Nestapa PDIP Akibat Geram Terpendam pada Ahok

Untuk mencegah ketamakan manusia-manusia itu, oknum manusia-manusia pengusaha itu, itulah tugasnya pemerintahan negera, baik dilingkup pusat maupun pemerintah daerah diseluruh negeri, dan itu meliputi semua pegawai institusi dan instansi yang pegawainya dibayar oleh uang negara, uang hasil pengumpulan pajak atau pungutan maupun hasil alam negeri ini.

 Bukankah sangat kebangetan sekaligus memuakkan dan membuat banyak orang waras geregetan, pegawai yang dibayar pakai uang negara, yang semua itu bertujuan menyejahterakan seluruh rakyat, menjaga kepemilikan negara, JUSTRU menggarong uang dan kepemilikan negara (milik seluruh rakyat negeri ini)  baik itu secara kelompok pegawai negara maupun kerjasama dengan swasta? Itu sungguh sangat memilukan dan terlebih lagi semuanya itu dibawah sumpah dengan mengatasnamakan Tuhannya masing-masing untuk janji akan berkelakuan jujur! 

Tidak masalah swasta ingin berbuat curang, kalau penjaganya tidak ikut berbuat curang, dan berani memberantas dengan tegas semua yang berbuat curang! Dan ketegasan pemberantasan korupsi itulah yang ditunjukkan oleh Gubernur Ahok yang ngenesnya justru ingin dijatuhkan oleh begitu banyak orang yang justru juga mengaku paling waras dan merasa lebih bersih dari Gubernur Ahok. Kenapa tidak menyeret saja ke depan pengadilan kalau memang Ahok juga terlibat penggarongan uang negara??

Pada prinsipnya, swasta tidak mungkin bisa menjarah kekayaan negara jika tidak direstui oleh oknum pegawai negara itu sendiri! Jadi jangan dibalik-balik, apalagi menyalahkan pihak swasta yang tidak jujur. Yang ada memang justru swasta boleh saja dianggap selalu mencari celah untuk tidak jujur agar pengawas (pegawai negara) selalu waspada dan cermat dalam bekerja sebagai pengawas dan merangkap juri keberlangsungan kepemerintahan itu sendiri, sehingga negara semakin cepat mendekati cita-citanya, mengurangi atau kalau mungkin melenyapkan pengiriman TKW / TKI sebagai buruh tanpa keahlian yang sangat melas dibanyak negara, menyejahterakan semua rakyatnya. 

Langkah besar yang tidak mudah, tapi harus ada progres untuk memulainya, dan awal dari langkah itu adalah "stop" korupsi! Jadi kalau mau menjadi kaya raya, atau utamanya tidak sanggup berlaku jujur, ya jangan jadi pegawai yang dibayar pakai uang negara! PAGAR MAKAN TANAMAN, dan itu sangat memuakkan bukan? Semoga negeri ini berani memberantas dengan tegas oknum yang korupsi, baik melalui perubahan UU untuk mendukung itu, maupun keberanian petugasnya. Sedih, tampaknya itu jauh panggang dari api. NGENES!

 Ide untuk PDIP kalau mau memaksakan Risma ikut kompetisi Pilkada DKI 2017, meminta Presiden Jokowi memberikan jaminan akan memberikan "job" (jika kalah), entah sebagai Menteri atau apa saja sebagai ganti jabatan Walikota yang ditinggalkan, memang itu sepertinya tidak elok, tapi tidak elok jika tersiar, kalau tidak tersiar toh tidak apa-apa bukan? 

Apalagi kalau pada kenyataannya justru nantinya Risma punya kinerja sebaik Menteri Susi ..... Hayo ..... Monggo saja .... Karena menurut saya memang hanya pilihan salah satu nama dari: Risma, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Prof. Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng) sebagai Balon Gubernur untuk bisa ada greget jika melawan inkamben Ahok, dan itupun harus didampingi oleh Balon Wagub dengan pilihan nama: Yoyok, Suyoto, Yusril, Musthofa (Bupati Kudus), Enthus (Bupati Tegal), Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta), Sandiaga Uno. Hanya kemungkinan pasangan itu yang menurut saya akan seru kalau "dipertandingkan", walau sejujurnya saya masih pegang Ahok-Heru sebagai jagoan saya, sori. (SPMC SW, dibuat mulai Kamis, 12 Mei 2016, until after midnight, Jumat, 13 Mei 2016)

 CATATAN PLUS TAMBAHAN:
 Jangan lupa, judul artikel adalah juga sarana untuk penglaris dagangan artikelnya, jadi agar tidak terjebak pada sesuatu yang sesungguhnya satir, sarkas, ironi, anti tesis, paradoks, harap biasakan baca artikelnya sebelum memberi tanggapan. Dan kali ini entah yang keberapa saya sulit menemukan kata yang pas untuk judul artikelnya, awalnya artikel ini hanya akan saya beri judul:

 (Kejutan)
 "MELAWAN AHOK, PDIP PILIH Prof. NURDIN ABDULLAH (Bupati Bantaeng)"

 Sori kalau judulnya tidak nyambung, karena judulnya memang sengaja memprovokasi PDIP siapa tahu berminat atau malah segera kembali merenungkan, rakyat kebanyakan sesungguhnya menginginkan Gubernur siapa? Dan yang terpenting diatas semuanya itu, untuk kebaikan negara ini apakah memang Ahok "sejatinya" banyak berlumur dosa sehingga tidak layak menjadi pemimpin DKI? Semoga partai-partai utamanya PDIP bukan mengambil keputusan karena "benci", karena memang partai diadakan untuk menopang negara, bukan malah mengacak-acak kenegaraan dengan keputusan-keputusan yang semakin menjauhkan negara dari kebaikan.

 Apakah PDIP lupa begitu banyak tokoh (juga politisi) di negeri ini yang justru tertangkap KPK karena korupsi? Lalu tokoh Ahok menurut PDIP posisinya ada dimana? Karena saya banyak memperhatikan diskusi di tipi-tipi, juga ada tokoh dari PDIP yang beranggapan seolah Ahok sudah melakukan korupsi, sengaja melempar wacana agar rakyat awam berasumsi Ahok adalah koruptor, apakah itu model kampanye yang sehat untuk negara ini? Kalau memang Ahok korupsi, rakyat akan lebih suka kalau segera ditetapkan sebagai tersangka lalu segera dijebloskan ke penjara, jangan sampai ngenes seperti kasus Sanusi, justru OTT oleh KPK, dan sejatinya itu semakin membuat rakyat jadi muak, muak kepada semua politisi. Saya tidak mempermasalahkan sudah waktunya kampanye atau belum. (SW)