Guru Honorer dan Sekelumit Persoalannya

Apalagi selama pandemi ini, banyak guru honor di daerah yang mau tidak mau harus turun langsung ke rumah para siswa yang tidak memiliki media penunjang selama proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Fakta empirik seperti inilah yang mestinya diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Bahwasannya pemerintah harus memberikan upah yang layak kepada mereka sehingga  kebutuhan-kebutuhan hidup mereka setiap hari terpenuhi.

Kedua, rentan dipecat. Seperti nasib yang dialami oleh bu Hervina di atas bahwa guru-guru honor sangat mudah untuk diperlakukan secara tidak adil bahkan rentan untuk dipecat. Kenapa demikian? Ya karena tidak ada undang-undang khusus yang melindungi guru-guru honor. Sehinga ketika mereka mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh sekolah tempat dimana mereka mengabdi, mereka bersikap pasrah saja.

Di samping itu, alasan lain mengapa banyak guru honorer yang diperlakukan secara tidak adil, yakni karena mereka tidak berani bersuara. Mereka tidak berani menyampaikan persoalan ketidakadilan yang dialami ke media. Barangkali mereka takut kehilangan uang jika masalah tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum. Karena itu, mereka lebih memilih diam dan pasrah pada nasib.

Realita tersebut jelas bertentangan dengan konsep "merdeka belajar" ala Nadiem Makarim. Merdeka belajar, hemat penulis, bukan hanya terkait cara-cara terbaik dalam mendidik peserta didik. Bukan pula sebatas pencapaian nilai-nilai yang melampaui Kriteria Ketuntasasan Minimum (KKM). Namun, harus mencakup kemerdekaan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh stakeholder.

Merdeka karena semua elemen merasakan kebahagiaan yang sama. Merdeka karena siswanya belajar dengan nyaman. Merdeka karena upah guru-gurunya mencukupi. Merdeka karena obe-obenya tidak mengeluh secara terus-menerus. Merdeka karena kepala sekolah bersikap adil, arif dan bijaksana terhadap seluruh lapisan di sekolah tersebut.