Menurut saya, kalau ada demo menolak kenaikkan harga BBM, itu lebih karena Rakyat sudah sering tidak melihat bukti janji-janji Pemerintah ditepati. Juga apa ukurannya untuk semua rakyat dapat merasakan manfaat dari kenaikkan harga BBM? Bukankah kalau harga BBM naik, semua rakyat tanpa kecuali ikut merasakan dampaknya? Maka ketika Pemerintah mengatakan manaikkan BBM untuk menolong Nelayan, rakyat yang lain akan tereak: "Saya bukan Nelayan", begitu juga wacana untuk menolong Petani. Tentu saja saya tidak bermaksud berwacana menolak membantu Nelayan atau Petani, tapi itu bukanlah alasan utama yang tepat untuk menaikkan harga BBM, maaf, setidaknya begitu menurut saya.
[caption id="attachment_370885" align="aligncenter" width="525" caption="indopos.co.id"]
Jadi kalau mau hebat dan langsung dirasakan oleh seluruh rakyat, alasan yang benar adalah alasan-alasan yang berdampak langsung kesemua rakyat juga. Seperti misalnya, semua rakyat di-asuransikan kesehatannya, apapun penyakitnya akan ditanggung Pemerintah, kalau harus opname maka dengan fasilitas RS kelas 3 (misal), jadi kalau mau naik kelas perawatan, ya silahkan biaya sendiri. Saya sangat yakin rakyat akan mendukung hal itu, dan mungkin itu akan menghilangkan cerita berita di tipi-tipi betapa rakyat yang sudah miskin segera menjadi gembel karena ada salah satu keluarganya yang jatuh sakit, karena mereka menjual sawah / sapi / motor / rumah untuk membiayai pengobatannya, bahkan sering kali masih berhutang. Lalu ngenesnya, kebanyakan pengeluaran biaya berobat baru berhenti ketika si-pasien justru tidak tertolong. Itulah sebabnya, penjaminan kesehatan bagi seluruh warga negara adalah amat sangat penting, ayolah Pak Presiden lakukan hal itu dengan tidak perlu dicicil-cicil lagi dengan "Kartu Sehat", berilah kejutan untuk seluruh rakyat, kejutan yang akan mencatatkan dalam sejarah: Menghilangkan momok rasa khawatir sebagian besar warga negaranya, momok dari ketakutan tidak punya biaya pengobatan. Mumpung ada alasan dan moment yang pas mendapatkan dana dari menaikkan harga BBM, dan itupun juga tidak menghabiskan dana tambahan yang akan diperoleh.
Saya tidak mengupas tentang alasan untuk "Gratis Biaya Sekolah", karena menurut saya alokasi 20 persen dari APBN seharusnya cukup kalau tidak ada korupsi. Kalau mau hebat, justru bukan lagi bicara gratis biaya sekolah, tapi "WAJIB" sekolah! Untuk itu perlu meng-optimalkan fungsi Ketua RT / RW / Lurah / Camat dan seterusnya. Jadi mereka yang perlu mendata, lalu memantau dan mengingatkan orang tua anak untuk anaknya masuk sekolah kalau sudah tiba waktunya. Maka ketika anaknya tidak sekolah, jutru orang tua yang sudah diingatkan akan diberi hukuman penjara karena dianggap melanggar peraturan. Pelaksanaannya mirip Wajib Militer di Negara-Negara lain yang mewajibkannya. Percayalah Negara akan segera hebat pada genarasi yang akan datang, dan "Kartu Pintar" mungkin tidak perlu lagi, tapi silahkan bayar sendiri kalau mereka mau sekolah di sekolah swasta.
Semoga Pemerintah tidak lupa, apapun yang dinyatakan oleh Pemerintah, dalam hal ulasan artikel ini adalah tentang harga BBM, maka selayaknya itu berlaku bagi seluruh Indonesia, menjamin kesamaan harga BBM antara Jawa - Kalimantan - Papua - dan wilayah lain di Indonesia, itulah mungkin salah satu fungsi "Tol Laut" yang dicanangkan oleh Pemerintah. Dan sesungguhnya itu semua langsung melaksanakan sila ke 5: Keadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (SPMC SW. Oktober 2014)
.
-----------------
ARTIKEL TERKAIT BBM:
.
"CURHAT JOKOWI KELELEP BBM DAN KENA JEBAKAN BATMAN APBN"
.
http://t.co/wYukqd2hWW
.
---------------
.
LAGI, MIMPI NYATA KE-SURGA!
(Untuk ke-Surga-pun ternyata butuh BBM)
.
http://t.co/s9blIa7LyR
.
---------------
.
MIMPI NYATA KE SURGA
.
http://t.co/Mkx2UgFC4W
.
-------------------------