Lahirnya mobil murah ramah lingkungan yangdikenal dengan Low Cost Green Car (LCGC) tidak membuat senang rakyat kecil.Rakyat tidak akan menikmati mobil murah apapun alasaya. Wajar bila ada penggede yangresah dengan kehadiran LCGC ini. Gubernur DKI Joko Widodo, yang disapa akrab Jokowi yang sedang sibuk membenahi Jakarta dalam mengatasi kemacetan lalu lintas Ibu Kota khawatir mobil murah ini akan memadati jalanan Jakarta.
Berbagai upaya mengatasi kemacetan dilakukan Jokowi dan Ahok. Hal paling anyar Gubernur DKI yang mantan Wali Kota Solo ini mengusulkan pencabutan subsidi BBM di wilayah DKI. Jakarta hanya akan menjual BBM non subsidi. Sedangkan untuk angkutan umum DKI Jakarta akan menggratiskan busway dan bus umum lainya. Sehingga diharapkan pemakai mobil pribadi akan berkurang.
Pemimpin yang dibutuhkan Indonesia benar-benar yang pro rakyat kebanyakan, bukan segolongan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir orang. Keberpihakan Jokowi - Ahok sudah kadung basah, maka perjuangan Jokowi harus didukung banyak pihak agar dalam mengatasi salah satu persoalan Jakarta dapat terealisasi.
Untuk mengalihkan pengguna mobil pribadi, DKI sedang gencar merevitalisasi angkutan umum. Kopaja, Metro Mini dan Bus reguler masih dalam proses pemulihan. Ratusan Metro Mini dan Kopaja tak layak jalan dan terkena rasia Dinas Perhubungan DKI langsung dikandangkan dan tak boleh jalan. Langkah ini realistis karena tranportasi umum di DKI sangat buruk dan tidak layak.
Kondisi armada tidak laik jalan lama dibiarkan sehingga angkutan umum di Jakarta sudah kadung bobrok dan amburadul.sehingga tidak menarik masyarakat golongan menengah ke atas yang sebagian besar merupakan pengguna mobil pribadi untuk beralih menggunakan bus, Metro Mini dan sejenisnya karena tidak layak dan banyaknya aksi krimiminal.
Dalammenyajikan transportasi umum, DKI masih mengandalkan Busway. Beberapa koridor penting terus ditambah armada dan infrastruktur penunjangnya.Perbaikan Halte busway, sterilisasi jalur dan pengenaan denda maksimal oleh petugas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan terus dilakukan agar busway dapat lancar dan lebih unggul dibanding mobil pribadi.
Satu lagi transportasi massal akan menambah semarak transportasi publik di Jakarta. Pembanguan Mass Rapid Transport (MRT) yang telah ground breaking pada Oktober dan terus dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi. Diharapkan pada 2016 mendatang angkutan cepat berkapasitas besar ini dapat melayani warga Ibu Kota.
Langkah Gubernur DKI Jokowi dan jajaranya melakukan revitaslisasi angkutan umum di DKI patut diapresiasi. Dengan angkutan umum yang laik jalan, aman, nyaman dan tarifnya terjangkau inipengguna mobil pribadi diharapkan akan beralih. Kemudian langkah tegas penindakan parkir liar di bahu jalan serta rencana penerapan Elektronik Road Price (ERP), dan pencabutan subsidi BBM di wilayah DKI merupakan langkah tepat untuk mencegah penggunaan mobil pribadi yang berlebihan.
Penerapan ERP yang telah digagas cukup lama harus segera direalisasikan secepatnya agar dapat memberikan pemasukan kepada DKI. Besarnya pendapatan dari jalan berbayar ini diharapkan akan menambah pundi-pundi APBD DKI dari sektor transportasi. Hal yang sangat penting adalah pengunaaan dana ERP harus dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur transportasi publik.
Dari dana ERP Pemerintah DKI dapat mengembangkan transportasi publik yang aman, nyaman dan ramah lingkungan. Selain itu dari dana ERP juga diharapkan pemerintah DKI dapat memberikan subsidi kepada penumpang bus atau operator transportasi publik. Kalau tiket KRL Jabodetabek mendapat subsisdi dari pemerintah pusat, kenapa operator bus kesulitan mendapatkanya? Dengan diberi subsidi akan menarik minat operator untuk memperbaiki pelayanan angkutan umum.
Belajar Dari KRL Jabodetabek
KRL Jabodetabek tidak dirancang khusus sebagai transportasi massal perkotaan yang dipersiapkan sesuai kebutuhan angkutan perkotaan masakini.Pembangunan KRL sangat berbeda denganMRT di Jakarta yang dirancang matang. Sebelum membangun MRT telah diprediksi berapa penumpang akan diangkut, stasiun yang perlu dibangun, head way atau jarak antar kereta,jumlah armada serta berbagai fasilitas pendukungnya yang steril,modern dan mencukupi sesuai prediksi.
Sejarah pembangunan KRL Jabodetabek sangat berbeda dengan MRT di Jakarta. Angkutan perkotaan KRL yang kini menjadi andalan warga Jabodetabek ini memiliki sejarah panjang dan berbagai upaya tambal sulam penuh tantangan dan berisiko. Untuk mengembalikan sesuai standar pelayanan saja PT. KAI harus berjibaku membongkar ribuan kios yang sangat gaduh selama 10 bulan sejak September 2012.
Stasiun-stasiunKRL Jabodetabek sangat berbeda dengan stasiun MRT yang sedang dibangun DKI. Wajah stasiun KRL di Jabodetabek belum mencerminkan wajah transportasi ibu Kota yang tertib, aman dan nyaman. Kekumuhan stasiun, ketidaktertiban pelayanan, banyaknya pedagang asongan di atas KRL, di peron dan sentra-sentra parkir telah membuat wajah buruk pelayanan KRL Jabodetabek.
Perubahan layanan KRL Jabodetabek diawali tahun 2000 ketika ada hibah KRL AC bekas dari Pemerintah Tokyo, Jepang kepada Indonesia. Dari hibah itu secara bertahap PT. KAI melakukan pembelian KRL bekas secara terus menerus hingga 2013 ini armadanya telah mencapai 600an KRL. Armada bekas ini digunakan untuk melayani penumpang KRL yang terus naik dari 400 ribu pada 2008 dan kini telah mencapai 600 ribuan penumpang perhari.
Bertambahnya armada yang cepat tidak diimbangi penambahan infrastruktur secara signifikan sehingga PT. KAI harus melakukan perubahan pola operasi loop line. Pola operasi loop line memanfaatkan jaringan jalur lingkar Jakarta untuk memperpanjang rute KRL dari Bogor/Depok sampai Jatinegara. Dengan pola loop line yang melintasi jalur transit dari berbagai jurusan (Bekasi, Serpong, Tangerang dan Bogor) maka frekuensi KRL bisa ditambah.
Selain penambahan perjalanan, PT. KAI juga sedang berusaha memperpanjang rangkaian KRL dari 8 menjadi 10 gerbong setiap perjalanan. Dengan menambah 2 gerbong maka kapasitas penumpang yang diangkaut akan bertambah. Meskipun menambah 2 gerbong,upaya itu tidak dapat diwujudkan dalam waktu cepat.
Sebelum menambah rangkaian kereta PT. KAI harus memperpanjang peron stasiun. Menggeser wesel untuk memperpanjang spoor agar manuver KRL dapat bergerak sesuai standar keselamatan. Selain menggeser wesel ada beberapa sinyal yang perlu digeser agar rangkain 10 KRL ini dapat beroperasi dengan aman.
Perbaikan kondisi KRL Jabodetabek dari berbagai aspek telah memberikan isnpsirasi meskipun sulit dengan niat tulus dapat diperbaiaki. Stasiun yang sebelumnya kumuh telah disulap menjadi stasiun yang bersih, aman dan nayaman. KRL Ekonomi yang sarat masalh kini telah diganti KRL ber AC, sehingga merubah wajah angkutan massal di Ibu Kota ini. Kapasitas angkut KRL telah ditingkatkan dari 400 menjadi 600 ribu orang perhari dan akan terus bertambah menjadi 1,2 juta penumpang perhari pada tahun 2019 mendatang.
PT. KAI telah berjibaku dan berusaha keras melakukan perubahan pelayanan KRL yang lebih baik dari sebelumnya. DKI harus dapat mengambil pelajaran dari pembenahan KRL, semula angkutan KRL tidak tertib menjadi tetrib danb ramah pelayanan.PT. KAI telah memaksa orang untuk tertib membutuhkan keberanian, ketegasan dan berisiko. Tak salah bila DKI harus mau belajar dari perubahan pelayanan KRL Jabodetabek.
Biaya operasional KRL Jabodetabek cukup tinggi. Bila semua biaya dibebankan kepada penumpang tentu masyarakat akan protes. Contohknya ketika PT. KAI akan menghaspus KRL Ekonomi, sontak penumpang demo memblokir rel di Bekasi. Pemerintah dan DPR tanggap dan memberikan subsidi public service obligatio (PSO) kepada seluruh penumpang KRL Jabodetabek.
Dengan adanya PSO untuk penumpang KRL Jabodetabek maka opertor dapat melayani penumpang tidak takut rugi. Pemerintah juga telah mendapat manfaat karena dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi konsumsi BBM dan mencegah kerusakan jalan raya. Saatnya Bus-bus di DKI sebagai operator meminta subsidi agar dapat merawat bus dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada para penumpangnya. Tiru PT. KAI dengan kerja nyata baru minta. Selamat mencoba. ####
