Bank untuk Kaum Miskin

Oleh; Akhmad Sujadi

Presiden terpilih Jokowi pernah berjanji dalam kampanye akan membentuk Bank Petani. Pendirian Bank ini tentu untuk mewadahi para petani, peternak dan pelaku usaha pertanian yang umumnya tinggal di desa. Bank petani diharapkan memberikan bunga rendah, terjangkau kaum petani yang umumnya miskin. Jadi Bank petani didirikan khusus untuk mengurusi petani, bukan mencari rente dari para petani.

Petani sebagai pejuang pangan akan didorong agar dapat meningkatkan produski dengan modal tersedia dengan bunga murah. Pupuk bersubsidi dan penangan pasca panen agar petani mendapat penghasilan yang layak. Janji Jokowi semoga dapat diwujudkan pada masanya nanti. Petani sudah menunggu janjinya ditepati dan direalisasi.

Para kaum miskin kota dan di desa tidak memiliki akses perbankan. Mereka mengenal Bank namun bukan Bank Pemerintah atau swasta pada umumnya yang melayani tabungan ataupun kredit perbankan. Mereka mengenal Bank kloyong, Bank rentenir harian yang menyasar kaum miskin. Pemulung, pedagang di pinggir rel misalnya, menjadi sasaran Bank rentenirini.

Untuk apa kaum miskin perlu ngenal Bank? Apakah kaum miskin akan menabung di Bank? Apakah Bank percaya kalau kaum miskin berhutang. Kaum miskin perlu ada koneksi perbankan untuk menyalurkan dana bantuan pemerintah agar praktis, efisien, tepat sasaran dan langsung diterima yang berhak. Beberapa bantuan pemerintah perlu ditinjau ulang sistem penyalurannya agar biaya distribusi tidak lebih besar dari nilai bantuan yang diterima.

Untuk mewujudkan gagasan ini pemerintahan SBY telah memiliki basis kaum miskin. Basis data perlu pemutahiran agarperubahan di lapangan dapat diakses. Salah data yang diperlukan kaum miskin didaftarkan ke Bank. Terserah Bank mana yang mau ditunjuk perintah untuk melayani penyaluran berbagai bantuan untuk rakyat miskin.Perubahan model penyaluran akan menghemat ongkos distribusi dan meningkatkan produktifitas warga, tidak perlu antri menanti BLT berjam-jam. Mereka bisa bekerja di sawah atauusaha lainnya.

Semenjak merdeka69 tahun lalu bangsa kita masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan sebagian rakyat secara baik. Kemiskinan bukan hanya karena nasib, namun kemiskinan dapat ditimbulkan karena kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat miskin. Misalnya subsidi BBM yang tidak tepat. Seharusnya subsidi BBM tidak diberikan kepada mobil pribadi dan sepeda motor.

Data yang telah dirilis berbagai media, pengguna mobil pribadi mengkonsumsi BBM53 %. Sepeda motor 40 %. Angkutan umum 3 % dan angkutan barang 4 %. Agar adil dan tidak menimbulkan kenaikan ongkos angkut dan angkutan umum yang berdampak pada naiknya harga baranginaikkan hanya untuk mobil pribadi dan sepeda motor. Mau naik berapa silahkan dihitung para ekonom.

Dampak kenaikan harga tentu daya beli masyarakat akan turun sehingga menimbulkaninflasi. Untuk tidak menambah beban kaum miskin ,maka kenaikan harga BBM hanya ditujukan kepada mobil pribadi dan sepeda motor saja sebagai konsumen terbesar BBM. Tingginya konsumsi BBM mobil pribadi dan sepeda motor tentu saja beban APBN. Sedangkan BBM untuk angkutanumum orang dan barang serta nelayan tidak boleh dinaikkan.

Pemerintahan SBY-Boediono telah menyalurkan Raskin untuk masyarakat miskin di desa dan di kota. Ketika terjadi kenaikan BBM SBY juga memberikan kompensasi BLT. Penyaluran BLT melalui Kantor Pos terdekat. Nenek-nenek, kakek jompo dipaksa datang berdesakan untuk mengambil dana BLT.Bahkan tayangan TV menunjukkan antrian panjang para penerima BLT sangat menerikan. Akankah sistim ini dipertahankan?

Beda dengan penyaluran BLT dengan penyaluran Raskin. BLT diterima tunai, cash dan orangnya harus hadir. Sedangkan Raskin diterima dalambentuk beras. Penyaluran Raskinmelalui distribusi dari Bulog, Pemda, Kelurahan. RW-RT akan melanjutkan penyaluran kepada penerima beras Raskin. Beras Raskin beberapa penerima komplain busuk, bau, tidak layak.

Sistem disitribusi Raskintelah memakan banyak korban para lurah dan perangkat desa menjadi tersangka penyelewengan Raskin. Mereka yang terjerat Raskinharus berurusan dengan lembaga hukum. Para Lurah dan perangkatnya perlu diselamatkan. Sehingga penyelenggara negara ditingkat terendah tidak repot mengurus Raskin.

Untuk menghemat biaya dan penyelematan para penyelenggara negara di tingkat kelurahan. RW dan RT, sistim distribusi beras Raskin perlu diperbaiki. Perbaikan dapat melakukan perubahan fisik barang, beras diganti uang. BantuanRaskin dari pemerintah diganti uang dengan harga sesuai harga pasar. Dengan demikian maka akan menghemat biaya disitribusi dari Bulog ke Pemda dan dari Pemda ke kelurahan sampai kepada yang berhak menerima.

Agar dalam distribusi tidak ada antrian, memakan biaya dan waktu maka kaum miskin perlu dipernalkan dengan Bank. Kaum miskin diwajibkan membuka tabungan Bank. Besarnya saldo awal tentu harus diatur sesuai kemampuan kaum miskin. Jadi meskipun miskin warga negara Indonesia kelompok ini perlu dibantu akses perbankan. ###