Sampah di laut bukan seluruhnya berasal dari atas kapal. Pelaku pelayaran sangat care terhadap sampah dan tidak sembarangan membuang sampah ke laut, meskipun mereka jauh dari keramaian dan tidak mudah dilihat orang, kapal-kapal Pelni telah memiliki standar operating prosedur (SOP) pembuangan sampah. Seluruh Nakhoda dan ABK telah sepakat dan dipastikan akan mematuhi SOP pembuangan sampah di atas kapal.
Sebagai operator kapal penumpang, kapal Pelni akan menghasilkan sampah dari para penumpang, sampah dari dapur dan sampah sisa makanan dari penyajian makan di atas kapal. Sesuai SOP, di dalam kapal disediakan tong sampah terbuat dari drum besi atau plastik yang diikat ke pengait besi di kapal. Penambatan ini agar bak atau drum sampah tidak terbang  terkena angin dan jatuh di laut.
Penyediaan tong sampah ini dimaksudkan agar penumpang disiplin dan tidak membuang sampah sembarangan di lantai atau langsung ke laut. Di atas kapal diberi tulisan himbauan "Buanglah Sampah di Tempatnya" atau "Dilarang Membuang Sampah di Sembarang Tempat". Selain berupa tulisan, ABK juga akan mengumkan melalui pengeras suara agar penumpang membuang sampah pada tempatnya.
Setiap minimal 1  jam sekali petugas akan mengecek tong sampah, bila  sudah penuh sampah akan dipindahkan  ke kantong-kantong plastik berukuran besar. Pada jam-jam tertentu petugas di atas kapal dibagi dalam grup dan dek untuk memungut, mengecek, serta memindahkan sampah ke kantong plastik. Kantong-kantong plastik ukuran besar dikumpulkan di dek 4. Dari tempat pengumpulan sampah di dek 4, bila kapal telah tiba di pelabuhan tempat pembuangan sampah, truk sampah dari Pemda atau mitra kerja telah siap di sisi dermaga. Petugas dari atas kapal akan membuang ke truk, dan ke TPA.
Sumber sampah di laut bukan dari atas kapal, namun sampah dari daratan jauh lebih besar. Sampah dari sungai justru sangat besar volumenya. Untuk menciptakan laut bersih, perlu gerakan nasional pencegahan sampah laut agar perairan Indonesia bersih, sehat dan berdayaguna bagi kehidupan biota laut. Laut yang bersih juga akan mendukung  kelancaran pelayaran nasional, baik kapal nelayan, kapal kargo maupun kapal penumpang. Laut yang bersih dapat meningkat nilai ekonomi kelautan bagi bangsa.  Â
Kemenhub Dukung Rencana Aksi Nasional (RAN) Laut Bersih
Melalui siaran pers yang diterima penulis, Jumat (16/3) - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen mendukung penuh Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam pengelolaan dan pengurangan sampah di laut sebesar 70% pada tahun 2025. "Persoalan sampah di laut bukan lagi permasalahan sektoral, namun sudah lintas sektoral yang tentunya berdampak pada adanya gangguan di aspek ekosistem lingkungan, kesehatan dan ekonomi terutama sektor perlindungan lingkungan maritim dan pariwisata," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Rudiana hari ini (16/3) di Jakarta. Capt. Rudiana mengemukakan bahwa penanganan sampah di laut membutuhkan upaya yang konkrit, komplit dan terpadu dari hulu sampai hilir.
Sebagai upaya konkrit tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Surat Edaran nomor UM.003/23/14/DJPL.18 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penanganan Sampah di Pelabuhan dan Kapal.
Capt. Rudiana menyebutkan bahwa dalam hal penanganan sampah di pelabuhan dan kapal selama ini telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan surat edaran tersebut merupakan
Penegasan komitmen Ditjen Perhubungan Laut terhadap antisipasi dan penanganan pencemaran lingkungan karena sampah di laut.
"Undang-Undang 17/2008 tentang Pelayaran pasal 123 mengenai Perlindungan Lingkungan Maritim yang diikuti Peraturan Pemerintah No 21/2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim sudah mengatur mengenai pencegahan pencemaran oleh sampah," kata Capt. Rudiana.
Lebih lanjut, Capt. Rudiana juga menyebutkan Permenhub No 29/2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim pasal 28, 29 dan pasal 74 s.d. pasal 84 juga telah mengatur pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal dan kegiatan di pelabuhan.
Adapun surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo tersebut ditujukan kepada para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kepala Unit Penyelenggaraan Pelabuhan untuk memastikan setiap kapal berbendera asing yang masuk ke Perairan Indonesia dan/atau bersandar di seluruh pelabuhan Indonesia wajib memenuhi ketentuan Konvensi Marine Poluttion (Marpol) 73/78 Annex V.
Sementara itu, bagi kapal berbendera Indonesia wajib melaksanakan kegiatan pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal dan kegiatan di pelabuhan sesuai ketentuan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran dan Permenhub No. 29/2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
"Oleh karena itu, setiap kapal yang berada di lingkungan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan konstruksi dan peralatan untuk pencegahan pencemaran sampah seperti memiliki garbage disposal, garbage record book, garbage plackard dan garbage management plan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang," jelas Capt. Rudiana.
Capt. Rudiana juga menjelaskan bahwa setiap pelabuhan harus menyediakan fasilitas penampungan (Reception Facilities) dalam bentuk apapun yang dapat memungkinkan untuk menampung sampah sementara dari kapal atau dari kegiatan di pelabuhan.
"Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut wajib melaporkan kegiatan pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal dan kegiatan di pelabuhan per tanggal 1 (satu) setiap bulannya kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan," tutup Capt. Rudiana. ***
