Terjerumus "Mikul Duwur Mendem Jero" (?)

 Apakah Presiden yang sedang berkuasa berani mengadili atau mengungkap kesalahan Presiden sebelumnya? Saya tahu memang mengadili bukan ranahnya Presiden, tapi bukankah sudah bukan rahasia lagi bahwa Presiden juga punya "kesaktian" untuk meredam lajunya kasus yang sedang bergulir? Itulah sebab kenapa Presiden Pertama tidak pernah diadili, juga Presiden kedua, dan seterusnya kalau memang dilengserkan. EWUH PEKEWUH karena Mikul Duwur Mendem Jero.

 Pemimpin negara di NKRI sebutannya Presiden, adalah pemimpin pemerintahan yang sedang berlangsung, tanggung jawab akhir pemerintahan memang ada di pundak Presiden, karena bukankah Presiden yang memilih dan melantik semua Menteri, Kepala Kepolisian, pimpinan ABRI dan lembaga tinggi negara lainnya, termasuk semua Gubernur diwilayah NKRI? Memang bukan berarti semua kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang dilantik dan disumpah oleh Presiden atas nama Negara dan Bangsa menjadi tanggung jawab Presiden. 

Tapi jika kita tengok kebelakang kejadian mengerikan secara masal yang terdekat adalah kerusuhan Mei'98, kejadian terparah utamanya terjadi di ibu kota negara dan tidak ada pimpinan penanggung jawab keamanan yang diadili untuk dijebloskan kedalam penjara, apa sebetulnya tugas dan tanggung jawab Gubernur DKI, Kapolda Metrojaya, Kapolres, dan lain-lain itu? Kalau mereka dianggap tidak ada yang bersalah padahal kejadian mengerikan itu nyata ada, bukankah itu artinya kesalahan ada di pundak pemimpin negara?

 Andai Presiden pertama pernah diadili, lalu jika terbukti bersalah putusannya dijatuhi hukuman, dan atas pertimbangan jasa-jasa terhadap negara maka kesalahannya diampuni (grasi) oleh Presiden kedua, bukankah itu akan lebih terhormat? Bagaimana mungkin mengangkat seseorang menjadi Pahlawan Bangsa, sementara kasusnya sendiri tidak pernah diselesaikan oleh pengadilan? Saya setuju dan paham bahwa tidak ada manusia yang sempurna, maka juga tidak ada pahlawan yang sempurna, tapi ketika seorang presiden dilengserkan lalu tanpa diadili dan ditetapkan sebagai pahlawan, jelas itu bukan jalan terbaik untuk perjalanan sejarah Bangsa ini, adili dulu lalu ampuni berdasarkan pertimbangan-pertimbangan positif yang pernah dilakukan sang tokoh terhadap Bangsa dan Negara, baru kemudian silahkan ditetapkan sebagai pahlawan kalau memang layak, tapi "garansi" bahwa semua Presiden layak dijadikan pahlawan, jelas itu wacana yang kurang wise. Atau apakah label pahlawan justru bermaksud untuk menghapus semua dosa yang pernah dilakukan oleh Pimpinan? 

Sekali lagi menurut saya, pendapat bahwa semua Presiden yang sudah meninggal sudah selayaknya dijadikan pahlawan, justru beraroma sangat kuat terhadap motto "MIKUL DUWUR MENDEM JERO" yang sangat menjerumuskan kita kelembah TIDAK terhormatnya kita sebagai Bangsa. Hayo perlakukan semua warga negara sama didepan hukum, tak peduli walau iya adalah seorang presiden, itulah baru negara yang hebat dan menjunjung tinggi martabat. Karena jika hukum tajam kebawah tumpul keatas, itu maknanya negara yang sejatinya tidak menjunjung tinggi HAM, padahal perlakuan penghormatan HAM adalah ukuran mutlak suatu negara itu terhormat atau tidak, karena HAM adalah ukuran mutlak kehidupan manusia yang dijunjung tinggi negara-negara beradap didunia. (#SPMC SW, Kamis, 26 Mei 2016)