diukur dari sisi lain, diantaranya: Terpenuhinya kebutuhan pokok warga,  pemerataan pembangunan, serta pemerataan kesejahteraan warga di seluruh negeri. Mengukur tol laut bukan berapa banyak diangkut, namun berapa jiwa  dapat disejahterakan. ***  Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H